PMPHI Sumut Surati Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Minta Turun Langsung Ke Lokasi Banjir Bandang Pahae

Medan, MPOL -Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) menyurati Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait banjir bandang di Pahae Sarulla,Tapanuli Utara (Taput) yang terjadi pada 29 Desember 2024 lalu.

Baca Juga:

• Korwil PMPHI Sumut: Resuffle Bukan Yang Utama, Aspirasi Adili 'Rajalama' Harus Perhatian Pemerintah
• Gandi : Laporan Abraham Samad Dkk Ke KPK Tak Ada Gunanya
• Gandi : Presiden Prabowo Agar Menyuruh KPK Bersuara Menyelamatkan Bobby Nasution dari Blok Medan

"Kami sangat berharap agar pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup segera memberikan informasi akibat banjir bandang di Pahae Sarulla 29 Desember 2024 tersebut", kata Korwil PMPHI Sumut, Drs Gandi Parapat

Kata Gandi, atas banjir bandang tersebut telah mengakibatkan kerusakan rumah, ratusan hektar persawahan yang akan panen dan ditimbun pasir yang mencapai setengah meter serta ribuan ton kayu bekas penebangan.

Banjir bandang tersebut menurut info, lanjut Gandi, akibat bendungan atau kolam buatan PT SNL yang sempat punya izin tapi dicabut oleh Presiden Megawati sekitar tahun 2003.

"Saat ini masyarakat Sarulla masih sangat ketakutan akibat info masih ada dua lagi bendungan atau kolam tempat pengawetan kayu yang dipergunakan PT SNL", katanya.

Untuk membuat ketenangan bagi masyarakat, menurut Gandi diharapkan agar pemerintah melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup melihat langsung apa memang betul ada dua lagi bendungan atau kolam buatan untuk pengawetan kayu sebelum diolah atau produksi.

Surat PMPHI Sumut tertanggal 17 Januari 2025 ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu juga ditembuskan ke Presiden, Gubsu, Bupati Taput, karena sampai saat ini belum ada perhatian/ bantuan pemerintah pusat ke masyarakat Pahae yang mengalami musibah banjir.

" Yang paling menakutkan, adanya info akan meledak lagi bendungan karena air masih tetap keruh yg selama ini jernih", pungkas Gandi Parapat.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Korwil PMPHI Sumut: Resuffle Bukan Yang Utama, Aspirasi Adili 'Rajalama' Harus Perhatian Pemerintah

Gandi : Laporan Abraham Samad Dkk Ke KPK Tak Ada Gunanya

Gandi : Presiden Prabowo Agar Menyuruh KPK Bersuara Menyelamatkan Bobby Nasution dari Blok Medan

Gandi: Tugas Utama KPK Mencari Uang Negara yang Hilang, Bukan Mencari Jumlah Harta Pejabat

Gandi: Edy Akan Menang Di MK Jika MK "Mengetahui" Prabowo Bukan Anak Buah Jokowi

Korwil PMPHI Sumut: Walau Langit Runtuh Jokowi Tak Akan Diperiksa KPK Karena Dia Orang Baik