Kombatan Sumut Bersih Peringatkan Aparat Penegak Hukum Hindari Kegiatan Ditafsir Berbau Kampanye

Medan, MPOL-Mengingat pentingnya kondusifitas Sumut menjelang Pilkada November 2024, maka seluruh pihak diimbau untuk berhati-hati dan mampu menahan diri dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi ditafsirkan sebagai kegiatan berbau politik atau kampanye.

Baca Juga:

• PMPHI Gelar Diskusi Bersama Anak Sumut, Tolak Pemberian 1 Juta Hektare Lahan untuk Warga Negara China

"Imbauan ini terutama ditujukan kepada para penyelenggara negara/pemerintahan," tegas Ketua Kombatan Sumut Bersih Abyadi Siregar, didampingi Sekretaris Suwandi Purba di Medan, Jumat (30/8/2024).

Imbauan tersebut disampaikan Kombatan Sumut Bersih, menanggapi beberapa kegiatan besar di Sumut yang berpotensi disalahtafsirkan masyarakat sebagai kegiatan politik dan berbau kampanye, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kondusifitas di Sumut menjelang Pilkada yang kini tinggal hitungan bulan.

Abyadi Siregar mencontohkan beberapa kegiatan di Sumut yang dikhawatirkan berpotensi disalahtafsirkan masyarakat sebagai bagian dari kampanye.

Misalnya, penyelenggaraan Tabligh Akbar yang digelar Pemprov Sumut di Alun-Alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Kota Tanjungbalai, Rabu, 7 Agustus 2024. Kemudian, Gebyar Semarak PON XXI bersama 20.000 Blue Volunteer Pantai Timur (Batubara – Asahan – Tanjungbalai) yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Batubara pada Kamis 15 Agustus 2024. Dalam dua kegiatan yang digelar Pemprov Sumut ini, diundang Walikota Medan Bobby Afif Nasution.

Kemudian, pelaksanaan Panen Raya Padi di Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai yang berlangsung Minggu 25 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini, Bupati Sergai juga mengundang Walikota Medan Bobby Afif Nasution. Terakhir adalah penyerahan bantuan 10 ribu paket sembilan bahan pokok (Sembako) dari Wakapolri Komjen (Pol) Agus Andrianto kepada masyarakat Belawan, Jumat, 23 Agustus 2024 lalu.

Suwandi Purba menambahkan, Kombatan Sumut Bersih--sebuah Non Government Organization (NGO) yang bergerak dalam mengawal demokrasi dan penegakan hukum—menilai penyerahan bantuan 10 ribu paket Sembako tersebut sangat bias di tengah situasi politik sekarang ini. "Sangat memungkinkan penyerahan bantuan 10 ribu paket Sembako itu disalahtafsirkan sebagai bentuk kampanye," tegas Suwandi Purba.

Sehubungan dengan itu, Suwandi Purba mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat, terutama para penyelenggara negara/pemerintahan untuk dapat menahan diri, yang dapat memancing kemarahan masyarakat menjelang Pilkada November 2024.

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi dan penegakan hukum menjelang Pilkada mendatang, Kombatan Sumut Bersih memang akan terus memainkan peran mengawal penyelenggaraan Pilkada di Sumut benar-benar demokratis, dan terhindar dari berbagai kecurangan.

"Kombatan juga tengah mempelajari kemungkinan melakukan pelaporan atau pengaduan terhadap praktik dugaan kecurangan atau ketidaknetralan penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum ke Mendagri, DPR RI termasuk Kompolnas," tegasnya.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PMPHI Gelar Diskusi Bersama Anak Sumut, Tolak Pemberian 1 Juta Hektare Lahan untuk Warga Negara China