Terintegrasinya Layanan Antara P2TP2A Dengan SLRT Bersama HAPSARI Lembaga Layanan

Jumat, 14 Agustus 2020 | 15:37 WIB
Deli Serdang, MPOL: Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang telah menyelenggarakan layanan yang terintegrasi antara Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dengan layanan penanganan kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).
        SLRT merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupten/Kota) dan non-Pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.
        Sementara P2TP2A adalah lembaga di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan yang memberikana layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
        SLRT memiliki Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di tingkat Desa/Kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin dalam menjangkau layanan perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan.
        “Ini adalah terobosan baru dalam penanganan kasus-kasus kerasan terhadap perempuan dan anak, karena seringkali korban berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang pada akhirnya membutuhkan layanan program perlindungan sosial” kata Lely Zailani Ketua Dewan Pengurus HAPSARI, didampingi Sri Rahayu,  Devisi Advokasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Jumat (14/8/2020).
        Sementara itu, lanjut Lely, di tingkat Desa HAPSARI memiliki Layanan Berbasis Komunitas (LBK) yang menjadi ujung tombak dalam kerja-kerja penanangan kasus, mulai dari penjangkauan, mediasi, pendampingan psikologis, hingga merujuk ke lembaga layanan HAPSARI dan mitra HAPSARI, baik di Kabupaten maupun Propinsi.
        “Selama ini sudah mulai bekerja secara sinergi dengan SLRT dan Puskesos sebagai wujud dari Impelementasi dari Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang terintgrasi dengan Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)”, katanya.
        Sambung Lely, tantangannya adalah, belum ada penyamaan perspektif dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Desa antara LBK dengan Puskesos, karena selama ini peran tersebut lebih banyak dilakukan oleh Paralegal dan Pengurus-pengurus LBK HAPSARI saja.
        “Relawan-relawan potensial Puskesos belum mendapat penguatan kapasitas dan perspektif penanganan kasus dan keberpihakan terhadap korban, meskipun mereka berada di arena perjuangan yang sama”, bilang Lely Zailani.
        Oleh karena itu, HAPSARI bersama Forum Pengada Layanan (FPL) menyelenggarakan Pelatihan Penanganan Kasus Bersama Kekerasan Terhadap Perempuan. Bagi Petugas PUSKESOS, Paralegal dan Komunitas.  Sehingga kerja-kerja advokasi penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan bersama dalam upaya pemenuhan hak-hak korban, sekaligus menjalankann tanggungjawab bersama Negara dan warga Negara dalam perlindungan sosial warga negara.
        “Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan pengetahuan, pemahamandan perspektif yang sama terhadap tahapan penanganan kasus KtP/A, khususnya kekerasan seksual.
Membuat mekanisme bersama untuk bersinergi memberikan layanan pendampingan kasus KtP/A khususnya kekerasan seksual, dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak
korban”,pungkasnya.**