Pemkab Taput ‘Bongkar’ Rahasia Dibalik Permintaan Mantan Anggota DPR RI Anton Sihombing Atas Ganti Untung 2,5 M Hingga 1,9 M

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:33 WIB

Taput, MPOL: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara akhirnya buka-bukaan untuk mengklarifikasi tudingan mantan anggota DPR RI Capt. Anton Sihombing terhadap Pemkab Taput sebagai perampas tanah miliknya.

Pemkab Taput tidak ingin dituduh politisi senior partai Golkar Capt. Anton Sihombing sebagai perampas lahan untuk pembangunan jalan ringroad Ir. Soekarno di Desa Lobu Siregar II Kecamatan Siborong-borong.

Adanya polemik hingga viral di dunia maya media sosial (Medsos) seakan-akan Pemkab Taput tidak pernah melakukan sosialisasi.

” Sosialisasi sudah kita laksanakan di lima desa ( Pohan Tonga, Lobu Siregar I&II, Sitabo-tabo I&II yang rela menghibahkan tanahnya. Bahkan sudah tiga kali malaksanakan sosialisasi lengkap dengan data dan poto visual,” ujar Sekda Indra Simaremare kepada sejumlah wartawan saat menggelar temu pers, Senin (24/1/2022 di Aula Martua Kantor Bupati.

Kata Indra, ini harus kita luruskan agar masyarakat yang telah memberikan lahannya tidak terkontaminasi atas pernyataan pak Anton Sihombing untuk kelanjutan pembangunan jalan lingkar luar Ir. Soekarno ini.

MINTA GANTI UNTUNG 2,5 M

Kami sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan mekanisme dengan kesepakatan bersama melalui sosialisasi yang pada sosialisasi terakhir dihadiri pak Bupati Bupati Taput Drs. Nikson Nababan dan kepala balai jalan dan pak Anton pada saat itu tidak ikut sosialisasi.

Kami sampaikan disini, sebenarnya opsi pertama kita jalan lingkar dua itu adalah jalan exiting yang ada yaitu yang jalan Propinsi Sipahutar menuju jalan arah Pangaribuan.

Opsi kedua, dari pinggiran tanah pak Anton Sihombing. Ketika survey dilapangan, pak Anton datang ketempat dan beliau meminta ke PPK supaya jalan itu melalui tanahnya.

Sebelumnya, Pemkab Taput sudah meminta kepada DPR bahwasanya hasil survey kita sebenarnya dari disebelah tanah pak Anton.

Tetapi, karena beliau meminta supaya jalan lingkar luar itu dari dari tanahnya sendiri, secara hitungan teknis, memang itu lebih bagus karena lurus.

Karena beliau sendiri dan turun kelapangan, akhirnya kita merubah peta bidang.

Masyarakat Desa Lobu Siregar juga meminta kepada Anton Sihombing supaya menghibahkan tanahnya.

Karena masyarakat disana telah menghibahkan tanahnya secara sukarela untuk pembangunan jalan lingkar luar.

Perlu kami sampaikan, bahwasanya ganti rugi untuk jalan yang ditampung di P-APBD tahun 2021 khusus untuk pak Anton.

Terkait dengan issu ganti rugi untuk masyarakat yang merelakan tanyanya ditampung di P-APBD itu tidak benar.

” Hanya ada enam bangunan terdampak pembangunan jalan lingkar luar yang kita maksud itu ikut kita tampung anggarannya,” tegas Indra sambil menunjukkan beberapa poto visualnya.

Setelah kejadian ini, datanglah pak Anton untuk minta ganti untung. Karena Pemda menginginkan pembangunan jalan lingkar luar ini bisa berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Tapanuli Utara, khususnya masyarakat Siborong-borong untuk mengurangi kemacetan.

Maka Pemkab Taput menampung anggarannya di P-APBD khusus untuk pak Anton Sihombing.

” Berdasarkan hasil tim Appraisal, dinilai tanah pak Anton Sihombing sesuai NJOP senilai Rp.1,6 M. Tapi, beliau meminta kepada kepada kami tanahnya 2,5 M,” ungkap Sekda.

Kami sampaikan kepada pak Anton di Jakarta, Pemkab Taput tidak bisa membayar diatas dari hasil penilaian NJOP tim appraisal sebesar 1,6 M. Itulah harga tertinggi.

” Itulah yang kita sampaikan kepada pak pak Anton Sihombing. Posisinya, Pemkab Taput meminta pembayaran bisa dibawah 1,6 M. Karena kalau kami bayar diatas tim appraisal, kami yang dipenjara,” ungkapnya.

Ada juga permintaan pak Anton untuk dikirim kerekeningnya.
Pemkab Taput tidak berani mentransfernya karena masih ada sengketa dari tanahnya.

Hingga saat ini lanjut Indra, Pemkab Taput tidak mau membayarkan keinginan Anton Sihombing.

Karena beliau tidak mau menandatangi hasil berita cara penolakan, maka sesuai dengan ketentuan kami titipkan uang di Pengadilan Negeri dua tahap.

” Kami menginginkan, agar pembangunan ini berkelanjutan. Dan kami juga berupaya untuk melakukan pendekatan secara persuasif. Ini juga permintaan pak bupati, agar selalu mengedepankan dalihan natolu,” kata indra.

Untuk permintaan harga dari Anton Sihombing, dimulai dari harga 2,5 M lalu ke harga 2,1 M hingga 1,9 M, Pemkab Taput tidak bisa melayaninya.

” Apabila, tim appraisal mau mengatakan, tanah milik pak Anton Sihombing 10 M, akan kami bayarkan,” derainya seloro.

Kita tetap mengupayakan melalui pendekatan secara persuasip agar pembangunan jalan lingkar Ir. Soekarno dapat tuntas tanpa ada gangguan.**