Taput, MPOL: Bupati Taput Drs. Nikson Nababan melalui kebijakan merasionalisasi anggaran tahun 2023 di setiap Organisasi Perangkat Desa (OPD) hanya untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk memerdekakan desa dan dusun yang terisolir.
Selain itu juga untuk pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah mulai dibayarkan awal tahun 2013.
” Terimah kasih kepada pimpinan OPD yang rela anggarannya dipotong, ” ujar Nikson Nababan dalam arahannya pada acara Musrenbang Rencana Kerja Kabupaten Tapanuli Utara tahu 2024yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Maret 2023 di Sopo Partungkoan Tarutung.
Selama sembilan tahun kepemimpinan saya, saya paham dan mengetahui ada beberapa organisasi perangkat daerah dan pemerintah kecamatan yang menganggap saya “kejam” karena hanya memberikan sedikit anggaran di instansi tersebut.
Tetapi persoalan di Taput harus lebih diprioritaskan. Masih banyak jalan yang rusak hingga ke dusun. Dan anggaran tersebut dipotong untuk pembangunan jalan dan jembatan.
” Maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya terpaksa lakukan rasionalisasi. Fokuskan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan itu tadi. Saya sampaikan terima kasih kepada kepala dinas dan jajarannya yang sudah ikut berjuang untuk membangun Taput. Berjuang memerdekan desa – desa terisolir,” cetusnya.
Demikian juga untuk rencana kerja di tahun 2024, Bupati Nikson menyebut peruntukan anggaran tidak lain tidak bukan masih berfokus untuk infrastruktur.
Memang saat ini, semua desa – desa sudah menikmati listrik dan dapat dilalui kendaraan roda empat. Yang mau dibenahi saat ini untuk memerdekakan jalan dan jembatan di disun-dusun. Seperti pembukaan jalan dari Sibudil Pangaribuan ke Parinsoran Garoga. Karena jalan itu bisa sebagai jalan alternatif penghubung jalan Pangaribuan dan Garoga.
” Saya minta sekda dan pimpinan OPD agar menyisir semua anggaran. Saya sampaikan bahwa kemerdekaan desa hingga dusun itu kunci agar kota Tarutung maju, kunci kemajuan seluruh kecamatan. Kalau desa belum merdeka tinggal menunggu waktu kota akan menjadi kota hantu. Arus perekonomian tersendat. Berapa besar pun hasil kekayaan alam pertanian desa, tidak akan bisa menghasilkan kesejahteraan kalau jalan dan jembatan tidak ada atau bagus. Maka itu kemerdekaan desa dan dusun itu harus kita tuntaskan. Interkoneksi dusun, desa kecamata,” ungkapnya.
Bupati Nikson meminta agar tidak ada lagi gerakan untuk permintaan tambahan anggaran. “Kita tuntaskan dulu infrastruktur hingga dusun-dusun agar merdeka. Jalan dan jembatan yang existing dulu dikejar. Mohon semua memaklumi termasuk organisasi,” pintanya.
Hadir dalam kesempatan itu Achmad Fadly selaku Kepala Bapenda Sumut yang mewakili Gubernur Sumut, Ketua DRPD Taput Rudi Nababan, Wakil Ketua DPRD Taput Fatimah Hutabarat, Anggota DPRD Taput Ombun Simanjuntak, Sekda Taput Indra Simaremare, para pejabat eselon Pemkab Taput, pimpinan BUMN dan BUMD, tokoh agama dan masyatakat dan hingga organisasi masyarakat dan profesi.**