Bupati Nikson Ingatkan Semua OPD Siapkan Data Secara Serius Atas Setiap Laporan Kinerja, Jangan Sampai Memalukan

Jumat, 15 Januari 2021 | 19:21 WIB

Taput, MPOL: Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si ingatkan semua Operasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan data secara serius atas setiap laporan kinerja sehingga dapat penilaian yang maksimal.

” Setiap laporan harus dapat ditingkatkan, jangan sampai memalukan,” ujar Drs. Nikson Nababan saat memimpin rapat tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bertempat di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati, Tarutung. (Jumat, 15/01/2021)

Rapat itu dihadiri Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, Sekda Indra Simaremare Kepala Badan Pusat Statistik Taput Ester Sitorus, para Asisten, Staf Ahli Bupati dan para Pimpinan Perangkat Daerah untuk membahas kesiapan Pemkab Taput dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) termasuk membahas pelaksanaan program kerja tahun 2021 pada setiap Perangkat Daerah.

” Saya kembali tekankan agar semua OPD mempersiapkan data secara serius sehingga penilaian atas semua laporan kinerja kita dapat ditingkatkan, jangan sampai memalukan,” tegasnya.

Ada hal-hal yang harus dipahami bersama bahwa sebenarnya kita sudah mengerjakan banyak inovasi dalam percepatan pembangunan.

Dalam perbaikan ini diperlukan pemahaman diantara OPD, perlu asupan data, bagaimana menyampaikan dan bagaimana merangkum data.

Saat ini kita membahas mekanisme pelaporan ini ‘siapa melakukan apa’, jangan ada kesalahan dalam penyampaian data kepada pemerintah atasan.

” Semua harus serius dan mampu bersinergi,” tegas bupati.

Kepala BPS Taput Ester Sitorus menjelaskan, gambaran atas pelaksanaan pengumpulan data dan juga dampak Pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Tapanuli Utara.

Kami butuh data yang benar dan akurat untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Tapanuli Utara pada tahun 2020 lalu, termasuk untuk menilai seberapa besar dampak pandemi saat ini. Kita telah melakukan survey pada Bulan Agustus lalu untuk data pengangguran tenaga kerja, tingkat kemiskinan, UMKM juga turut melemah dan beberapa industri lainnya.

Kami juga melihat bahwa Kabupaten Tapanuli Utara menerima dana yang sangat besar pada akhir tahun 2020, dampaknya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

” Perlu juga dilakukan crosschek atas target dari Pemerintah Pusat sehingga tidak mengakibatkan penilaian yang rendah,” jelas Ester Sitorus.

Berlanjut, Bupati mengingatkan para OPD terkait segera memenuhi kebutuhan data dimaksud.

Terkait dampak pandemi, perlu diperhatikan juga bahwa bisa saja tingkat pengangguran bertambah tapi tidak serta merta menjadi miskin karena masyarakat banyak menerima berbagai bantuan mulai dari Pemerintah Daerah, Provinsi hingga Pusat.

Saya harapkan kesadaran dan profesionalisme Saudara sekalian sebagai pimpinan OPD, harus ada kejujuran, OPD harus melaporkan penggunaan seluruh Dana yang bersumber dari APBD maupun Pusat termasuk Hibah.

Berbagai kebijakan strategis yang telah kita laksanakan harus terdata dengan baik. Saya akan selalu melakukan evaluasi atas kinerja seluruh OPD, mari bekerja semaksimal mungkin.

” Kenaikan Dana Insentif Daerah (DID) dapat dicapai apabila laporan kinerja kita juga mengalami peningkatan,” ungkap Nikson.

Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat menekankan pentingnya pemenuhan seluruh kewajiban pelaporan dan pentingnya penyesuaian data antara Pemerintah Daerah dan BPS.

“Seluruh urusan pemerintahan ini harus bermuara ke data yang benar dan valid sehingga pelaporan tersebut akan memberikan hasil yang positif. Data harus disusun dengan baik sehingga nampak program kerja yang sudah dicapai, jangan jadi sebaliknya seakan-akan tidak ada pelaksanaan, ini harus segera kita benahi sehingga nampak multiplier efeknya. Perlu dicermati, kita akan melakukan kajian atas program kerja sehingga tidak ‘over lapping’,” tambah Wakil Bupati.**