Sumut Belum Siap Terapkan ‘New Normal’

Selasa, 2 Juni 2020 | 18:42 WIB

Medan, MPOL.Com : Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut, Akbar Himawan Buchari, menyarankan Pemprov Sumut penuhi kesiapan terkait kemungkinan diterapkannya new normal di Sumut. Berdasarkan hasil kajian dan kunjungan Pansus, Sumut dinilai belum siap menerapkan new normal.

Akbar Himawan Buchari ketika diwawancarai wartawan, Selasa (2/6//20), mengatakan Pemprov Sumut harus memastikan beberapa poin penting terkait penanganan COVID-19 sebelum kemungkinan diterapkannya new normal.

Menurutnya, beberapa poin tersebut diantaranya pemerintah harus bisa membuktikan bahwa transmisi COVID-19 sudah bisa di kendalikan.

“Jika penyebaran dan penanganan COVID-19 belum bisa dikendalikan, maka kebijakan new normal di Sumut justru akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Akbar menilai, kapasitas sistem kesehatan termasuk rumah sakit yang memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak dan mengkarantina pasien, juga menjadi poin penting dalam penanganan COVID-19.

Katanya, jika rumah sakit sudah memiliki kelengkapan alat kesehatan yang memadai dan fasilitas karantina lengkap, maka penerapan new normal memungkinkan untuk dilakukan.

“Namun jika belum, maka sebagai Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumut, saya menyarankan agar Pemprov tidak menerapkan new normal di Sumut,” tegasnya.

Menurutnya, dalam penerapan new normal, perlu juga diatur langkah-langkah pencegahan di tempat kerja, mulai dari jarak fisik, fasilitas cuci tangan, etika pernapasan, penggunaan masker dan aturan lainnya.

“Hal ini penting demi mencegah resiko penularan di perkantoran dan tempat kerja lainnya,” katanya.

Akbar menjelaskan, dari beberapa poin di atas, dan hasil kunjungan kerja Pansus COVID-19 DPRD Sumut ke rumah sakit rujukan, Lab PCR USU dan GTPP Kab/kota, Sumut dianggap belum siap untuk melaksanakan new normal.

Katanya, pemerintah harus membuat regulasi yang tegas dan menyiapkan sarana untuk menuju proses new normal. Sementara disisi lain, new normal ini harus segera dilaksanakan agar ekonomi tetap hidup di Sumut.

“Maka dari itu kami mendorong pemerintah agar segera memenuhi kriteria poin-poin yang ada di atas,” tegas Akbar.