Sengketa Lahan Milik BUMN Digarap Warga Di Gurillah & Bah Sorma P.Siantar, BPN : Areal HGU 126  PTPN III  Masih Aktif

Senin, 23 Mei 2022 | 21:13 WIB

 

Pematangsiantar, MPOL: Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar menegaskan, bahwa lahan HGU PTPN III Kebun Unit Bangun No.1 masih  aktif.

Demikian diungkapkan Plt. Kepala Kantor Raya Tamba didampingi Elfijar Azan Syahputra (BPN Kota Pematangsiantar) usai mengikuti acara rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Senin (23/05/2022).

Disebutkannya, areal Hak Guna Usaha (HGU) No.1 seluas 126,59 (sertifikat 126) hektar milik BUMN PTPN III yang didalamnya seluas 66 hektar yang digarap warga mengatasnamakan kelompok tani (Futasi) merupakan izinnya masih aktif  dan masih diusahain oleh PTPN III Kebun Unit Bangun sesuai dengan sertifikat HGU yang dikeluarkan pihak BPN.

“Sertifikat HGU 126 aktif, sedangkan yang 573 Ha, tidak dikuasai orang itu lagi makanya dikeluarkan dari perpanjangan, yang 126 itulah wilayah sekarang yakni di Kelurahan Gurillah dan Bah Sorma Kec.Siantar Sitalasari yang itulah dipermasalahkan lagi, tegas Plt.Kepala Kantor (Kakan) BPN Simalungun.

Menurutnya,  terkait dengan hal tersebut kronologisnya kami membantu Siantar. Memang prosesurnya, dulu sertifikatnya satu, di wilayah Siantar dipecah, maka diserahkanlah ke Siantar.

Sementara, hal serupa dikatakan Elfijar Azan Syahputra selaku Kasi Penetapan Hak & Pendaftaran mewakili Kepala Kantor BPN Kota Pematangsiantar, tadi sudah kita jelaskan dan bahannya sudah dipegang oleh bapak-bapak anggota dewan  dan sudah dijelaskan di dalam SK, bahwa sertifikat 573 tidak diperpanjang karena pada saat pemeriksaan di lapangan itu sudah habis dikuasai masyarakat, sementara sertifikat HGU 126 itulah yang masih dikuasai PTPN III yang terbit tanggal 24 Januari 2006.

“Jadi 126 sertifikatnya masih aktif karena masa perpanjangan dan sertifikat 573 tidak diperpanjang, ungkap Elfijar kepada Medan Pos usai RDP di DPRD Siantar sembari

mengatakan kita bukan lembaga hukum yang harus mengeluarkan bukti formil dan kita hanya menyambungkan masyarakat yang susah tadi dengan PTPN apa tindakan dan mereka tidak terusir dari situ yang sifatnya kemanusiaan.

Sementara, Asisten Personalia Kebun (APK) PTPN III Kebun Unit Bangun Doni Manurung menanggapi rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri dari DPRD Kota Siantar  Camat Sitalasari, Lurah Gurillah dan Bah Sorma, Pemerintah Kota, pihak BPN Siantar/Simalungun dan team dari  PTPN III mengatakan, kami dari pihak BUMN melalui PTPN III tentunya ingin mendapatkan kepastian hukum, ketika BPN selaku lembaga negara sudah menerbitkan sertifikat HGU No.1 Kota Pematangsiantar yang berakhir tahun 2029.

Kemudian, kami juga berharap negara juga bisa memberikan kami jaminan untuk dapat mengelola tanah itu lah yang kami harapkan, jadi produk lembaga negara itu dihargai dan kami bisa berhak untuk menguasai kembali dan mengusahai, itulah yang kami harapkan, tegas Doni Manurung.

Dijelaskannya, dan kita simpulkan pada prinsipnya sebenarnya  dari kawan-kawan BPN menegaskan bahwa HGU itu benar-benar aktif, dan Pemko Siantar pun menegaskan bahwa  dalam proses upaya pendekatan kepada masyarakat sudah dilakukan, begitu juga dengan beberapa rekan-rekan dewan tadi mengatakan sudahlah kita ambil solusi terbaiknya.

Tapikan negara juga kan harus hadir dan negara harus bisa memberikan jaminan kepada pelaku usaha melalui badan usaha milik negara bisa melangsungkan usahanya tidak ada upaya-upaya dan kelompok tertentu dan orang-orang pribadi mengambil keuntungan dari kegiatan penggalangan.

“Saya rasa kita semua tahu, mereka hanya sebagian kecil dari masyarakat. Perkara masyarakat masih banyak bergantung   nasibnya dari PTPN III dan apabila itu dilanggengkan berarti akan ada masyarakat yang lain menjadi korban.

Lalu, masyarakat yang menggantungkan nasibnya di PTPN III akan menjadi korban juga apabila hal-hal itu juga tidak ditindak, ucap Doni Manurung.

Untuk itu, kata Doni Manurung,  kami serahkan kepada penegak hukum dan meminta pendampingan oleh APH untuk mengusahai kembali, namun belum teralisasi, karena konflik horizontal masih tinggi penegak hukum belum bisa memberikan rekomendasi kepada kami, ujarnya.

Selanjutnya, sebanyak 66 hektar digarap masyarakat  dan yang  25 hektar lagi  diperuntukkan untuk jalan lingkar dan jalan tol, sehingga jumlahnya 91 hektar,  pungkas Doni Manurung.***