Pengangguran Akan Bertambah Jika 10 Ribu Ton Pertahun Diterapkan

Kamis, 9 Juni 2022 | 15:10 WIB

Simalungun, MPOL: Rencana penerapan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Danau Toba 10.000 ton pertahun akan semakin mempersulit pemulihan ekonomi ribuan masyarakat pesisir Danau Toba pasca pendemi dan daerah tangkapan air akan semakin rusak.

Selain akan mempersulit pemulihan ekonomi, rencana penerapan 10.000 ton pertahun juga akan membuat ribuan masyarakat yang
selama ini bekerja di Keramba Jaringan Apung (KJA) milik masyarakat dan perusahaan swasta akan kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan.

“Artinya ditengah-tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi melanda bangsa ini, ribuan pengangguran akan bertambah di Sumatera Utara, khususnya masyarakat kawasan Danau Toba Ujar Dr.Ir. Dahri Tanjung, MSi didampingi Prof. Dr. Ir Manuntun Parulian Hutagaol usai mengikuti Focus Group Discussion di Atsari Hotel Parapat, Kamis pekan lalu

Dahri Tanjung, MSi menambahkan jika
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/213/KPTS/2017 tersebut diterapkan, ribuan masyarakat yang dulu bekerja di Keramba Jaring Apung (KJA) akan beralih ke usaha lain dan pertanian dengan memanfaatkan lahan yang ada disekitar rumah.

Sesuai hasil survey lapangan dan pengakuan masyarakat  kebanyakan masyarakat yang tinggal di tepian Danau Toba tidak memiliki lahan yang cukup untuk pertanian maupun usaha lain, sehingga para masyarakat banyak mengguluti usaha budidaya ikan dengan memanfaatkan Danau

“Untuk itu, Pemerintah harus betul-betul untuk menyiapkan apa jenis usaha yang ditawarkan sebagai alternatif usaha, jika Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut diterapkan,” ujar Peneliti Pusat Studi Resolusi Konflik (CARE) LPPM IPB University. Dr. Ir. Dahri.

Selain lahan yang terbatas di lereng perbukitan Danau Toba, jenis tanaman juga sangat terbatas dan tidak semua jenis tumbuhan bisa tumbuh dengan baik dikarenakan hanya bebatuan, dan di atas perbukitan sudah masuk Kawasan Hutan Lindung, Jika masyarakat dipaksa untuk berhenti budidaya ikan di Danau dan masyarakat tak ada pekerjaan lagi perbukitan akan menjadi sasaran untuk lahan pertanian.

Dahri juga menjelaskan, bahwa efek negatif dari penerapan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara juga tidak hanya terhadap masyarakat sekitar Danau Toba saja, tetapi di luar itu. seperti UKM penyedia bibit ikan, pabrik pakan, warung makan, warung lokal transportasi, pabrik ikan fillet dan pasar domestik dan ekspor, serta pemasukan pajak untuk pemerintah.

Oleh karena itu, Pemerintah harus lah bijak dan memikirkan dampak sosial yang akan ditimbulkan jika Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tersebut diterapkan dan rencana menjadikan Danau Toba Oligotrofik sudah tidak relevan lagi,” ujar Dahri Tanjung.

Sementara Prof. Dr. Endi Setiadi Kartamihardja
M.Sc peneliti dari Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang juga pernah berhasil untuk mengembangkan ikan bilih di Kawasan Danau Toba menyampaikan, bahwa rencana penerapan Danau Toba menjadi Oligotrofik hanya angan-angan.