Pelayanan Agak Lambat, Warga Keluhkan Kinerja Bupati Samosir

Samosir, MPOL: Pemberhentian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dari Marang Situmorang kepada Plt Kepala Disdukcapil oleh Bupati Samosir Vandiko T Gultom, tidak sesuai prosedural atau tidak taat kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 76 Tahun 2015. Imbasnya, layanan masyarakat terhambat.
Horas Sinaga didampingi Goksan Situmorang warga Samosir yang ingin mengurus administrasi KK dan akte Nikah, di Kantor Disduk Capil Samosir, Kamis (27/1) sangat menyayangkan kinerja Bupati Samosir berjargon Pro Perubahan itu.
Akibat pemberhentian dan penunjukan Plt yang tidak prosedural itu, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil jadi terbengkalai. Misalnya, pembuatan Kartu Keluarga dan Akta.
“Mengakibatkan Plt kadis Resmin Situmorang dilarang untuk menandatangani dokumen KK dan akte karena yang berhak menandatangani hanya pejabat yang memiliki SK Kementerian,” ujarnya.
Lanjutnya, ia menjelaskan seharusnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Samosir seyogianya saat itu harus cermat dalam melihat regulasi tentang pemberhentian dan Pelantikan Kadis Disdukcapil.
“Bupati Samosir Vandiko T Gultom, sebagai pimpinan penyelenggara daerah harus meminta maaf kepada masyarakat, atas kelalaiannya,” ujarnya.
Sebab, keputusannya melantik Kadisdukcapil yang tidak prosedural merugikan masyarakat dalam hal pelayanan. Bagaimana tidak, warga yang jauh dari pusat ibu kota datang mengurus kependudukan dan pencatatan sipil di instansi itu harus terkatung – terkatung.
Seharusnya mereka harus memahami aturan, dalam pemberhentian administrator kependudukan dalam lingkup dinas catatan sipil, Bupati terlebih dahulu harus mengusulkan tiga nama ke Kemendagri. Nah, setelah Kemendagri mengeluarkan surat keputusan siapa yang berhak menjabat kepala dinas, barulah pemerintah Kabupaten Samosir bisa melakukan pelantikan.
Akibatnya, Layanan jaringan komunikasi data (Jarkomdat) kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Pemerintah Kabupaten Samosir terancam akan diputus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nah, akibatnya pula, layanan di Dinas tersebut terkesan lumpuh. Banyak urusan masyarakat di Instansi itu terbengkalai.
Plt Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Resmin Situmorang, kepada di depan Kantor BKPSDM Kabupaten Samosir, membenarkan adanya gangguan dalam pengurusan dokumen kependudukan.
“Pihaknya sudah berulang-ulang diskusi dengan stakeholder Pemkab Samosir, namun jawabnya sudah dikerjakan dan tinggal dipahami,”katanya .
Akibatnya sejak tiga pekan ini, ada 1000-an permohonan pengurusan administrasi KK dan akte, KTP dan dokumen lainnya menjadi terganggu, bahkan jaringan Komunikasi Data bakal diputus oleh Kementrian Dalam Negeri,bila Kadisdukcapil Samosir tidak segera direkomendasikan Kemendagri,” ujarnya.
Anggota DPRD Samosir Saur Tua Silalahi dikonfirmasi melalui telepon selular, Kamis ( 27/1-2022) lambatnya pengurusan administrasi di Dukcapil meminta pemerintah Kabupaten agar secepatnya melaksanakan pergantian kadis Capil, tetapi karna terkendala aturan dari kementerian Dalam Negeri, harus ada persetujuan pergantian pejabat eselon di Capil, sehingga agak terkendala dalam mengurus administrasi kependudukan.
Menyarankan supaya pemerintah daerah mempercepat pergantian kadis Capil untuk mempermudah pengurusan segala administrasi kependudukan.
Politisi dari Partai Gerindra ini mengungkapkan sebenarnya pemerintah daerah tidak ingin warga mengalami kendala dalam pelayanan.
Sudah beberapa minggu ada kendala pergantian Kadis Capil, jadi kendala juga pengurusan administrasi, itu tidak disengaja oleh pemerintah daerah.
Kita sarankan kepada Plt atau Sekretaris supaya lebih pro aktif menjelaskan yang sebenarnya supaya jangan ada pihak yang dirugikan masalah pelayanan, sebut Saur Tua Silalahi.