Pergub No.45 Tahun 2020 Pemutihan, Gratis BBN-KB kedua dan BBN-KB Mutasi, Ternyata Bohong

Senin, 19 Oktober 2020 | 17:59 WIB

Medan,MPOL: Masyarakat Sumatera Utara merasa dibohongi oleh Peraturan Gubernur (Pergub) No.45 tahun 2020. Pasalnya, dalam Pergub tersebut tertulis adanya program pemutihan (gratis) BBN-KB Kedua dst dan BBN-KB Mutasi masuk dari luar propinsi dan gratis denda PKB.

Namun yang terjadi, tidak sesuai dengan yang tertulis, yang gratis (diputihkan) cuma denda PKB. Sementara BBN-KB Kedua dst dan BBN-KB Mutasi masuk dari luar propinsi tetap bayar seperti biasa.

Akibatnya, masyarakat terutama pemilik kenderaan yang hedak BBN-KB Kedua dst dan BBN-KB Mutasi masuk dari luar propinsi merasa kecewa karena menilai Pergub sengaja dibuat untuk pembohongan publik.


Brosur yang beredar di sosmed, membuat kecewa masyarakat. BBN-KB ternyata bayar.(dok).
Beberapa warga yang hendak mengurus BBN-KB yang ditemui di Samsat Medan Utara, Medan Selatan dan Samsat Lubuk Pakam mengaku sangat kecewa.

Bahkan, banyak yang tidak melanjutkan pengurusan BBN-KB. “Kalau tidak ada keuntungan ngapain dilanjutkan pengurusan BBN-KB, tengoklah sampai antri,” kata Romulus.

Akan halnya dengan Punten Tarigan, dia mengaku sangat kecewa, jauh-jauh datang dari pelosok desa dari Tanah Karo ke Medan untuk memanfaatkan pemutihan yang diberikan Pemprovsu, ternyata hanya bohongan.

“Saya baru dapat penjelasan setelah menjalani beberapa loket. Kepalang sudah diurus, terpaksah saya lanjutkan,” katanya.

Punten Tarigan berharap kepada Gubernur Sumut atau siapapun yang membuat kebijakan pemutihan ini agar lebih berhati-hati, tidak asal menyebarkan melalui sosmed yang ujung-ujungnya mengecewakan masyarakatnya sendiri.

Sedangkan Ramses Tambunan yang hendak mengurus BBN-KB Mutasi di Samsat Lubuk Pakam mengaku mengetahui ketidak benaran selebaran yang beredar di media sosial setelah adanya penjelasan dari petugas bagian mutasi.

“Setelah selesai cek fisik dan registrasi, saya menuju bagian mutasi. Disitu dia bilang akan selesai (angkat berkas) dan dihubungi pada 19 Nopember 2020. Lalu, saya bilang, kalau angkat berkas selesai pada 19 Nopember, saya tidak bisa memanfaatkan pemutihan ini. Lalu petugas dibagian mutasi itu mengatakan, yang digratiskan hanya denda PKB sementara BBN-KB tetap dibayar seperti biasa,” ujar Ramses.

Karena sudah sempat mengeluarkan uang dan jauh-jauh datang dari Medan, terpaksa melanjutkan pengurusan BBN-KB Mutasi, katanya dengan nada kecewa.

Terkait kekecewaan masyarakat, Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Pol Wibowo menyarankan untuk langsung menanyakan masalah ketidaksesuain itu kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumut. Sebab, pemutihan pajak merupakan program dari Dispenda Sumut.

“Kita (Ditlantas) hanya pelayanan teknis saja. Dalam hal ini, kita membantu Dispenda dalam hal pembayaran pajak kendaraan,” ujar Wibowo, Senin (19/10/20).

Dia mengaku sudah mengecek brosur pemutihan yang beredar di masyarakat mengenai pemutihan pajak kendaraan. Namun, hanya denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang gratis, sedangkan lainnya bayar.

“Ini sepertinya ada kesalahan di brosur yang dibuat pihak Dispenda. Tapi, sudah tersebar ke masyarakat. Apalagi ini hari pertama pemutihan. Untuk lebih lanjut silahkan tanya ke Dispenda Sumut,” tukasnya.

PROKES

Dirlantas Poldasu Kombes Pol.Wibowo S.IK menegaskan, sebagai fasilitas dalam melaksanaan program pemutihan atau keringanan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sumut, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) kepada masyarakat dengan mengenakan masker, mencuci tsngan, jaga jarak dan hindari kerumunan.

Wibowo mengatakan, Pemrov Sumut melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut melaksanakan pemutihan PKB dan Balik Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mulai 19 Oktober hingga 14 November 2020.

“Memberikan stimulus kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19,” sebut Wibowo.

Dia mengungkapkan, pemutihan sanksi administrasi atau denda PKB dan BBNKB tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Keringanan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Ini dalam upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, mengingat di masa pandemi Covid-19, penerimaan daerah dari sektor ini menurun seiring kondisi ekonomi rakyat yang kurang baik,” sebutnya.

Wibowo berharap masyarakat yang mengurus program pemerintah ini dapat mematuhi protokol kesehatan.

“Semoga pandemi Covid-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menjalankan kehidupan normal,” harapnya. ***