Pemerintah Aceh Tamiang Studi Banding ke Diskominfo Langkat

Kamis, 20 Februari 2020 | 23:22 WIB
Langkat – Menindaklanjuti Instruksi Bupati Langkat Terbit Rencana PA agar menggali potensi PAD maupun PBB, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, Diskominfo Langkat dibawah pimpinan H.Syahmadi berhasil membuat Perda serta mencapai over target  dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengawasan Retribusi Menara Telekomunikasi (RMT), selama dua tahun berturut – turut.
Hal ini bukan hanya membuat Pemkab Pidie Jaya Aceh datang studi banding pada, Selasa (21/5/2019) tahun lalu. Juga mendatangkan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Pemerintah Aceh Tamiang melakukan studi banding ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Langkat.

Kunjungannya, langsung diterima Kadis Kominfo, H. Syahmadi di dampingi Kabid Pengawasan Telekomunikasi Darman Ginting, Kabid IKP M. Faisal, Kabid PTAI Ade Audia Helmi beserta pejabat dan staf Diskominfo lainnya, di ruang rapat Langkat Comand Canter (LCC) Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (20/2/20).

Rombongan Pemerintah Aceh Tamiang, dipimpin Wakil Ketua DPRK T.Irsyadul Afkar bersama anggota DPRK lainnya yakni Irwan, Sugiono Sukandar, Sofia Adriani,  Leka Saputra, serta  Kasubag Persandian dan Risala Ruli Kurniawan, Kasubag Hukum Lisnawati, staf DPRK Feri Muliadi, staf Bag.Umum Reza.

T.Irsyadul Afkar mengatakan, studi banding ini untuk mempelajari RMT. Sebab, Diskominfo Langkat telah berhasil membuat Perda dan mampu melaksakannya dengan over target Perda tersebut, sambung Irsyadul, pertama kali dibuat Pemkab Langkat. Jadi menurutnya, pihaknya sudah tepat melakukan studi banding untuk pengawasan RMT di Langkat

Harapannya, dengan melakukan studi banding ini, pihaknya dapat menambah PAD Aceh Tamiang, yang bisa digunakan bagi kemajuan pembangunan Aceh Tamiang diberbagai bidang.

Sementara Syahmadi menjelaskan, di awal tahun  pertama kali dilaksanakan pengawasan RMT pada 2018 lalu. Sempat dibatalkan, melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI No:46/PUU-XII/2014, dengan menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian UU No 28 tahun 2009  tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap UUD Negara RI tahun 1945. Serta keputusan Mendagri tri No 188.34-6483 tahun 2016, maka peraturan daerah no 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum perlu direvisi.

Namun pihaknya tidak berdiam diri, terus  mencari peluang, akhirnya Pemkab Langkat mampu melahirkan Perda no 3 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum, yang kini menjadi dasar hukum pengawasan retribusi menara telekomunikasi atau RMT.

Melalui Perda tersebut,  kata mantan Kadis Dishub dan Kadis DKP itu, saat ini Diskomifo Langkat telah dapat melakukan pengawasan RMT, sesuai dengan yang tertuang pada  pasal 5 jenis retribusi jasa umum huruf c retribusi pengendalian menara telekomunikasi.(LB.12)