Pembukaan Festival Ekonomi Syariah  Sumatera Di Banda Aceh Dimeriahkan Dengan Tari Klosal Rapa’l Geleng

Jumat, 5 Agustus 2022 | 15:49 WIB

 

Banda Aceh, MPOL: Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam rangka menuju puncak kegiatan ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) di bulan Oktober mendatang, Bank Indonesia bersama dengan berbagai stakeholders terkait tengah menyelenggarakan Festival Ekonomi

Syariah (FESyar) di 3 wilayah secara nasional, yakni Kawasan Timur Indonesia (KTI),
Sumatera, dan Jawa.

“Alhamdulillah pada tahun ini penyelenggaraan FESyar dapat kita laksanakan di Provinsi Aceh secara hybrid sehingga dapat mengundang animo peserta yang lebih luas dari berbagai kalangan. FESyar Sumatera ini merupakan yang ke-2 pada tahun 2022, sebelumnya telah dilakukan FESyar KTI di Makassar (Juli), kemudian berlanjut FESyar Jawa di Surabaya (September), ungkap Dody Budi Waluyo wewakili Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam sambutannya pada acara pembukaan FESyar di Mesjd Raya Baiturrahman Banda Aceh, Kamis malam (04/08/2022).

Disebutkannya memasuki tahun penyelenggaraan FESyar yang ke-6, kegiatan FESyar di Sumatera yang pada kali ini mengambil tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Untuk Memperkuat Pemulihan Ekonomi Sumatera yang Inklusif” akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan strategis dalam mendorong akselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh, antara lain Sharia Economic Forum dan Sharia Fair yang mencakup beberapa agenda seperti talkshow, webinar, dan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha syariah seperti showcasing dan business matching.

Dengan tema tersebut, kami berharap dapat menunjukkan semangat dan komitmen bersinergi di pusat maupun daerah dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi. Lebih khusus, faktor sejarah dan budaya Aceh yang kemudian dikenal sebagai serambi Mekah tentunya akan memberi daya dorong yang positif bagi tumbuh kembang ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, ujarnya.

Bagaimanapun, kami melihat bahwa di Provinsi Aceh adat dan hukum merupakan suatu kesatuan yg tak bisa dipisahkan, maka implementasi ekonomi dan
keuangan syariah InsyaAllah akan senantiasa mewarnai aktivitas masyarakat di Bumi Serambi Mekkah.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam beberapa tahun terakhir industri halal di dunia terus mengalami perkembangan yang
menjanjikan. Meskipun dunia sempat dilanda pandemi dan sebagian besar masyarakat
mengurangi aktivitasnya di publik, namun permintaan terhadap produk-produk halal masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pada laporan yg dirilis oleh Dinar Standard, disebutkan bahwa sektor Halal Food Indonesia pada tahun 2022 ini bahkan mengalami kenaikan peringkat
secara global, yakni dari peringkat ke 4 menjadi peringkat ke 2.

Hal ini tentu saja berita menggembirakan, terutama ditengah arah kebijakan pemerintah dalam payung KNEKS yang tengah fokus menggarap sektor halal food secara serius melalui berbagai program prioritas, seperti peningkatan sertifikasi halal, penyusunan kodifikasi data produk halal, dan penguatan neraca perdagangan produk bersertifikat halal nasional.

Meski demikian, laju pemulihan ekonomi global masih dihadapkan pada tantangan yang cukup berat dari sisi eksternal sehingga berdampak kepada proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang diprakirakan lebih rendah akhir tahun ini.

Pada pertemuan di bulan July lalu, Presidensi G20 Indonesia kemudian mengelompokkan tantangan global tersebut kedalam 5 (lima) isu utama, yakni bagaimana mengatasi isu kesehatan dan ketahanan pangan,  bagaimana
mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif,  bagaimana menerapkan bauran kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan, bagaimana CBDC dirancang sehingga dapat memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara namun tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, dan bagaimana sinergi dan dukungan keuangan berkelanjutan menuju net zero carbon emissions.

Guna merespons tantangan-tantangan tersebut, kita tidak dapat hanya bertumpu pada satu bentuk kebijakan, sehingga diperlukan dukungan serta peran aktif dari pengembangan kegiatan usaha syariah di daerah, terutama dalam hal memastikan terjaganya ketahanan pangan di masyarakat.

Secara statistik, pada Tw I 2022, sektor aktivitas usaha syariah mencatat pertumbuhan sebesar 4,73% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Tw sebelumnya yang

sebesar 4,45%.

Hal ini merupakan modal yang baik untuk terus meningkatkan daya ungkit
industri halal di daerah dalam turut mendorong stabilitas dan laju pemulihan, seraya upaya untuk melakukan transformasi ekonomi tetap ditempuh melalui strategi korporatisasi, kapasitasi dan pembiayaan bagi usaha mikro syariah, sebut Dody.

Kemudian, lanjutnya, BI sendiri akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan, maupun sinergi kebijakan bersama otoritas terkait dalam mendorong kredit/pembiayaan kepada pelaku usaha sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menatap ke depan, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri memerlukan
strategi pengembangan yang semakin inovatif dan kreatif untuk dapat meningkatkan daya
saing global, katanya.

Sedangkan, implementasi ke-3 pilar blueprint Eksyar (pePilar Pemberdayaan Ekonomi Syariah akan menitikberatkan pada pengembangan sektoral usaha syariah.

Program ini dilaksanakan pada 5 sektor unggulan yaitu sektor industri makanan halal, halal fesyen, sektor pariwisata halal, sektor pertanian dan sektor renewable energy.

Dalam pilar pertama ini, dilakukan penguatan model bisnis Halal Value Chain yang menghubungkan local value chain, ke tingkat global halal value chain ke pasar global yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekspor, namun juga sebagai produk
substitusi dari impor sekaligus mendukung ketahanan pangan pada komoditas tertentu.

Pada FESyar Sumatera tahun ini, webinar usaha pesantren akan difokuskan pada pembahasan dukungan usaha pesantren dalam ketahanan pangan pada komoditas penyumbang inflasi di wilayah Sumatera seperti cabe, bawang merah dan telur.

Salah satu dari pelaksanaan dari pilar pertama adalah implementasi program kemandirian
ekonomi pesantren. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan saat ini mencakup 554 Pesantren di berbagai wilayah Indonesia dengan 150 pesantren berada di wilayah Sumatera.

Selain itu, terdapat program pengembangan usaha syariah non pesantren yaitu Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA) dengan fokus pada sektor makanan halal dan fesyen muslim, ucapnya.

Keanggotaan IKRA nasional telah mencapai 532 usaha (280 UMKM di sektor makanan
halal dan 252 UMKM di sektor fesyen muslim), dengan 137 usaha fesyen dan 118 usaha
makanan berada di wilayah Sumatera.

Pada FESyar Sumatera ini, kegiatan IKRA juga
mencakup fasilitasi digitalisasi pembayaran melalui QRIS dan on-boarding UMKM oleh kantor perwakilan BI di Sumatera.

Pilar kedua tentang pendalaman pasar keuangan Syariah. Pilar ini merefleksikan upaya peningkatan pembiayaan syariah untuk mendukung pengembangan usaha syariah. Cakupan pilar ini tidak terbatas pada keuangan komersial, namun juga pada sektor ZISWAF dan upaya integrasi keduanya. Pilar ini ditujukan untuk mengoptimalkan Islamic social finance dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Sementara itu, untuk memperkuat visi pengelolaan keuangan sosial syariah secara digital,tanggal 26 Juli 2022 telah diluncurkan WIZSTREN yaitu lembaga pengelola ZISWAF dibawah HEBITREN yang didukung pula dengan platform digital aplikasi ‘wizstren.id’. Sementara pada FESyar Sumatera kali ini akan menampilkan peluncuran platform digital ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi produktif (Aceh Sharia Funding Aggregator/ASIFA) dan webinar optimalisasi ZISWAF terkait dukungan pembiayaan
ZISWAF kepada komoditas ketahanan pangan.

Kemudian Pilar Ketiga Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi termasuk sosialisasi

dan komunikasi. Menjadi landasan tersedianya sumber daya insani yang handal, professional, dan berdaya saing. Berbagai bentuk program edukasi dan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat baik melalui jalur formal maupun non formal

BI bersama stakeholders telah melakukan pula berbagai sosialisasi, kampanye, seminar, workshop, dan talkshow terkait Eksyar di berbagai wilayah termasuk di Sumatera dalam rangkaian road to FESyar. Berbagai upaya tersebut diharapkan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat atas ekonomi syariah, dimana berdasarkan survey literasi ekonomi syariah Bank Indonesia pada tahun 2019 dan 2021, terdapat peningkatan indeks
literasi ekonomi syariah nasional dari sebelumnya 16,28% (2019) menjadi 20,01% (2021).

Tentunya semua upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan
memperoleh manfaat nyata dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk masyarakat di wilayah Sumatera.Ketiga pilar strategi utama tadi secara terintegrasi akan didukung pula oleh bauran kebijakan lainnya secara nasional dengan berbagai stakeholders terkait, untuk memastikan relevansinya yang semakin kuat dalam merespons tantangan di domestik dan global terkini, pungkas Dody Budi Waluyo
Anggota Dewan Gubernur.

Usai memberikan sambutan, Dody Budi Waluyo membukan acara ditandai dengan pemutaran kincir. Aacara FEsyar itu juga  dimeriahkan oleh 456 penari  secara masal dengan koreografi yang variatif, lighting serta pemutaran video testimoni  oleh Menparekraf, Komisi XI, Komisi IV,

Sementara, hadir pada acara FEsyar Pj Gubernur,  Achmad Marzuki diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam Dr. EMK. Alidar para Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera dan Unsur Pimpinan dan Pejabat Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-wilayah Sumatera, serta Pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia dari Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan, Achris Sarwani, Pimpinan OJK, Majelis Ulama Indonesia, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, Perbankan, Asosiasi, Pelaku Usaha, awak media, dan seluruh mitra strategis serta 456 penari Rapa’l Geleng.***