Nilai Rendah Standar Pelayanan, Kapoldasu Sudah Sarankan Polres Taput Benahi Fasilitas Sarana Publik

Minggu, 1 Maret 2020 | 18:03 WIB

Taput – Setelah mendapat nilai jelek alias rapor merah dari survey Ombudsman RI Perwakilan Sumut tahun 2019 atas kepatuhan terhadap pelayanan publik, Polres Taput mulai benahi fasilitas sarana dan prasarana sistem pelayanan publik.

Seperti diberitakan, Polres Taput terburuk dari penilaian Ombudsman setelah dinilai tidak memiliki fasilitas pelayanan masyarakat melalui penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), penerbitan SIM C dan SIM A, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang memberikan layanan pengaduan masyarakat, dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP).

Dalam penilaian Ombudsman, juga harus transfaran memberikan informasi yang terang menyangkut standar pelayanan mulai dari syarat layanan, biaya/tarif layanan, standar waktu layanan, dan juga alurnya. Juga harus dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana layanan, seperti ruang tunggu, ruang menyusui dan toilet yang memadai bagi masyarakat.

Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin mengakui bahwa Polres Taput mendapat rapor merah dengan pencapaian nilai terendah dari penilaian fasilitas pelayanan publik.

“Kita sudah sarankan agar Polres Taput segera benahi fasilitas pelayanan publik,” ujarnya kepada medanposonline.com saat dikomfirmasi saat berkunjung ke Taput atas kejadian pertikaian antara TNI dan Polri di Pahae Jae, Minggu (1/3/2020).

Jenderal polisi bintang dua itu juga membenarkan bahwa Polres Taput sudah mengantarkan laporan kekurangan fasilitas pelayanan publik.

“Bukan hanya Polres Taput saja, Polres lainnya yang mendapat nilai rendah sudah saya sarankan agar secepat mungkin membenahi sarana dan prasarana fasilitas publik. Itu semua demi kenyamanan masyarakat saat hendak berurusan ke kantor polisi,” tegas orang nomor satu di Kepolisian Sumut itu.

Kapolres Taput AKBP Horas M Silaen melalui Kanit Reg Ident Ipda Gunawan Sembiring mengakui bahwa Polres Taput mendapat nilai merah atas fasilitas pelayanan publik.

“Dapat nilai rendah merupakan suatu pembelajaran untuk sesegera mungkin membenahi kekurangan fasilitas umum itu,” kata Gunawan.

Polres Taput pada waktu penilaian Ombudsman tidak memiliki fasilitas WC umum, tempat bebas rokok serta fasilitas ruangan ibu menyusui di ruangan penerbitan SIM A dan SIM C, penerbitan SKCK, tempat SPKT dan STTLP.

“Polres Taput sudah memberikan laporan ke Poldasu atas kekurangan fasilitas tersebut. Saat ini kita masih tahap pembenahan WC umum dan ruangan menyusui pada ruangan  SPKT, STTLP,  penerbitan SIM A dan C serta SKCK. Kita juga sudah benahi tempat bebas merokok,” rinci Sembiring. (TU.01)