Komnas PA Soroti Polrestabes Medan, Banyak Kasus Kekerasan Seksual ‘Terparkir’, Arist Merdeka: Lamban

Jumat, 29 Juli 2022 | 17:14 WIB

Medan, MPOL : Banyaknya laporan pengaduan kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Medan tak sepenuhnya terungkap. Dari data yang dirilis Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan, ada 55 laporan yang diterima, namun polisi hanya mampu mengungkap 21 kasus. Dengan demikian, 34 kasus lagi masih ‘terparkir’.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menyoroti kinerja Polrestabes Medan. Ia menilai kalau penanganan di Sat Reskrim Polrestabes Medan sangat lamban dan terkesan mengulur waktu.

“Harus gelar kasus, misalnya ketika ada laporan, gelar kasus, menentukan tersangka, menangkap dan menahan. Setelah itu diserahkan ke kejaksaan. Itu sangat lamban di Polrestabes Medan,” kata Aris Merdeka Sirait, Jumat (29/7/2022).

Oleh karena itu, ia meminta polisi harus bekerja keras mengungkap puluhan kasus tersebut.

“Itu artinya bahwa unit PPA di Polrestabes Medan dalam hal ini di bawah koordinasi Kasat Reskrimnya harus bekerja prioritas terhadap kasus ini, tidak bisa lambat,” tegasnya.

Sebenarnya angka itu, kata Arist, akan lebih tinggi lagi kalau tidak ada upaya-upaya perdamaian yang dilakukan di wilayah Polrestabes Medan itu cukup tinggi, juga seperti di beberapa tempat gitu. Ini menunjukkan bahwa Kota Medan darurat kejahatan seksual.

“Jadi angka yang terlapor yang ada di Polrestabes Medan itu bisa meningkat kalau kasus-kasus yang dilakukan upaya damai itu tidak terukur,” ucapnya.

“Jadi sekali lagi menunjukkan angka ini apalagi penyelesaiannya masih perlu dilihat apakah itu lewat proses pengadilan agar dibebaskan atau tidak. Banyak kasus pelecehan seksual yang berujung damai sesuai data dan laporan yang kami terima di perwakilan Kota Medan,” ucapnya.

Katanya, seringkali advokasi supaya kasus tersebut diselesaikan lewat pendekatan hukum, tetapi banyak yang melakukan upaya damai.

“Yang pasti angka yang ada di Polrestabes Medan itu bisa lebih banyak dari apa yang dilaporkan. Kalau sudah masuk (laporan) ke Polrestabes Medan maka penegakan hukum ada di polisi,” sebutnya.

Angka yang ada di Polrestabes Medan, lanjut dijelaskan Arist, itu bisa menggambarkan situasi anak di Kota Medan, khususnya anak-anak yang terancam kejahatan seksual cukup tinggi karena pelaku-pelakunya adalah orang terdekat dari anak itu sendiri. Kemudian juga teman sebaya seringkali penegakan hukumnya masih sangat diskriminatif. Maka penegakan hukum yang baik non diskriminasi dan punya perspektif perlindungan anak.

“Dengan kejadian ini atau data-data yang ada di Polrestabes Medan kemudian ditambah kasus-kasus yang dilakukan upaya damai maka di sini kehadiran pemerintah dalam hal ini walikota Medan harus hadir dalam bentuk membangun gerakan perlindungan anak kampung sehingga keluarga bisa dikontrol oleh masyarakat,” tukasnya.

Kasus yang ada di Polrestabes Medan itu sudah mencontohkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak sangat mendominasi di Kota Medan.

Ia menegaskan, laporan tersebut harus menjadi prioritas tidak bisa tidak, karena kasus kejahatan seksual adalah berlaku khusus, lex specialis (hukum yang bersifat khusus) dan merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani cepat.

“Saya masih menemukan data-data di Polrestabes Medan, ada kasus yang berhenti dan parkir setahun sampai dua tahun. Padahal perintah undang-undang itu 15 hari harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” ungkapnya.

“Pelaku kejahatan seksual ini tidak bisa menunggu waktu, tetapi harus cepat,” tambahnya.

Di kota Medan, sambung Arist, zona merah kekerasan seksual terhadap anak. Maka kehadiran pemerintah Komnas Perlindungan Anak berharap gerakan membangun perlindungan berbasis komunitas itu harus segera dilakukan oleh Walikota Medan bersama-sama masyarakat dan organisasi yang ada di tingkat bawah.

“Programnya adalah menjaga dan melindungi anak harus berbasis kampung ampuh dan itu menjadi perhatian dari masyarakat sekampung,” tutupnya. *