Polres Langkat Membatah Intruksikan Pendirian Tenda

Senin, 5 April 2021 | 17:48 WIB

Langkat, MPOL – Polres Langkat membantah, soal kabar pendirian tenda dipintu masuk utama lokasi HGU perkebunan PT. Sri Timur, Intruksi dari Kanit dan Kasat Intel, pada 1 April 2021 lalu.

Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga, melalui Paur Humas Polres Langkat, Aiptu Yasir Rahman, membantah, pihaknya memberikan izin kepada warga maupun Kepala Desa untuk mendirikan tenda tersebut. Yakni, yang berlokasi dipintu masuk utama lokasi HGU perkebunan, tepatnya disamping Koramil 18 Brandan Barat – Kodim 0203/Langkat.

“Di sini perlu digaris bawahi, bahwa kami (Polres Langkat) tidak pernah memberi izin kepada siapapun, baik warga atau Kades untuk mendirikan tenda, dan juga menghalangi jalan di sana,” tegasnya.

“Kabar itu sama sekali tidak benar,” tambahnya, kepada awak media, melalui seluler, Minggu (4/4/ 2021) sekitar pukul 20:00 wib.

Ia juga menjelaskan, kehadiran pihak kepolisian dalam persoalan tersebut, semata-mata demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya, juga sebagai upaya persuasif untuk memediasi kedua bela pihak.

“Dapat saya jelaskan, bahwasanya Polres Langkat hanya berupaya menjaga Kamtibmas, tidak ada kepentingan lain,” terangnya.

Bahkan saat terjadinya peristiwa saling dorong, akibat pembongkaran tenda itu, pihaknya berupaya melerai.

“Yang kemarin itu, kami berusaha untuk memediasi kedua belah pihak, agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum di sana,” sebutnya.

“Perlu dicatat, hal itu sebagai langkah persuasif untuk kedua pihak,”sambungnya.

Kemudian, Yasir menghimbau kepada semua pihak terkait permasalahan lahan sengketa. Agar diselesaikan secara baik, namun jika tidak bisa, dapat diteruskan ke proses hukum yang sah.

“Kalau bisa diselesaikan dengan cara yang baik, tapi kalau masih keberatan juga, masyarakat kan bisa gugat secara perdata ke pengadilan.Kalau dikami (Polres Langkat) proses hukumnya jika ada tindakan pidana disana. Misalnya, penyerobotan lahan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sebelumnya, Estate Manager PT Sri Timur, Deny H. Damanik, menjelaskan kepada awak media, Sabtu (3/4/2021). Dari pengakuan seorang warga, pendirian tenda atas perintah Kepala Desa Sei Tualang.

Namun, saat pihak Perkebunan mempertanyakan kepada Kades Nasrun, dilokasi. Kades mengaku, perintah itu diberikan atas izin Pihak Kepolisian Polres Langkat. Melalui Kanit atau Kasat Intel.

Buktinya, rekaman video berdurasi 1 menit 52 detik yang beredar dikalangan wartawan. Lalu, Damanik tegas mengatakan, perintah itu tidak logika dan mendasar, pihaknya keberatan.

Pasalnya, aksi itu tidak memiliki izin tertulis. Jadi Perkebunan membongkarnya, hari itu juga sekitar pukul 16.30 wib. “Inilah sebab situasi makin memanas, upaya pembongkaran paksa yang berujung bentrok,” terangnya. (wandi)