Aliansi TKS & GMNI Labuhanbatu Unjuk Rasa ke DPRD

Senin, 19 September 2022 | 22:25 WIB

Labuhanbatu, MPOL: Aliansi Tenaga Kerja Sukarelawan dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Labuhanbatu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu, terkait nasib ratusan Tenaga Kerja Sukarelawan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, yang tidak bisa mengikuti seleksi Penerimaan Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang dibuka oleh Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MEN-PANRB) perihal pendataan Tenaga Non Asn di lingkungan Instansi Pemerintah, Senin (19/09/2022) pagi.

Hal itu didasarkan pada surat pemberitahuan yang dikeluarkan Bupati Labuhanbatu No. 800/4022/BKPP-III/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non Asn di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Salah satu point dalam surat pemberitahuan tersebut bertuliskan Harus berstatus tenaga honorer kategori II (TH K-2) yang terdaftar dalam database badan kepegawaian Negara dan pegawai non asn yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

Aksi Unjuk Rasa tersebut dilakukan dengan Tenaga Kerja Sukarela dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Labuhanbatu adapun tuntutan aksi yaitu:

  1. Meminta DPRD Kab. Labuhanbatu memanggil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat lakukan RDP
    (Rapat Dengar Pendapat).
  2. Meminta DPRD Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap pendataan Tenaga Honorer P3K di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat agar tidak ada diskriminasi dan nepotisme.
  3. Bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dapat sesudah masa kerja.
  4. Mendesak DPRD Kab. Labuhanbatu memikirkan nasib Tenaga Kerja Sukarela Pekerja RSUD Rantauprapat dan apabila tidak ditindak lanjuti maka kami akan mogok kerja bersama.

Ketua DPC GMNI Labuhanbatu yaitu Bung Hamdani Hasibuan memberikan pendapat selaku Pimpinan Aksi, meminta untuk memanggil kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuhanbatu, dimana patut diduga adalah sebuah kejahatan perbudakan modern yang dilakukan Direktur RSUD terhadap Tenaga Kerja Sukarela (TKS) RSUD tersebut, kenapa kita duga hal ini adalah bentuk pembodohan yang juga sebagai kejahatan Human Trafficking perihal Tenaga Kerja Sukarela.

Selain itu urusan Ketenagakerjaan yang terjadi di dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau biasa disebut Tenaga Kerja Sukarela sudah sangat berlangsung lama pada saat sebelum dan saat, sampai pasca COVID-19 yang juga dapat disebut adalah Pahlawan Medis kini nasib mereka diujung tanduk dan tidak mendapatkan kejelasan. Kiranya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memberikan reward dan bantuan serta mempermudah Tenaga
Kerja Sukarela (TKS) dalam menjalankan Pengabdian Kemanusian yang cukup lama 5+ tahun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat dan harapan besar dapat dipermudah dalam mendaftarkan
diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apalagi tidak dibebankan ke dalam APBD atau APBN yang juga merupakan syarat administrasi melalui slip gaji TKS, tandas Bung Hamdani.

Begitu juga dengan tanggapan dari Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang tidak mau disebutkan namanya, yang berinisial Hf, Harapan kami ialah permudahlah kami dalam pemberkasan dalam mengikuti administrasi agar dapat mengikuti seleksi Penerimaan Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang dibuka oleh Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) perihal pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah khususnya di RSUD Rantauprapat kami siaplah mengabdi sebagai tenaga media di RSUD Rantauprapat. Tandasnya

Dalam perjalanan juga sedikit gesekan pada saat Tenaga Kerja Sukarela dan Mahasiswa memaksa Kedalam sehingga dapat berdiri didepan kantor DPRD Labuhanbatu, dan akhirnya seluruh massa aksi dipersilahkan masuk keruangan rapat DPRD Labuhanbatu untuk menyampaikan tuntutannya.

Setelah beberapa menit berdialog divruang rapat, akhirnya dapat kesepakatan untuk melakukan Rapat dengar pendapat dengan instansi terkait di hari Jum’at (23/09/2022), sesuai dengan surat No.005/1235/Sek-DPRD/2022.