‘Curhat’ Ke Anggota DPRD Sumut, dr. Mustafa Kamil, Sp.PD

Guru Swasta Hanya Terima Gaji Rp 300 Ribu Per Bulan

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:34 WIB

Medan, MPOL: Sejumlah guru SD Swasta, Ibtidaiyah,TK dan MDTA se Kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan, menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka, terkait minimnya gaji yang mereka terima selama ini ke Anggota DPRD Sumut, dr. Mustafa Kamil Adam,Sp.PD dari Komisi E yang membidangi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat.

Ternyata masih banyak para guru swasta yang hanya menerima gaji sebesar Rp 300 ribu per bulan, seperti yang diutarakan oleh sejumlah  guru diantaranya, Warsito  yang mengajar di SD Swasta di kawasan Medan Marelan dan Syahrial Fadly,S.Pd dari Kecamatan Medan Labuhan.

Hal tersebut terungkap ketika acara Reses Anggota DPRD Sumut dr,Mustafa Kamil Adam,Sp.PD dari Fraksi Partai NasDem, Kamis (25/2/2021) di Caffe Bambu Ungu Jalan Marelan Pasar IV Barat Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.

Selain dihadiri  Anggota DPRD Sumut dr,Mustafa Kamil Adam,Sp.PD, juga turut hadir mewakili Camat Marelan, Kasie Kepegawaian Bambang Edy, Mewakili Lurah Terjun, Dedy Anggara, Kepling VII, M Daud, tokoh masyarakat,tokoh pemuda Kota Medan, Muhammad Ichwan dan Kepala Sekolah dan guru SD/Ibtidaiyah,MDTA dan TK se Kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan.

Acara Reses berlangsung tertib dan lancar dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat, tanpa terkecuali semua peserta harus memakai masker, mencuci tangan memakai sabun disinfektan, tetap menjaga jarak aman (3M) dan menghindari kerumunan massal.

Selanjutnya, Warsito menjelaskan bahwa tugas guru selaku pendidik anak bangsa, masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama guru swasta yang berstatus non PNS, sebab mereka masih menerima gaji kurang layak, padahal tugas yang diembannya cukup mulia ikut mencerdaskan anak bangsa.

Memang diakui Warsito bahwa sebagian guru swasta lainnya juga sudah mendapatkan intensif  dari pemerintah dan sebagian lagi mendapat bantuan sertifikasi bagi guru yang sudah lolos uji kompetensi guru.

Namun di saat pandemi Covid-19, sebagian guru harus rela mengelus dada karena tidak menerima gaji dari sekolah tempatnya mengajar, karena banyak orangtua murid yang tidak mampu dan enggan membayar uang sekolah (SPP) dikarenakan proses belajar mengajar dilaksanakan secara online (daring).

“Banyak orangtua yang tidak pernah datang ke sekolah selama pandemi covid-19  untuk membayar uang SPP anaknya, karena mereka beranggapan ‘untuk apa membayar SPP belajar saja pun tidak’ ujar sejumlah orang tua, sehingga pihak yayasan yang mengelola pendidikan tidak mampu membayar gaji para guru,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Syahrial Fadly, dampak dari pandemi covid-19 semua sekolah tidak melaksanakan belajar secara tatap muka, akhirnya gaji guru menjadi tersendat bahkan tidak dibayar sebagaimana biasanya.

Untuk itu mereka berharap melalui Anggota DPRD Sumut dr,Mustafa Kamil Adam,Sp.PD “ curahan hati’ mereka dapat didengar oleh pemerintah, agar nasib guru swasta ke depan bisa disejahterakan sebagaimana profesi lainnya.

Menanggapi keluhan para guru swasta tersebut, Anggota Komisi E, dr.Mustafa mengaku merasa prihatin atas apa yang dialami para ‘Pahlawan Tanpa Jasa’ itu. Untuk itu dokter spesialis penyakit dalam itu, meminta para guru agar bersabar dalam mengemban tugas mulia, sambil berupaya berjuang agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada seluruh guru swasta.

dr.Mustafa langsung memerintahkan stafnya agar mencatat seluruh keluhan para guru dilengkapi data pribadi,sekolah dan alamat lengkap agar bisa di prioritaskan pada rapat di DPRD Sumut, yang hasilnya akan disampaikan kepada Pemko Medan, Pemprovsu dan instansi terkait lainnya.

“Begitu juga dengan aspirasi dan keluhan dari warga lainnya, terkait masalah banjir akibat drainase dan sungai Bederah yang tak kunjung di korek, sehingga apabila di musim hujan daerah kawasan Medan Marelan dan Medan Labuhan menjadi langganan banjir terparah, “ ujar dr,Mustafa.