FSPTI-KSPSI Kabupaten Samosir Tak Berpihak Pada Bapaslon Bupati Samosir

Selasa, 8 September 2020 | 21:18 WIB
Samosir, MPOL : Federsasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) Kabupaten Samosir secara organisasi tidak akan terlibat dalam perhelatan Pilkada Samosir 2020 ini.
        “Kalau ada anggota yang terlibat menjadi Tim Sukses (TS-red) itu bukan secara organisasi, tetapi personnya saja.
Kami adalah organisasi profesi yang mandiri bergerak di bidang ketenagakerjaan, dan tidak mencampuri politik Pilkada Samosir”, kata Ketua  FSPTI-K SPSI  Kabupaten Samosir, Paul Silalahi, Selasa (8/9-2020) di Pangururan.
        Dia menegaskan kepada seluruh anggota FSPTI-KSPSI  Kabupaten Samosir agar supaya tidak membawa-bawa nama organisasi dalam perhelatan pilkada Samosir 2020 ini.
        Diterangkan Paul Manaor Silalahi, didampingi skretarisnya, Chandra Sihotang,SE , FSPTI-KSPSI bukanlah partai politik, sehingga tidak mencampuri urusan Pilkada, namun sebagai warga Negara yang baik, organisasi tidak melarang anggota untuk memilih, dan bebas menentukan pilihan masing-masing.
        Ia juga menegaskan, anggota/pengurus  FSPTI-KSPSI  di Kabupaten Samosir tidak membawa-bawa atribut organisasi keranah politik.
        Mengenai adanya desas-desus yang berkembang yang mengatakan bahwa FSPTI-KSPSI Kabupaten Samosir memihak kesalah satu calon , menurutnya adalah hoak, dan itu adalah issu murahan yang dihembuskan oknum yang tak bertanggungjawab.
“Organisasi kami tetap solid dan tidak terlibat dalam politik praktis . Issu murahan itu muncul karena organisasi kami tidak mau terlibat politik praktis, dan ada mantan anggota kami yang memainkan issu murahan itu”, ungkapnya.
Diterangkannya, ihwal awal munculnya issu murahan yang tidak bertanggungjawab itu karena ada mantan anggota menjanjikan dukungan kesalah satu calon, dan karena dia bertindak demikian, maka dikeluarkan dari kepengurusan.
        “Dan akhirnya, mantan anggota organisasi kami itupun membuat kepengurusan tandingan
Federsasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-KonFederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Samosir, akibatnya kami dalam proses melaporkan perubahan kepengurusan ke Disnaker mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2001 tentang pencatatan dan undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja .
      Dijelaskan, bahwa sebagai serikat pekerja yang telah terdaftar diperbolehkan melakukan perubahan sturuktur, namun oleh pihak Disnaker Pemkab Samosir, kami dipersulit, tandasnya.
      Diterangkannya, secara administrasi , FSPTI-KSPSI Kabupaten Samosir yang sah ada tanda bukti pencatatan di Disnaker Pemkab Samosir nomor 560/1026/DTKKPP/IX/2020 tanggal  1 September 2020.
         “Anehnya, dua hari kemudian, yaitu tanggal 3 September 2020 terbit surat Disnaker Pemkab Samosir nomor 050/1021/DTKKPP/IX/2020 perihal penangguhan tanda bukti pencatatan perubahan sturuktur, ini aneh dan tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur serikat pekerja”, pungkasnya mengakhiri.**