Bupati Asahan Sampaikan Laporan Ranperda APBD TA 2019

Senin, 15 Juni 2020 | 23:11 WIB

Kisaran,MPOL.Com: Bupati Asahan H. Surya, BSc menyampaikan laporan Rancangan Peratutan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada anggota DPRD Asahan di Aula Rambate Rata Raya Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Senin (15/06).

Pada Rapat Paripurna ini tampak hadir Ketua DPRD Asahan beserta Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Asahan, Asisten Administrasi Umum, OPD di Lingkungan Pemkab dan tamu undangan lainnya. Pada kesempatan itu Ketua DPRD Asahan H. Baharuddin Harahap, SH, MH menyampaikan, di dalam ketentuan Pasal 298 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan, Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah TA berakhir.

Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut pada 29 Mei 2020, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Asahan telah melaksanakan rapat untuk menetapkan jadwal Rapat Paripurna dalam acara penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan TA 2019 oleh Bupati.  Ketua DPRD juga menyampaikan bahwa surat Bupati nomor 900/1676 tanggal 27 Mei 2020 telah disampaikan melalui Sekretariat DPRD beserta lampiran sebanyak 184 buku Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 Laporan Keuangan Pemkab Asahan tahun 2019, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa tahun buku 2019 dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran TA 2019.

Pada kesempatan itu Bupati Asahan H. Surya, BSc menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 kepada Anggota DPRD Asahan yang mengatakan, berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemkab Asahan yang terdiri dari, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018, serta dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Bupati Asahan mengatakan, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab TA2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan nomor: 244.B/S/XVIII.MDN/04/2020 tanggal 17 April 2020, dan telah diserahkan kepada DPRD dan Pemkab Asahan pada 17 April 2020 lalu melalui konferensi jarak jauh secara online/daring melalui aplikasi zoom. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 berupa laporan keuangan yang disampaikan dalam bentuk Ranperda ini telah kami sesuaikan dengan hasil audit BPK. Dan kami sampaikan kepada DPRD pada 22 Mei 2020 dengan nomor surat 900/1676 dengan demikian telah memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran.

Bupati Asahan juga mengatakan BPK dalam auditnya menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah masih terdapat kekurangan dalam hal penyusunan laporan keuangan terutama tentang kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu kedepan Pemkab akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan BPK secara sungguh-sungguh. Selain itu Bupati Asahan mengatakan secara umum pelaksanaan APBD TA 2019 dapat berjalan dengan baik dan lancar meskipun diakui masih dijumpai adanya kendala/hambatan yang perlu mendapat perhatian kita semua.  **