Binjai.MPOL- Walikota Binjai, Drs H Amir Hamzah MAP berjanji akan secepatnya mengevaluasi kinerja seluruh pimpinan OPD di jajaran Pemko Binjai. Kalau selama 3 bulan ini kinerja mereka dianggap tidak ada perubahan, maka Walikota tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan pencopotan.
Hal itu disampaikan Walikota Binjai, Drs H Amir Hamzah MAP di depan seluruh pimpinan OPD yang hadir dalam acara Sosialisasi Pembinaan Umum dan Teknis Pada Pemerintah Kota Binjai di Aula Pemko Binjai, Kamis (26/1/2023) siang.
“Saya sedikit kecewa dan marah tadi karena dari 33 Kabupaten Kota se-Sumut Kota Binjai berada di peringkat terakhir dalam pelayanan publik oleh Ombudsman, jujur saya sampaikan saya marah,” kata Amir Hamzah.
Dijelaskannya terkait pelayanan publik dirinya sudah berulangkali menyampaikan kepada pimpinan OPD agar lebih meningkatkan kinerjanya. Terutama pelayanan di RSUD dr Djoelham, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan dan Dinas Pendidikan.
“Kan sudah sering saya sampaikan, tolong bantu saya. Sebab saya memiliki tanggung jawab karena saya sudah diberikan amanah untuk memimpin kota ini menjadi lebih baik,” sebutnya.
Walikota Binjai mengajak kepada seluruh pimpinan OPD, Camat, Lurah, Kasek SD/SMP, Kepala Puskesmas, Para Kabid serta para tamu undangan yang hadir di acara sosialisasi ini untuk mari bersama-sama bekerja membenahi kota ini dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Bapak-ibu yang saya hormati hari ini kita akan menerima pembekalan untuk bisa dilaksanakan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maupun kepada pengelolaan-pengelolaan data kolom pemerintah,” sebutnya.
Terakhir Walikota mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang hadir mengikuti acara sosialisasi pembekalan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Semoga apa yang disampaikan nantinya dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kinerja terutama pelayanan kepada masyarakat.
“Harapan kita semoga acara pembekalan ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat segera dilakukan pembenahan pembenahan di beberapa sektor pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Daerah Yang Mendapat Penilaian Dari Ombusdman
Ditempat terpisah dikantor Perwakilan Ombudsman RI Sumut di Medan, sesuai dengan surat Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Nomor : B/0006/PC.01.04-02/I/2023 20 Januari 2023 serta Menindaklanjuti hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 34 Pemerintah Daerah se Sumatera Utara Tahun 2022 sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 22 Desember 2022 di Jakarta.
33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera utara hadir untuk menerima Hasil Penilaian penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara yang langsung di berikan kepada pejabat berwenang atau yang mewakili untuk menerima Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut.
Sambutan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar menjelaskan 10 besar nilai tertinggi se Indonesia secara langsung di undang untuk menerima sertifikat di Jakarta, dari 10 besar tersebut Provinsi Sumatera Utara mendapatkan peringkat ke 5 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.
Dari penilaian terbagi menjadi 3 zona yakni Hijau, Kuning dan Merah. Ada pun data kabupaten kota yang menempati Zona di antaranya:
ZONA HIJAU
1. Bupati Deli Serdang
2. Bupati Humbang Hasundutan
3. Bupati Serdang Bedagai
4. Walikota Tebing Tinggi
5. Bupati Langkat
6. Bupati Tapanuli Selatan
7. Bupati Batu Bara
8. Bupati Nias
9. Bupati Pakpak Bharat
10. Bupati Simalungun
11. Bupati Dairi
12. Bupati Padang Lawas Utara
13. Walikota Medan
14. Bupati Tapanuli Utara
15. Bupati Labuhan Batu Utara
ZONA KUNING
1. Bupati Samosir
2. Bupati Nias Selatan
3. Bupati Toba
4. Bupati Asahan
5. Walikota Padangsidimpuan
6. Bupati Padang Lawas
7. Bupati Karo
8. Walikota Gunungsitoli
9. Bupati Tapanuli Tengah
10. Bupati Mandailing Natal
11. Bupati Labuhan Batu
12. Walikota Pematangsiantar
13. Bupati Nias Barat
ZONA MERAH
1. Bupati Labuhan Batu Selatan
2. Walikota Sibolga
3. Walikota Tanjung Balai
4. Bupati Nias Utara
5. Walikota Binjai
Perwakilan Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh daerah yang ada di Provinsi sumatra utara dapat berhadir di acara Penyerahan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.(wandi)