Ada Gas Beracun Ganggu Produksi Pertanian Warga Banuaji Tapanuli Utara

Senin, 17 Februari 2020 | 20:15 WIB

Taput – Belum dapat dipastikan secara mendetail denqan adanya muncul gas beracun dari lahan pertanian warga Banuaji Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, yang diduga dampak pengoperasian Sarulla Operasional Limited (SOL).

Terkait dengan keluhan warga Banuaji itu, Pemkab telah menempuh berbagai cara untuk mencari solusi dampak dari gas beracun yang mengakibatkan terganggunya sumber penghasilan petani.

Menurut Bupati, begitu ia menerima laporan Kepala Desa Banuaji IV pada 21 Oktober 2019, keesokan harinya OPD terkait langsung turun meninjau lokasi dan mengambil sampel, selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk diperiksa dan tim ahli dari provinsi juga telah turun mengambil sampel, mereka membenarkan adanya gas beracun pada lahan tersebut.

“Kita juga telah komunikasi dengan pihak SOL untuk turun ke lokasi dan menyatakan bahwa itu bukan dampak dari operasional SOL karena lokasi tersebut jauh,” ujar Bupati Taput Nikson Nababan saat menerima aspirasi masyarakat Banuaji, Senin (17/02) di halaman kantor bupati Tarutung.

Bupati Taput Drs. Nikson Nababan bersama Kapolres Taput AKBP Horas Silam saat menerima aspirasi warga Banuaji Kecamatan Adiankoting dengan adanya gas beracun yang mengganggu hasil produksi pertanian. (Darwin Manalu)

Bupati menghimbau agar masyarakat untuk sementara waktu tidak beraktifitas pada lokasi yang ada gas beracunnya untuk menghindari kemungkinan hal buruk terjadi.

“Bapak Ibu harus yakin bahwa saya tidak akan berpihak kepada swasta yang merugikan masyarakat. Kita masih menunggu hasil data yang lebih akurat dari pihak yang lebih berkompeten agar kita tidak saling menuduh. Apabila hasil dari tim ahli menyatakan bahwa itu merupakan efek dari operasional SOL, kita akan desak mereka untuk bertanggung jawab. Apabila hal ini bukan disebabkan operasional SOL kita akan menyurati Pemerintah untuk memohon relokasi sebagai pengganti lahan kepada masyarakat yang berdampak,” tegas Bupati.

Kata dia, telah menyurati Presiden RI dan Kementerian Lingkungan Hidup agar memberikan solusi terkait masalah ini. “Sekarang kita akan mengirim surat lagi kepada kementrian SDM dan WALHI agar turun meninjau lokasi,” tukasnya.

Dikatakan, secepatnya ia akan perintahkan OPD terkait untuk mendata lahan yang berdampak tidak dapat ditanam untuk selanjutnya akan diberikan berupa bantuan sosial dan akan disediakan bibit tanaman bagi petani yang membutuhkan.

“Saya akan selalu memperjuangkan hak masyarakat saya, namun kita harus objektif sehingga tidak saling menuduh tanpa data akurat dari tim ahli. Untuk ke depannya, saya paling senang apabila kita bisa berdiskusi langsung, silahkan datang ke rumah dinas, duduk bersama sehingga solusi dapat diambil dengan pikiran tenang,” imbuhnya. (TU.01)