Gandi : Laporan Abraham Samad Dkk Ke KPK Tak Ada Gunanya
Medan, MPOL Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat meni
PolitikBaca Juga:Setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap para pelaku narkoba yang diamankan dan analisis terhadap barang bukti yang ditemukan, dipastikan bahwa tidak adanya keterlibatan oknum TNI AD dalam jaringan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan semata-mata sebagai bagian dari komitmen Denpom I/5 Medan dalam menegakkan hukum dan menjaga nama baik institusi.
Medan, MPOL Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat meni
PolitikMedan , MPOL Dugaan permainan kasus Susanto Lian oleh oknum penyidik di Subdit Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut terindikasi semakin kuat.
PeristiwaMedan, MPOL DPP Pemuda Karya Nasional (PKN) membantah ada keterlibatan anggotanya dalam peristiwa pengeroyokan oknum anggota Resimen Arhan
PeristiwaWakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Dikti Saintek) Prof. Dr. Fauzan, MPd meminta para pemimpin Perguruan Tinggi Swasta (PTS
Sumatera UtaraMedan, MPOL Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM menerima kunjungan silaturahmi Ikatan
Sumatera UtaraWakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, menekankan bahwa program Universal Health Coverage (UHC)Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB)
KesehatanMedan, MPOL Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM melantik Kelompok Kerja Guru Madrasah
Sumatera UtaraMedan, MPOL Mushalla dan asrama Pondok Tahfidz Alquran Ibnu Mas&039ud yang berlokasi di Gang Hj. Rubai, Dusun XVI Flamboyan, Desa Bandar
Sumatera UtaraAnggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dr. Ade TauAfiq, Sp.OG, mengatakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah
KesehatanJakarta, MPOL Pencopotan semua pejabat di Kantor imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pe
Nasional