Medan, MPOL - Sejumlah ibu rumah tangga yang mengaku termasuk dari keluarga kurang mampu meminta pemerintah mempermudah untuk mendapatkan bantuan sosial pendidikan atau Program Indonesia Pintar (
PIP). Bantuan sosial pendidikan tersebut sangat berguna bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk meneruskan jenjang pendidikan anak.
Baca Juga:
Selama ini bagi warga miskin lainnya sangat sulit mendapatkan
PIP yang merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
Orang tua dari keluarga miskin sangat berat untuk menyekolahkan anaknya karena keterbatasan biaya. Memang biaya sekolah seperti SPP digratiskan bagi siswa SD Negeri-SMP Negeri, tetapi biaya lainnya seperti perlengkapan sekolah, baju, buku, ongkos angkot dan lainnya sangat berat bagi keluarga miskin.
Hal tersebut disampaikan Aida Nuzulia yang mengaku memiliki empat anak yang masih sekolah di tingkat SD dan SMP ketika acara
Reses II Tahun Sidang V 2023-2024, Anggota
DPRD Sumut dari Fraksi Partai NasDem, dr.Mustafa Kamil Adam,Sp.PD, Selasa (23/1/2024) di Jalan Kol.Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan
Medan Deli.
Menurut Aida, sebagian keluarga dari kategori warga miskin memang mendapatkan bantuan pendidikan tersebut untuk melanjutkan pendidikan anaknya.Namun masih banyak lagi warga miskin yang tidak berkemampuan menyekolahkan anaknya dan belum pernah mendapatkan bantuan biaya pendidikan. "Jangankan untuk membiayai sekolah anak, untuk beli beras saja sulit,"katanya.
Untuk itu, Aida berharap pemerintah mempermudah warga miskin untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan, agar anak-anak bisa mengikuti jenjang pendidikan se usianya.Program belajar wajib Sembilan tahun, sepertinya hanya sebatas slogan bagi keluarga miskin, karena biaya menyekolahkan anak sangat mahal, ucapnya.
Mendengar hal tersebut Anggota
DPRD Sumut dari Fraksi Partai NasDem, dr.Mustafa Kamil Adam,Sp.PD menghimbau para orang tua yang mengaku dari keluarga miskin agar mendaftarkan diri kepada kepling atau pihak kelurahan untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial agar diseleksi untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH).
"Jika keluarga miskin sudah terdaftar di DTKS melalui bantuan kepling dan kelurahan, maka segala bantuan sosial seperti
PIP,KIP,BPS PIB akan didapatkan untuk membantu meringankan biaya hidup," ujar politisi berlatar belakang dokter spesialis penyakit dalam itu.
PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.
Sebelumnya, Syahrizal ST,Kasie Trantib Kecamatan
Medan Deli mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Anggota
DPRD Sumut dari Fraksi Partai NasDem, dr.Mustafa Kamil Adam,Sp.PD, yang telah menyelenggarakan reses II Tahun Sidang V di wilayah kerjanya.
Kegiatan
Reses berlangsung tertib dan lancar serta turut dihadiri, Syahrizal ST, Kasie Trantib Kecamatan
Medan Deli, Sudarno Kepling VI, Staf Sekretariatan
DPRD Sumut, Suhelmi, Ketua Liga Mahasiswa Partai NasDem Sumut, Zulhamdani Napitupulu,M.Kom, Muhammad Ichwan,SE Caleg DPRD Medan Partai NasDem No.9, Dapil 3, meliputi Medan Timur, Perjuangan,Tembung dan
Medan Deli, Sahabat dr.Mustafa diantaranya, Syahrul, Vina Meliani, Dara Hidayanti,Yusadipati, Irgie Fahrezi, Herry Pasha Sinuhaji dan masyarakat lainnya.(Jal)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News