Pelantikan 89 Pejabat Eselon III, BKPSDM Deli Serdang: Sudah Sesuai Mekanisme Dan Dapat Persetujuan Kemendagri

Lubuk Pakam, MPOL -Pelantikan dan mutasi 89 pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, pada masa periode Bupatinya H.M. Ali Yusuf Siregar MAP dipastikan mendapat persetujuan atau izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga:

Kepastian itu disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Adil Sarjono, di dampingi Kepala Bidang (Kabid) Diklat Sugeng kepada wartawan saat ditanya adanya segelintir orang yang mempersoalkan hal tersebut, Rabu (24/7/72024) diruang kerjanya.

Adil memperlihatkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2766/OTDA Tanggal 17 April 2024. Dimana dalam surat itu dijelaskan, telah disetujui pelantikan pejabat admistrasi, pengawas dan fungsional sebanyak 89 orang dari usulan 98 orang dan 9 orang dinyatakan tidak disetujui.

"Jadi pelantikan yang dilakukan Bapak Bupati (HM Ali Yusuf Siregar) pada 22 April 2024 yaitu sebanyak 89 orang telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan nomor 100.2.2.6/2766/OTDA Tanggal 17 April 2024," katanya.

Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemkab Deliserdang itu dipersoalkan dengan semakin dekatnya masa pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati Deliserdang dimana Yusuf Siregar yang akan maju kembali di Pilkada Deliserdang.

Saat ditanya hal itu Adil Sarjono, tidak dapat memberikan komentarnya, karena dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diwajibkan untuk netral terkait Pilkada.

Dia hanya berbicara memastikan regulasi yang mengatur sesuai perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tercantum dalam Pasal 71 Ayat (2) dan pasal 162 ayat (3) yang berbunyi.

Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri telah dijalankan bahwa pelantikan sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu.

"Untuk pihak-pihak yang meragukan atau ingin mengecek kebenarannya silahkan mengkonfirmasi kepada pihak Kemendagri. Dan dapat kami pastikan ini sah," tegasnya.

Saat ditanya saat ini, ada dua yang belum dapat jabatan yaitu masing-masing Wagino Sajali mantan Kepala Bagian Umum Pemkab Deliserdang dan Anriza Daulay Mantan Seketaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Adil menyebut karena itu konsekuensi pelantikan sesuai perintah Menteri Dalam Negeri dan keduanya sudah diusulkan untuk menempati posisi pejabat eselon II.

"Saudara Adriza dan Wagino itu memperoleh nilai tertinggi dan Bupati saat itu Bapak Muhammad Ali Yusuf Siregar memilih berdasarkan hasil seleksi, walaupun pak Bupati boleh memilih diantara tiga, tapi pak bupati memilih dua yang terbaik yaitu saudara Wagino dan Adrizal dan sudah mendapatkan persetujuan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah itu Bupati saat itu telah mengusulkan untuk dilantik pada jabatan Kepala PMD dan Kepala Pelaksana BPBD ke Mendagri," terang Adil Sarjono sembari menyebut prinsip jabatan adalah tidak boleh ada dua pejabat dalam satu jabatan yang sama.

Untuk diketahui dua pejabat eselon II tersebut batal dilantik, berhubung jabatan Yusuf Siregar berakhir sebagai Bupati dan persetujuan dari Mendagri juga belum turun, sehingga proses pelantikan tidak terlaksana dan dimasa Penjabat (Pj) Bupati Deliserdang, Ir Wiriya Alrahman MM Kemendagri meminta ulang usulan kedua nama tersebut. Tapi hingga kini informasinya kedua nama itu belum juga diusulkan oleh PJ Bupati dan posisi masing-masing di SKPD yaitu PMD dan BPBD ditunjuk Pelaksana Tugas (PLT) di PMD Ari Mulyawan dan di BPBD yaitu Citra Effendi Capah sekaligus Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Deliserdang.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News