Pemkab Labuhanbatu Anggarkan Medical DPRD Tahun 2024 Meningkat Drastis

Labuhanbatu, MPOL -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara mengagrakan Medical Check Up Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024 meningkat drastis dari tahun sebelumnya 2023.Angggaran yang diperuntukkan untuk Wakil Rakyat itu posnya berada di Sekretariat Dewan.

Baca Juga:

• ASN Pemkab Labuhanbatu Berharap Ada Terobosan Pjs,3 Bulan TPP Tak Cair
• Pemkab Labuhanbatu Belum Temukan Solusi,Rantauprapat Sering Dilanda Banjir
• Jaga BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Pemkab Labuhanbatu Resmikan Program EMBRIO

Dilihat Medan Pos dari situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP)
antara tahun 2023 dan 2024 memiliki perbedaan yang begitu spektakuler.

Anggaran itu Rp.198.922.500 pada Tahun 2023 sedangkan untuk tahun 2024 sebesar Rp.315.000.000.

Kemudian dalam keterangan disitus milik pemerintah itu,pada tahun 2023 penyelanggara swakelola merupakan sektariat DPRD sedangkan ditahun 2024 metode pemilihan Penunjukan Langsung

"Nama paket belanja medical check Up satuan kerja DPRD Aspek Lingkungan,"Demikian Keterangan Tertulis di situs itu.

Pelaksanaan tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) Nilwansyah melalui Kabag Umum Riswan Siahaan di Konfirmasi diruang kerjanya,Senin (10/6/2024) mengatakan kenaikan anggaran itu pada tahun 2024 disebabkan karena adanya penambahan aitem yang akan dilaksanakan pada anggota dewan.

"Ada obat khusus yang akan diberikan tahun 2024 kebetulan harganya naik,sehingga anggaran itu ditambah dari tahun sebelumnya,"Ungkap Riswan.

Menurutnya,untuk tahun 2023 persatu orang anggota DPRD dalam medical check up itu anggarannya sebesar Rp.4 Juta rupiah.

Tapi,pada tahun 2024 per anggota DPRD anggarannya sebesar Rp 7 Juta Rupiah.

"Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah sakit Murni teguh,jadi tahun 2023 dari 45 DPRD yang menggunakannya berkisar 8-9 Orang saja untuk tahun 2024 menggunakannya masih 2 Orang saja,jadi kalau tidak digunakan anggarannya tetap ada,tidak diambil,"Bilang Riswan.

Sementara itu,Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga anggota DPRD Abdul Karim Hasibuan mengatakan harusanya anggaran itu di pos kan kepada anggaran yang lain.

"Kalau cerita BPJS anggota DPRD semua mempunyai BPJS meski alurnya berbeda,namun bercerita tentang digunakan mungkin ada yang belum sakit sehingga tidak menggunakan,tapi saya rasa anggaran itu lebih tepatnya kepada yang lain karena lebih banyak yang tidak menggunakan, menurut saya,"Tegas Ketua Gerindra Labuhanbatu yang dekat dengan H.Gus Irawan Pasaribu.(Abi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

ASN Pemkab Labuhanbatu Berharap Ada Terobosan Pjs,3 Bulan TPP Tak Cair

Pemkab Labuhanbatu Belum Temukan Solusi,Rantauprapat Sering Dilanda Banjir

Jaga BBM Subsidi Tepat Sasaran, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Pemkab Labuhanbatu Resmikan Program EMBRIO

Terkait Anggaran Medical Check Up DPRD, Pemkab Labuhanbatu Dinilai Boros Anggaran