Penggumuman PPPK Guru Madina 2023 Diduga Kuat “Curang” Dan Berbau “Suap”

Panyabungan, medanposonline.com - Wakil Sekretaris Bidang Eksternal Badko HMI Sumut Ahmad Ridwan Dalimunthe mensinyalir kecurangan dalam seleksi PPPK Kabupaten Mandailing-Natal tahun 2023, yang baru saja diumumkan. Iwan berharap Bupati Madina memeriksa oknum pejabat diduga pelaku kecurangan. Sebagaimana diketahui, hasil pengumuman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 menuai respon beragam, mulai dari mempertanyakan pengurangan nilai yang berbeda-beda.
Saat pengumuman hasil ujian seleksi PPPK tahun 2023, puluhan pelamar di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang tidak lulus, berkumpul di Pendopo halaman Masjid Agung Nur Ala Nur, Mereka meyakini ada permainan kotor dalam seleksi ini. Memang, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSPSDM) Abdul Hamid membantah tudingan ada unsur manipulasi dalam penilaian seleksi PPPK. Bahkan Hamid menerangkan, ujian atau SKTT tersebut sudah dilaksanakan sesuai aturan dan berdasarkan rapat koordinasi dengan Kemendikbudristek.

Tapi, warga tidak mudah percaya begitu saja, soalnya indikasi kearah negatif terlihat jelas dalam pengumuman seleksi ini. Karena itu, peserta yang kalah dalam testing itu meminta Bupati Mandailing Natal Ja'far Sukhairi dan DPRD Mandailing Natal segera memanggil Kepala BKPSDM untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan seleksi yang carut marut dan menimbulkan gejolak ditengah tengah masyarakat ini. Ini kacau, Abdul Hamid mesti segera diperiksa, ini banyak yang janggal, ini bisa menjadi bom waktu, pecah di perut masyarakat. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap Bupati jadi kerdil," ujar Ridwan. Misalnya, ada salah satu kandidat dengan STR Nonaktif, lulus dalam seleksi itu dengan penambahan nilai yang terlalu signifikan.
"Ada beberapa kejanggalan lainnya, pada formasi tenaga kesehatan, saya menduga panitia meloloskan salah satu pelamar yang STR-nya sudah tidak aktif. Kemudian pada formasi lain ada pertambahan nilai yang ekstrem. Nilainya bertambah sampai 299 poin. Ini kan tidak masuk akal." Ungkapnya.
"Yang dipertontonkan Kepala BKPSDM Madina hari ini sudah sangat mencoreng muka Bupati. Maka Bupati harus segera bertindak," tegasnya.
Sebelumnya dalam keterangan media Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau BKPSDM Madina, Abdul Hamid Nasution, mengakui sendiri bahwa ujian SKTT ini diisi atau dijawab sendiri oleh pegawai Disdik dan BKD Madina.
Ada 10 pertanyaan dari Kemendikbudristek yang dijawab instansi Disdik dan BKD Madina terkait dengan ujian SKTT bagi peserta ujian seleksi PPPK guru 2023 di MandailingNatalini.***

Baca Juga:

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News