10 Fraksi DPRD Dorong Nota LKPj Bupati Batu Bara Tahun 2023 Segera Dibahas

Batu Bara, MPOL -Pada paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD Batu Bara , Selasa ( 26/3 / 2024 ) Safrizal, awalnya Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Andriansyah menyebut bahwa fraksinya memandang bahwa kedepan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat., bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih tepat guna di masa-masa mendatang," tukas Andriansyah.

Baca Juga:

• Pj Wali Kota Tebing Tinggi Bantu Keluarga Terlantar di Kolong Jembatan Pasar Sakti
• Pj Bupati Batubara Ajak MUI Tingkatkan Partisipasi Pilkada
• Sepasang Kekasih Pengedar Narkoba di Batubara Ditangkap, Pemasok Ikut Diciduk

Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan apakah Silpa sebesar Rp. 14,8 miliar berasal dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Zulham Maulana, meminta penjelasan atas tidak tercapainya realisasi baik pendapatan daerah dan belanja daerah dalam APBD tahun 2023.

"Secara umum kami mendorong agar nota LKPj APBD Kabupaten Batu Bara tahun 2023 ini dapat segera dibahas lebih lanjut," harap Zulham Maulana.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya yang dibacakan Rizky Aryetta mempertanyakan status kelanjutan nasib para calon pelamar PPPK tahun 2023.

"Di mana kita ketahui adanya persoalan dan masalah yang terjadi. Seperti pemberitaan hangat dan viral dengan ditetapkannya beberapa pejabat yang menjadi status tersangka akibat kebijakan yang salah dalam tahapan proses seleksi dalam penerimaan PPPK di Kabupaten Batu Bara tahun 2023 tersebut," terangnya.

Rizky Aryetta mempertanyaan kepada pihak eksekutif Pemkab Batu Bara, apa kebijakan serta langkah yang akan diambil dalam memahami dan mempedomani regulasi Menpan RB, BKN dan Kemendikbud yang berkaitan dengan nasib status para calon PPPK selanjutnya.

"Dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi 3 DPRD Kabupaten Batu Bara melalui rapat dengar pendapat Komisi 3 yakni rekomendasi pembatalan hasil seleksi PPPK Kabupaten Batu Bara tahun 2023 perlu penjelasan dari pihak eksekutif," tandas Aryetta.

Rizky Aryetta juga mempertanyakan persoalan defisit anggaran tahun 2023 yang menimbulkan persoalan hutang kepada rekanan proyek.

Diungkapkan Rizky Aryetta, rekanan proyek telah menyelesaikan proyek 100 persen pada tahun anggaran 2023, namun belum dilakukan pembayaran oleh Pemkab Batu Bara.

"Apa penyebab yang mendasari. Dikarenakan apa dan mengapa defisit APBD tahun anggaran 2023 ini terjadi. Mengingat saat ini kita sudah berada di semester pertama APBD tahun anggaran 2024", tanyanya.

Senada dengan Fraksi Gerindra, Fraksi PBB melalui juru bicaranya Edi Syahputra mengatakan fraksinya menunggu sikap tegas Pj. Bupati Batu Bara terhadap proses administrasi selanjutnya, terlebih bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus seleksi PPPK.

Diingatkan Edi Syahputra, proses perekrutan ASN PPPK Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023, mengakibatkan beberapa orang ASN Kabupaten Batu Bara dan pihak swasta menjadi tersangka di Polda Sumatera Utara.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pj Wali Kota Tebing Tinggi Bantu Keluarga Terlantar di Kolong Jembatan Pasar Sakti

Pj Bupati Batubara Ajak MUI Tingkatkan Partisipasi Pilkada

Sepasang Kekasih Pengedar Narkoba di Batubara Ditangkap, Pemasok Ikut Diciduk

Untuk Tingkatkan Layanan Kelisttikan, PLN ICON Plus Dukung PLN UID Aceh Luncurkan 22 Motor Listrik

PT PPK Audiensi Kepada PJ Bupati Batubara

Ribuan Masyarakat Tanjungbalai Saksikan Silaturahmi Deklarasi Dukungan Bobby-Surya