Medan, MPOL: Setelah dilantik menjadi Kepala Dinas (Kadis) PUPR Propinsi Sumatera Utara, Drs Topan Obaja Putra Ginting melakukan rapat perdana dengan seluruh jajaran PUPR Sumut baru-baru ini.
Baca Juga:
Adapun yang hadir dalam rapat perdana itu yakni 17 UPT jajaran PUPR, 4 Kepala Bidang (Kabid) dan pejabat setingkat eselon.
Dalam rapat tersebut, Topan Ginting menekankan kepada para UPT supaya stanbuy di kantor terlebih menjelang Idul Fitri dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Karena selama ini dia dapat banyak informasi kalau Kepala UPT lebih lama berada di Medan walau pada hari kerja.
Usai rapat, besoknya, Kadis PUPR Propinsi Sumut langsung
sidak ke UPT Peralatan Jalan Busi, Medan. Dilokasi, Kadis terkejut tidak menemukan satupun alat berat ditempat. Penemuan yang dinilai sangat janggal dimana tidak satupun alat berat ditemukan di gudang
UPT peralatan, langsung menurunkan inspektorat Propinsi Sumut untuk melakukan pemeriksaan.
Alhasil, alat-alat berat yang diduga disewakan kepada pihak swasta ditarik untuk mengisi gudang, sehingga arus lalulintas di Jalan Brigjen Katamso, sempat mengalami kemacetan karena alat-alat berat hendak masuk ke gudang Peralatan di Jl.Busi Medan.
Menurut sumber dilingkungan PUPR yang tidak mau disebut identitasnya menyebutkan bahwa kekosongan peralatan di UPT Peralatan PUPR Propinsi Sumut bukan lagi barang baru namun sudah berlangsung lama dan sering terjadi.
Bahkan menurut sumber, kuat dugaan alat-alat berat seperti excavator, trado, babyrolel dan lain-lain disewakan kepada pihak swasta. Konon, hasil sewa alat berat milik pemerintah itu diduga kuat tidak masuk ke PAD tetapi untuk kantong pribadi oknum-oknum di Dinas PUPR.
"Kami sangat mendukung Kadis PUPR yang melakukan
sidak ke UPT Peralatan. Dan selayaknya Kepala UPT Peralatan dan oknum didalamnya diperiksa serta diberi tindakan tegas, bila perlu dicopot dan digantikan dengan orang yang memiliki jiwa membangun dan jauh dari niat memperkaya diri sendiri. Sudah selayaknya Kadis membersihkan praktik korupsi di lingkungan PUPR Sumut," kata sumber tersebut.
Dia menilai, keberanian Gubsu Bobby Nasution membawa orang-orangnya termasuk Topan Ginting hijrah dari Pemko Medan ke Propinsi Sumut karena dinilai memiliki ide yang sama dan mendukung kebijakannya untuk membangun dan membersihkan praktek kotor dilingkungan pemerintahan propinsi Sumatera Utara.
Oleh karena itu, sambung sumber tersebut, kehadiran Topan Ginting di Dinas PUPR Propinsi Sumatera Utara harus bisa menciptakan iklim baru, bersih-bersih, yang mana selama ini kalau Dinas PUPR dan jajaran dicap terjadi banyak korupsi.
Kadis PUPR Propinsi Sumut Topan Ginting juga diminta memberikan perhatian serius soal pengadaan alat berat di UPT Peralatan yang telah dilaporkan ke Kejatisu satu tahun lalu, yang sampai saat ini tidak ada perkembangan penyelidikan.
Tidak diketahui kenapa laporan masyarakat ke Kejatisu itu tidak jalan sampai saat ini. "Apakah karena oknum Kepala UPT itu memiliki kedekatan dengan oknum-oknum aparat penegak hukum yang konon disebut-sebut selama ini memiliki kewenangan ganda, yang bisa mengatur dari segala aspek kepentingan pimpinan," ujar sumber.
Pengadaan peralatan untuk 27 jenis alat berat darat senilai RP.27,6 Milyar yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Utara diduga bernuansa korupsi. Dalam kasus itu juga, Kejatisu telah memeriksa Kepala UPT Peralatan dan PPTK, EM yang kini pindah tugas sebagai Kepala seksi di UPT Tebing Tinggi.***
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News