PENEMUAN HUKUM GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Di Indonesia sebuah aturan tidaklah mungkin mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara tuntas. Bahkan, adakalahnya aturan hukum itu tidak lengkap dan tidak jelas. Kendati demikian, aturan hukum tersebut harus dilaksaanakan.

Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum, maka hakim harus melaksanakan dan menegakkan aturan hukum tersebut. Hakim tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan alas an aturan hukum tidak lengkap atau tidak jelas atau bahkan tidak ada aturannya.

Di dalam undang- undangn pasti ada kekurangannya dan keterbatasannya . Tidak ada ketentuan hukum yang lengkap selengkap-lengkapnya. Atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur kegiatan manusia. Aturan hukum bersifat statis dan rigid (kaku). Sedangkan perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenisnya maupun jumlahnya.

Makanya muncul istilah ungkapan hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwa. Konseskuensi dari keterbatasan teks-tesk hukum maka hakim dan petugas-petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum guna memberi solusi terhadap berbagaipersoalan yang terjadi di masyarakat baik yang tidak jelas aturannya atau sama sekali tidak diatur hukumnnya.

Berfikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutism hukum, yang kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola fikir yang determinan hukum memang perlu, namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak harus dilakukan manakala berhadapan dengan suatu masalah yang menggunakan logika hukum modern, yang akan mencederai posisi manusia kemanusiaan dan kebenaran.

Bekerja berdasarkan pola pikir atau paradigma hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia, sedangkan dalam paradigma hukum, yang positivistis meyakini kebenaran hukum atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asalkan hukum tetap tegak.

Sebaliknya, paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukumlah yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.
Dalam uraian pendahuluan mengenai penemuan hukum guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan. Akan dibahas dalam pembahasan berikut ini.

1.Bagaimanakah Metode Penemuan Hukum ?
2.Bagaiamana memberikan perlindungan hukum guna meberikan kepastian hukum yang berkeadilan ?

2.1 Metode Penemuan Hukum

Pembahasan mengenai permasalahan hukum cenderung terkait dengan perundangan-undangan yang berlaku kadang kala undang-undang itu sendiri tidak sempurna bahkan terkadang tidak mengatur kegiatan manusia secara keseluruhan. Ada kalanya undang-undang itu tidak jelas dan tidak lengkap, walaupun tidak jelas dan tidak lengkap undang-undang atau peraturan tersebut tetap harus dilaksanakan . Hakim di dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan huukumannya tidak jelas dan tidak lengkap. Hakim juga dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalil tidak sempurnanya undang-undang atau tidak adanya hukum.

Jika dalam perkara tertentu tidak lengkap atau tidak jelas dalam undang-undang maka hakim harus mencari hukumnya atau menemukan hukumnya. Hakim harus melakukan penemuan hukum, guna penegakkan dan perlindungan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkeadilan Memang sering dalam rangka penegakan hukum dan pelaksanaan hukum terjadi kelupaan penemuan hukumnya yang seharusnya bukan penerapan hukum saja, karena itulah hakim dipaksa untuk menemukan hukum yang merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukannya dalam memutuskan perkara dalam di persidangan peradilan.
Penemuan hukum menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.
Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Menentukan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila suatu perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapatmembantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.
Permasalahan penemuan hukum dalam kaitannya dengan tugas hakim muncul atau ada pada saat pelaksanaan melakukan pemeriksaan perkara hingga saat menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum semata.

Menurut Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar ada 2 (dua) teori metode penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim pada saat pelaksanaan praktik peradilan, yaitu antara lain :
1. Metode Interpretasi Hukum

Intepretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut.

Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.

2. Metode Konstruksi Hukum

Salah satu metode yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (rechts vacuum)atau kekosongan undang undang (wet vacuum), karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan alih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (asas iuscuria novit ).hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Karena sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukuranya sangat relatif. Nilai adil itu menghendaki terhadap setiap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas. Dengan berdasarkan pertimbangan hati nuraninya. seorang hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk mengisi kekosongan hukum (recht vacuum), hakim harus melakukan konstruksi antara sistem formal dan sistem materiil hukum.

Berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengandung persamaan, hakim membuat suatu pengertian hukum baru yang menjadi dasar pembenaran dari putusan yang dijatuhkannya.

Namun pada pelaksanaannya hakim dalam hal menjalankan tugasnya terkait penemuan hukum memegang dan berpatokan kepada beberapa metode tafsir hukum yang antara lain :

1. Metode Interpretasi
Secara harfiahnya, interpretasi adalah suatu cara tafsir dengan meruntut arti kata-kata, dengan demikian metode interpretasi dalam hukum berarti memaknai idiom-idiom yang ada dalam kitab Undang-undang.
Contoh kasus:
Di dalam aturan Undang-Undang terdapat larangan untuk menghentikan kendaraannya  di suatu tempat. Kemudian, kata “kendaraan dapat tafsirkan menjadi bermacam-macam, apakah kendaraan roda dua, roda empat, atau hanya kendaraan bermesin saja.

2. Metode Interpretasi Sistematis
Metode ini adalah penafsiran hukum dengan cara menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain yang terdapat dalam suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lainnya.
Contoh kasus:
Bunyi Pasal 1330 KUH Perdata adalah “Tidak cakap membuat persetujuan/perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa”. Pasal tersebut kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan akan maksud “orang-orang yang belum dewasa”.

Untuk memahami Pasal 1330 KUH Perdata, kemudian dapat mengaitkannya dengan Pasal 330 KUH Perdata yang menjelaskan batasan orang yang belum dewasa yaitu yang belum berumur 21 tahun.

3. Metode Interpretasi Sosiologis-Teologis
Metode interpretasi teleologis-sosiologis adalah memaknai Undang-undang (UU) berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan demikian, aturan disesuaikan atas hubungan dan situasi sosial masyarakat.

Metode ini dilakukan dengan cara menyesuaikan keadaan sekarang (kontekstual) guna memecahkan dan menyelesaikan suatu sengketa di dalam kehidupan masyarakat.
Contoh kasus:
Suku Dayak Kalimatan memiliki pendirian jika tanah sama halnya dengan ibu yang dapat dimiliki oleh setiap orang, sehingga harus dijaga dan dirawat. Kemudian apabila seorang hakim bertemu dengan kasus sengketa tanah yang melibatkan Suku Dayak, maka harus menyelaraskan pandangan sosial kemasyarakatan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UU Pokok-pokok Agraria.

4. Metode Interpretasi Analogi.
Interpretasi analogi berarti penafsiran hukum dengan menyematkan kias pada kata-kata dalam aturan hukum sesuai dengan asas hukum. Dengan demikian, suatu peristiwa yang tidak termasuk, dianggap sesuai dengan bunyi aturan.
Contoh kasus:
Bunyi Pasal 1576 KUH Perdata adalah “Penjualan barang yang disewa tidak memutuskan sewa menyewa kecuali apabila diperjanjikan”. Kemudian terdapat kasus ketika seseorang menghibahkan rumahnya kepada orang lain, dan rumah tersebut dalam keadaan disewakan kepada orang lain.

Dari contoh kasus di atas, maka diperoleh persamaan antara memberi (hibah), menukar, mewariskan dengan perbuatan menjual. Persamaan tersebut merupakan perbuatan yang bermaksud mengasingkan suatu benda.

Akan tetapi apabila beranjak kepada konsep hukum yang progresif, bahwa hukum itu sebenarnya adalah untuk kehidupan manusia, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang merupakan menjadi titik pembahasan hukum, dimana faktor etika dan moralitas merupakan satu kesatuan dari pembahasan terkait penemuan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik penemuan hukum yang bersifat progresif adalah :
1. Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri berdasarkan pandangannya atau pemikirannya secara mandiri, dengan berdansar kepada pandangan bahwa hukum itu ada untuk keperluan manusia itu sendiri.
2. Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, hukum kebenaran dan keadilan, serta juga etika dan moralitas.
3. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru ke dalam kehidupan masyarakat atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat.

Dengan mendasarkan pada karakteristik penemuan hukum yang progresif tersebut di atas, maka dapat dijelaskan metode penemuan hukum yang progresif adalah:
a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dalam melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang kedepan dengan melihat case by case.
b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan social seperti saat ini.

Oleh karena itu, secara faktual, tidak dapat ditentukan metode penemuan hukum yang bagaimanakah yang dapat digunakan hakim dalam melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang progresif, karena dalam setiap perkara atau kasus mempunyai bentuk dan karakteristik yang berlainan atau variatif sifatnya. Sehingga hakim akan menggunakan metode penemuan hukum yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya (case by case), apakah itu salah satu metode interpretasi hukum ataukah salah satu dari metode konstruksi hukum atau hanya berupa gabungan dari beberapa metode interpretasi hukum atau konstruksi hukum, ataukah sekaligus dari metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum sekaligus.

Dalam ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan tersebut memberikan makna bahwa hakim sebagai perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam menghadapi suatu perkara atau kasus yang masuk pada suatu ketentuan undang-undang, dan ternyata hakim mencermati ketentuan undang-undang tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat mengenyampingkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana yang disebut tentang metode penemuan hukum dalam perspektif hukum progresif, maka putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif adalah :
a. Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar corong undang-undang (la bouche de la loi) meskipun seharusnya hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.
c. Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran kedepan (visioner), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (rule breaking), dimana dalam hal suatu ketentuan Undang – Undang peradaban, dan kemanusiaan yakni nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal Undang – Undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
d. Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negeranya keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.
e. Putusan hakim yang demikian diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antar anggota masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai sumber pembaharuan hukum.

2.2 Bagaimana memberikan perlindungan hukum guna meberikan kepastian hukum yang berkeadilan

Bawasannya tujuan utama dari penegakan hukum bermaksud untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan dipastikan haruslah berdiri di atas hukum yang bertujuan dan menjamin serta keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka  tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif.

Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).

Belakangan ini sering terjadi bahkan menjadi viral dimana masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sering terbentur dengan gesekan-gesekan bahkan kekerasan fisik sehingga menimbulkan konflik baik secara individu maupun kelompok yang mengakibatkan terganggunya keamann dan ketertiban masyarakat. Akibatnya kepentingan untuk rasa aman terganggu. Konflik yang bersifat individu bisa berupa cekcok mulut, hina-menghina bahkan terkadang bisa berupa perkelahian yang sifatnya saling memukul yang mengakibatkan kedua belah pihak saling melapor begitu juga dengan konflik yang bersifat kelompok. Untuk para pihak yang saling melapor terkadang penanganan perkaranya dirasakan oleh para pelapor atau para pihak belum mendapatkan penegakan hukum yang sebenarnya yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan, dimana pelapor yang juga sebagai korban dalam proses penegakan hukum bisa menjadi tersangka sementara terlapor bisa saja lepas dari jeratan hukum. Apabila proses penegakan hukum terkait perkara saling melapor tidak ditangani dengan serius oleh para penegak hukum maka akan mengakibatkan protes bagi para pihak yang dirugikan terutama bagi pihak-pihak yang berperkara.

Protes itu juga bisa langsung mendatangi aparat penegak hukum ke instansinya untuk menanyakan perkaranya maupun mendatangi instansi satuan tingkat atas. Bahkan para pihak yang merasakan dirugikan tersebut membuat protes ke media sosial, media cetak, media online bahkan ke DPR RI, Ombusmen, Kompolnas maupun ke Istana Presiden yang kesemuanya bertujuan untuk mencari keadilan. Belakangan ini kasus atau perkara saling melapor menjadi trend dan viral dikarenakan penemuan hukum untuk perkara tersebut dirasakan oleh para pihak kurang pas dan tidak memenuhi harapan bagi sipencari keadilan atau para pihak yang berperkara. Akibat dari permasalahan ini banyak kritik dan pendapat dari masyarakat terhadap kinerja dari aparat penegak hukum yang dirasakan jauh dari rasa keadilan dan menuntut supaya perkara yang dilaporkannya kepada aparat penegak hukum bisa diselesaikan secara tuntas dengan tidak memihak dan berimbang serta menempatkan aturan dan hukum yang pas terhadap perkara tersebut sehingga tidak muncul image yang negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Salah satu contoh yang pernah terjadi untuk kasus saling melapor yang menjadi viral yang ada di wilayah hukum Polda Sumatera Utara adalah perkara perkelahian antara Litiwari Iman Gea dan Beni Syahputra dimana tempat terjadi perkara ini ada di Pajak Gambir Pasar VIII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan yang merupakan wilayah hukum Polrestabes Medan. perkara ini diawali dengan cekcok mulut antara Litiwari Iman Gea dengan Beni Syahputra yang mana Litiwari Iman Gea sebagai pedagang dan Beni Syahputra adalah pemuda setempat yang keberadaanya sering di Pajak Gambir tersebut. Semulah oleh Beni Syahputra menegur Litiwari Iman Gea yang berdangang menggunakan becak di Pajak Gambir namun Litiwari Iman Gea tidak menghiraukannya yang kemudian Beni Syahputra panik dan meludahi Litiwari Iman Gea dan dibalas oleh Litiwari Iman Gea sehingga terjadi perkelahian yang dimulai oleh Beni Syahputra dengan cara menunjang perut dan memukul Litiwari Iman Gea. Pada saat itu juga Beni Syahputra memanggil teman-temannya untuk meminta pertolongan guna mengeroyok Litiwari Iman Gea dan melakukan pemukulan.

Kemudian melihat Litiwari Iman Gea dikeroyok oleh Beni Syahputra bersama teman-temannya dan melakukan pemukulan terhadap Litiwari Iman Gea yang tidak seimbang, anak perempuan dari Litiwari Iman Gea yang kebetulan bersama Litiwari Iman Gea memberikan pertolongan dengan cara memukul Beni Syahputra. Kemudian para pihak baik Litiwari Iman Gea dan Beni Syahputra membuat pengaduan yang sifatnya saling melapor ke Polsek Percut Sei Tuan.

Oleh Polsek Percut Sei Tuan terhadap kedua belah pihak yang saling melapor dijadikan tersangka. Litiwari Iman Gea protes dan keberatan terhadap dirinya dijadikan tersangka karena ia merasa dirinya sebagai korban penganiayaan dan berita ini menjadi viral dikarenakan pihak Polsek Percut Sei Tuan menjadikan Litiwari Iman Gea sebagai tersangka yang mengakibatkan banyak kritik dan pendapat dari netizen media sosial menangani perkara tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dan penegakan hukumnya dirasakan kurang banyak menggali sebab-sebab terjadinya perkelahian dan penganiayaan dan penerapan hukum berupa pasal kurang pas. Akibat kejadian ini untuk penanganan perkara saling melapor antara Litiwari Iman Gea dan Beni Syahputra yang semula penanganannya diproses Polsek Percut Sei Tuan diambil alih oleh Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan.

Untuk perkara saling melapor yang pelapornya adalah Beni Syahputra dan terlapornya adalah Litiwari Iman Gea ditangani oleh Polda dan perkara ini sudah dihentikan penyidikannya sementara untuk perkara saling lapor yang pelapornya adalah Litiwari Iman Gea dan terlapornya adalah Beni Syahputra ditangani oleh Polrestabes Medan dan perkara masih tahap proses penyidikan.

Melihat fenomena ini dan kritisnya masyarakat terhadap perkara yang ia laporkan menuntut kinerja aparat penegak hukum untuk lebih cermat dan lebih mendalami lagi proses penyelidikan dan penyidikan serta harus banyak membaca literatur-literatur dan buku-buku yang berbau hukum serta selalu berkordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta selalu meminta pendapat para ahli apabila terjadi suatu permasalahan atau perkara yang sulit penanganannya sehingga penemuan hukum bisa terwujudkan yang akhirnya penegakan hukum dan perlindungan hukum bisa mencapai kepastian hukum yang berkeadilan.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penemuan hukum merupakan hak dan tanggung jawab hakim secara ex officio untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya yang bersifat umum atau general sebagai das sollen baik yang berupa prinsip-prinsip (nilai- nilai) dasar sebagai hukum asal, peraturan hukum terapan yang sudah ada sebagai hukum cabang, maupun praktik hukum dalam masyarakat sebagai hukum yang hidup.

Kewajiban tersebut berdasar pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal ini menekankan bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Penemuan hukum oleh hakim, diantaranya menggunakan metode interpretasi. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang, yang masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut. Interpretasi mencakup interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis Teologis dan interpretasi Analogi.

Selain menggunakan metode interpretasi, hakim menggunakan pula metode konstruksi. Metode konstruksi dalam penemuan hukum oleh hakim, yakni hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada 213 bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia,ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaiman perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.
Penerapan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara hukum “, harus dilaksanakan karena sudah demikian ketetapan itu berlaku. Merupakan karakteristik yang harus tertanam dalam diri pribadi ataupun kelompok kepentingan kita harus malu dengan Undang-Undang tersebut, harus malu dengan pendiri bangsa yang rela menumpahkan darah demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita harus menghargai semua perjuangan itu dengan hal yang tidak dapat membuat negeri ini malu di mata masyarakat ini sendiri bahkan dunia luar. Bangsa yang besar tidak hanya berdasarkan luasan wilayahnya ataupun betapa banyaknya jumlah penduduk, tetapi dengan menghargai perjuangan para pahlawan terdahulu dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Saran

Diatas sudah dijelaskan secara panjang lebar bagaimana metode penemuan hukum guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan terkait permasalahan hukum dan perkara-perkara hukum yang menjadi fenomena dan trend serta viral di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kesemuanya menjadi perhatian serius oleh aparat hukum tak terlepas oleh hakim dalam hal menangani suatu perkara yang dihadapkan kepadanya namun peraturan hukum tidak ada mengatur perkara tersebut.

Untuk ini kami memberikan saran:
a. Putusan hakim haruslah memihak dan peka terhadap masyarakat dan bisa memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
b. Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legislistik yakni hanya sekedar corong Undang-undang walaupun seharusnya hakim selalu harus legalistik yang mana putusannya tetap berpedoman kepada peraturan Undang-undang yang berlaku.
c. Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara sekedar saja, putusan hakim kedepan bisa menjadi perbaikan dalam masyarakat guna membangun harmonisasi dalam pergaulan.
d. Putusan hakim diharapkan kedepannya lebih visioner lagi berani melakukan terobosan hukum yang bersifat kreatif walaupun sesunggunya bertentangan dengan kepentingan umum kepatutan beradapan dan kemanusiaan yang di dalamnya ada arti dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka sepantasnya hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem yang berarti mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal Undang-undang yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan yang berkeadilan.***

Daftar Pustaka

Sekapur Sirih. Pengantar Buku Cetakan Keempat Kata Pengantar: PROF. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH

Prof. R. Subektik,S.H. R. Tjitrosudibio :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pada Cetakan ke-25.

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimanan.

Achmad Ali. 2005. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Cetakan Kedua. Bogor.Ghalia.

Ahmad rifai.2010.Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto rahardjo. 2007. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Kompas

Kepastian Hukum