KEBAKARAN HUTAN (Penyebab, Dampak, Pengendalian, Pasca Kebakaran dan Dasar Hukum Pengendalian Karhutla)

 

 

Kebakaran hutan merupakan bencana besar dan salah satu penyebab kerusakan hutan yang paling merugikan. Untuk perbaikan kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang cukup lama, apalagi untuk merehabilitasinya menjadi hutan kembali sangat dibutuhkan waktu yang lama dan kerjasama dari semua pihak. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana yang kerap melanda Indonesia. Sejak tahun 2014-2019, Indonesia mengalami karhutla setiap tahunnya.

Penyebab kebakaran hutan dan Lahan  99% kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia seperti Kebiasaan dan Perilaku, Kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan pertanian/ perkebunan (hutan dibuka dengan membakar karena lebih cepat, mudah dan murah, konflik Lahan, serta ketidaksengajaan/kegiatan lain yang menimbulkan api (pencarian kayu bakar, rumput, rotan, madu, ikan, berkemah, membakar sampah dll).

Penyebab kebakaran hutan lainnya disebabkan musim kemarau yang panjang, curah hujan yang rendah dan kondisi suhu udara yang tinggi, sehingga sisa-sia bahan olahan kayu, daun, dan rumput kering yang bergesekan mudah terbakar. Dalam peristiwa karhutla, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya.

Faktor tersebut antara lain daya-daya alam dan perbuatan manusia. Daya-daya alam yang menyebabkan karhuta antara lain akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau gempa. Sedangkan perbuatan manusia yang menyebabkan karhutla antara lain melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan tanpa izin dan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran.

Meskipun beberapa faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya karhutla, tetapi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya karhutla adalah karena tindakan manusia. Sebab terdapat suatu kebiasaan yang sangat buruk di masyarakat, khususnya pengusaha di bidang perkebunan yang dalam membuka perkebunan seringkali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama.

Mengingat dampak karhutla sangat besar, untuk melindungi keberlangsungan hutan, maka setiap orang dilarang membakar hutan. Kemudian setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, namun memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Selanjutnya, pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Izin yang dimaksud berupa izin atas pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan. Khusus untuk usaha perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Dampak Kebakaran Hutan dan lahan dampak kebakaran hutan dan lahan bagi kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Namun, dampak negatif lebih mendominasi yang antara lain mengakibatkan:

1. Emisi gas karbon ke atmosfer sehingga berperan dalam penipisan lapisan ozon dan meningkatkan pemanasan global;

2. Hilangnya habitat bagi satwa liar sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem;

3. Hilangnya pepohonan yang merupakan penghasil oksigen serta penyerap air hujan sehingga terjadi bencana banjir, longsor, dan kekeringan;

4. Hilangnya bahan baku industri yang akan berpengaruh pada perekonomian;

5. Berkurangnya luasan hutan yang akan berpengaruh pada iklim mikro (cuaca cenderung panas);

6. Polusi asap sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan berbagai penyakit pernafasan;

7. Satwa atau binatang liar akan kehilangan rumah tempat mereka hidup dan mencari makan. Dan apabila satwa hilang dalam jumlah yang besar, maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem.

8. Pohon-pohon akan habis terbakar, dimana pohon merupakan pendaur ulang udara dan akar pohon yang berperan dalam mengunci tanah dan menyerap air hujan akan berkurang, sehingga akan menimbulkan bencana lain seperti longsor dan banjir.

9. Hilangnya mata pencaharian warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan/lahan

10. Mengganggu trnasportasi udara. Tebalnya asap, menyebabkan pesawat terbang tak bisa mendarat karena landasan lapangan udara tertutup asap tebal.

11. Kebakaran hutan juga bisa berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke sebuah Negara.

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan pengendalian Karhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pascakebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pengendalian karhutla dilaksanakan oleh organisasi pengendalian karhutla (organisasi dalkarhutla). Organisasi dalkarhutla dibentuk berdasarkan tingkat pemerintahan dan tingkat pengelolaan. Upaya pengendalian karhutla adalah sebagai berikut:

A. Pengendalian Sebelum Kebakaran Hutan:
1. Menyiapkan peralatan kesehatan di daerah rawan kebakaran
2. Melakukan pemotretan citra secara berkala untuk melihat titik api, terutama pada musim kemarau
3. Mengaktifkan semua peralatan pengukur debu di daerah rawan kebakaran
4. Membuat parit api untuk mencegah meluasnya kebakaran
5. Menyediakan waduk air di daerah rawan kebakaran
6. Mengembangkan partisipasi masyarakat di kawasan rawan kebakaran
7. Menentukan tingkat siaga dan tindakan pengendalian kebakaran hutan/lahan

B. Pengendalian bila sudah terjadi kebakaran hutan dapat dilakukan dengan pemadaman kebakaran hutan, sebagai berikut:
1. Melakukan penyemprotan air secara langsung apabila kebakaran hutan bersekala kecil.
2. Melakukan penyemprotan air secara merata dari udara dengna menggunakan helikopter atau pesawat udara.
3. Jika api dari kebakaran berskala luas dan besar, kita dapat melokalisasi api dengan membakar daerah sekitar kebakaran dan mengarahkan api ke pusat pembakaran, yaitu umumnya dimulai dari daerah yang menghambat jalannya api seperti danau, sungai, jalan dan puncak bukit.
4. Membuat hujan buatan yang ditujukan pada lokasi kebakaran

Pasca kebakaran hutan
penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar, berikut ini kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan melalui kegiatan:

1. Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dilakukan melalui pengecekan lapangan pada areal yang terbakar dengan menggunakan data titik panas yang terpantau, pengumpulan contoh tanah, tumbuhan, dan bukti lainnya di areal yang terbakar;

2. Identifikasi; Identifikasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruhnya terhadap lingkungan dan ekosistem.

3. Monitoring dan evaluasi; Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas kebakaran.

4. Rehabilitasi; Rehabilitasi dilakukan dalam rangka merehabilitasi kawasan bekas kebakaran dengan mempertimbangkan rekomendasi dan atau masukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi.

5. Penegakan hukum; Penegakan hukum dilakukan dalam rangka upaya proses penindakan hukum dibidang kebakaran hutan dengan diawali kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran sebagai bahan penyidikan.

Dasar Hukum Pengendalian Karhutla di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian karhutla, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 Pasal 50 ayat 3 (d) “Setiap orang dilarang membakar hutan” dijelaskan pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang namun Pembakaran hutan terbatas diperkenankan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain:
• Pengendalian kebakaran hutan
• Pembasmian hama dan penyakit
• Pembinaan habitat tumbuhan dan satwa
• Pelaksanaan pembakaran secara terbatas harus mendapat izin pejabat yang berwenang

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78 Ayat 3: Barang siapa dengan SENGAJA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 Huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 78 Ayat 4: Barang siapa karena KELALAIANNYA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 Huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
PASAL 26 Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
PASAL 11 : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.

Bab V :
Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan dalkarlahut lintas provinsi dan atau lintas batas negara.  Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan kegiatan dalkarlahut lintas kabupaten/Kota.
Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan dalkarlahut di daerahnya.  Setiap penanggung jawab usaha wajib mencegah terjadinya karlahut di lokasi usahanya.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi :
a. Pencegahan ;
b. Pemadaman;
c. Penanganan pasca kebakaran.

Pasal 20 ayat (2) tertulis bahwa Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan pada tingkat :
a. Nasional;
b. Provinsi;
c. Kabupaten/kota;
d. Unit atau Kesatuan pengelolaan hutan.

Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam rangka pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b, maka setiap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, berkewajiban melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara:
a. Melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan;
b. Mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada;
c. Membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;
d. Memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman.
f. UNDANG-UNDANG NO.18 TH 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

PASAL 82: (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan :
a) yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
b) tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
c) secara tidak sah.
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

PASAL 82: (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PASAL 82: (3) Korporasi yang: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan : a) yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. b) tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. c) secara tidak sah. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

PASAL 104: Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

PASAL 106: Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).****