KP DPC GMNI Medan Minta

Wujudkan Kesejahteraan Kota dan Hentikan Pemiskinan Masyarakat

Jumat, 3 Desember 2021 | 23:18 WIB

Medan, MPOL : Komite Perjuangan (KP) DPC GMNI Medan mengatakan, kemiskinan masih menjadi salah satu perhatian serius di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Pertarungan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan menekan angka kemiskinan masih berjalan ditempat.

Malah, rakyat berjuang dengan daya dan upaya sendiri. Sementara, Pemerintah berjalan dengan program normatif dan terkesan live service. Kebijakan-kebijakan dan program yang berpihak atau pro rakyat masih sebatas kampanye yang tidak dapat dinikmati secara rill oleh masyarakat. Demikian, unjuk sikap Kristianus Dachi, di Medan belum lama ini.

Dia mengatakan, pergerakan kapitalis birokrat telah berkembang dan mengakar sudah sejak lama. Kesadaran ini muncul akibat praktek pemiskinan masih terjadi dengan massifnya. Kapitalis birokrat bersembunyi pada jabatan yang melekat padanya, memaikan peran yang sangat lihai dan rapi. Wajar saja, kehidupan kebangsaan masih diterpa dengan persoalan ketimpangan dan masih jauh dari kesejahteraan.

Situasi tersebut katanya, terjadi di Kota Medan. Persoalan ketimpangan dan kemiskinan rakyat kota seakan belum memiliki jalan keluar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebanyak 183,79 ribu jiwa atau 8,08 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk.

“Memasuki tahun 2020 sampai 2021, bisa dibayangkan angka kemiskinan masyarakat kota naik signifikan. Faktor penyebab kenaikan angka kemiskinan itu sudah tentu dipengaruhi oleh pandemic covid-19. Selain itu, kebijakan pengedalian dan penanggulan kemiskinan (Perda No.05 tahun 2015) dari pemerintah kota tidak terimplementasi secara rill dan kongkrit melalui program jemput bola,” ungkap Dachi.

Jika dilihat secara awam dan umum, tambahnya, masyarakat yang berpotensi miskin dan mengalami kesengsaraan pada saat ini ada dibeberapa sektor yaitu tukang becak, supir angkot, buruh harian lepas (BHL), buruh nelayan, buruh pabrik dan lain-lain. Dan beban ekonomi menjadi terasa sangat berat dan tidak terkendali. Asumsinya, jika dilakukan pendataan dan penelitian secara objektif dan kompherensif  terkait jumlah dan keadaan rakyat miskin maka hasilnya sangat miris.

“Ironis, dalam situasi dan kondisi yang sangat serius seperti ini Pemko Medan masih fokus dan bertarung pada 5 program prioritas yang semangat pembangunan kesejahteraan masih terkesan “imagine orientied,” pungkas Dachi.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, sebagai Marhaenis dan sebagai kader Pejuang-Pemikir Pemikir Pejuang, sebagai intelektual yang bertanggungjawab dan memikul beban rakyat, KP DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan menentukan sikap dan perjuangan kepada Wali Kota Medan.

Ada pun persoalan itu adalah, kemiskinan rakyat menjadi persoalan utama dalam upaya membangun kota melalui (perda No.05 tahun 2015). Upah dan mekanisme pengupahan masih jauh dari semangat kesejahteraan. Pancasila belum menjadi semangat dan landasan kebijakan pemerintah diberbagai sektor. Dan komersialisasi dunia pendidikan dan kesehatan yang masih membelenggu rakyat miskin. **