Renville: Data Warga Miskin Penerima Bansos Harus Valid dan Tepat Sasaran

Minggu, 28 Februari 2021 | 20:04 WIB

Medan, MPOL : Anggota DPRD Kota Medan, Renville Pandapotan Napitupulu, menegaskan pihaknya terus berupaya memperjuangkan warga miskin agar mendapat bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah, terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Untuk itu kita sekali laģi mengingatkan agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan itu harus valid. Makanya verifikasi data ini kita kawal agar benar-benar sesuai,” tegas Renville Napitupulu saat mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Minggu siang (28/2/21) di Jalan Pembangunan, Medan Helvetia.

Untuk itu Renville P Napitupulu menegaskan, warga jangan pernah berharap akan mendapat bantuan sosial kalau dirinya tidàk terdaftar di dalam DTKS.

“Ini yang terpenting. Makanya pendataan itu harus benar, sehingga jangan nanti tidak tepat sasaran,” tegas Ketua DPC PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kota Medan itu.

Agar pendataan dan verifikasi DTKS itu valid, Renville pun mengatakan ada tiga tahapan. Pertama, Kepala Lingkungan (Kepling) memverifikasi data lama (tahun 2015) yang sudah diserahkan dinas sosial. “Jadi kepling melihat mana yang masih layak atau tidak layak, sehingga ada pembaruan nantinya. Ini data awal,” ujarnya.

Tahap kedua, lanjut Renvile, Kepling menerima daftar usulan baru warga yang tidak mampu supaya dimasukkan ke DTKS. “Karena sejak tahun 2015 hingga sekarang, bisa saja ada warga yang dulunya mampu, tapi saat ini jatuh miskin,” ungkap Renville.

Tahap ketiga, imbuh Renville, selanjutnya petugas dari dinsos akan turun ke lapangan untuk mencek data yang diberikan kepling tesebut. Setelah itu data yang sudah dicek dinsos itu akan diberikan kepada lurah untuk selanjutnya memutuskan siapa penerima yang layak, dengan catatan sebelumnya dilaksanakan musyawarah kelurahan.

“Dan yang terpenting warga harus tahu dan memamahi apa-apa saja persyaratan warga yang dikatakan tergolong miskin, sesuai dengan Perda Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan,” ujar Renville.

Untuk itu, Ketua Fraksi Gabungan PSI, Hanura dan PPP itu juga meminta kepling atau aparat kelurahan sering mensosialisasikan soal data dan bantuan sosial, sehingga masyarakat jadi tahu. “Kalau perlu saya buat spanduk biar masyarakat lebh tahu,” kata Renvile.

Anggota dewan yang duduk di Komisi IV membidangi pembangunan itu juga minta warga proaktif mendaftar ke kepling masing-masing agar terdata di DTKS, supaya jadi peserta atau penerima bantuan sosial.

“Jadi, kalau memang merasa miskin kali atau udah merasa sulit kali hidupnya, silahkan mendaftar dan masùk dalam TDKS,” tandas Renville sembari tersenyum.

Pada kesempatan itu, Lurah Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Teguh Sudatmiko, mengungkapkan bahwa saat ini lagi update data DTKS penerima bantuan sosial. Makanya belakangan ini banyak komplain masyarakat soal penerina bantuan, karena data masih tahun 2015.

“Bagi warga yang betul-betul kurang mampu dan tidak terdata, silahkan melapor ke kepling. Nanti akan diusulkan sebagai penerina bantuan melalui musyawarah kelurahan. Intinya kita berupaya sebanyak mungkin warga yang menerinanya asal sesuai kuota,” tegas Teguh Sudatmiko.

Diketahui, Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII Bab dan 29 Pasal. Pada Bab II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap, mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Pada Bab IV Pasal 9 disebutkan, setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sedangkan Pasal 10 menyebutkan, untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko Medan wajib menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam percepatan penuntasan kemiskinan, Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan. **