Peringati Hari Lahir Bung Karno GMNI Medan Gelar Dialog Publik

Selasa, 8 Juni 2021 | 21:05 WIB

Medan, MPOL: Dalam Rangka memperingatin Hari Kelahiran Bung Karno, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Pimpinan Cabang (DPC GMNI) Kota Medan menggelar kegiatan Dialog Publik yang mengangkat tema, Benarkah Praktek Feodealisme Telah Tumbuh di Tubuh Pemko Medan, kemarin.

Kegiatan yang dilaksanakan di Cafe D Empat Belas Coffe, pada pukul 14.00 WIB berjalan lancar, dan dihadiri kurang lebih 80 peserta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun narasumber dalam dialoq tersebut adalah Syam Firdaus Jafba (Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), H.M. Nezar Djoeli, ST (Ketua DPW PSI SUMUT), Hikmawan Syahputra S.IP., MA (Akademisi/Dosen) dan Nanda Fajar Ramadhan sebagai moderator.

Pimpinan DPC GMNI Kota Medan, Bung Ridwan Saragih berharap kegiatan ini mampu memupuk nalar kritis mahasiswa dan pemuda mengenai persolan-persoalan yang terjadi dimasyarakat. Dan kebijakan Pemko Medan yang tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat apalagi program yang sampai sekarang belum terwujud dan terealisasi.

Harapannya sebagai mitra kritis Pemko Medan mari sama-sama kita kritik yang membangun dan memberikan masukan-masukan positif terhadap Pemko Medan untuk menjadikan Kota Medan menjadi lebih baik lagi. Kedepannya GMNI Kota Medan tetap konsiten dalam mengawal Boby Naution sebagai Walikota Medan.
Karena berketepatan lahir nya putra sang fajar, pemimpin besar revolusi bangsa ini yang dalam perjuangan revolusinya menentang feodalisme, imprealisme dan kapitalisme untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Mari sama-sama kita memberikan doa kepada Bung Karno, yang pernah berkata saya yang diserahi tampuk pimpinan perjuangan bangsa Indonesia, tidak jemu-jemu menyeru dan memekik: selesaikan masalah nasional kita secara Revolusioner, gelorakan terus semangat Revolusioner, jagalah jangan sampai Api Revolusi kita itu padam atau suram walau sedetikpun. Hayo kobarkanlah terus Api Unggun Revolusi itu, buatlah diri kita menjadi sebatang kayu di dalam Api Unggun Revolusi itu,” ucap ridwan.

Turut memberikan pemaparan H. M. Nezar Djoeli, ST yang memaparkan materinya bahwa masyarakat harus berpandangan secara objektif dan menilai segala sesuatu dari berbagai sudut dan bukan didasarkan kepada suka atau tidak suka, terkait pengamanan Paspampres. Karena dalam tugasnya paspampres memang diberikan amanah dan itu sudah diatur UU.

Sementara itu dari DPP GMNI, Bung Syam Firdaus Jafba mengapresiasi kegiatan yang dilakukan DPC GMNI Kota Medan. Katanya, sebagai mahasiswa sudah seharusnya bertindak kritis dalam menyikapi persoalan Nasional maupun persoalan daerah. Bung Syam menambahkan Feodalisme itu sendiri sadar maupun tidak telah tumbuh dan berkembang di Nusantara, Jika dalam kondisi saat ini praktek Feodalisme Gaya Baru itu masih berlanjut.

Hal ini bisa dilihat di beberapa daerah di Indonesia dimana dalam satu keluarga bisa menduduki jabatan tertentu di daerah. Misalnya, ayah Gubernur, Bupati anaknya dan Ketua DPRD keponakannya dan seterusnya masih banyak di temukan di Indonesia (Politik Dinasti). Hal ini tentu saja disambut baik dengan sistem demokrasi kita hari ini (One Man One Vote) dimana tidak diatur dalam sebuah Regulasi berupa UU yang mengatur tentang berhak atau tidak berhaknya kerabat pemerintahan mencalonkan diri sebagai pejabat lainnya di daerah yang sama.

Kemudian Hikmawan Syahputra S.IP.,MA menyampaikan secara istilah feodalisme muncul di sekitar abad ke-17 M. Bagaimana ketika Adam Smith mengeluarkan kitab yang sangat monumentalnya, “The Wealth of Nation”, sehingga menjadi cikal bakal lahirnya kapitalisme dan didukung pula oleh revolusi Industri, menegaskan pertumbuhan kelas di dalam masyarakat yang dalam bahasa Karl Marx disebut kelas Borjuis (Majikan) dan Proletar (Buruh). Namun sesungguhnya praktiknya sendiri lebih dulu muncul sebelumnya. Para pakar sosial sepakat bahwa feodalisme adalah praktik yang jamak terjadi di awal dan sepanjang abad pertengahan, dimana dominasi bangsawan sebagai tuan tanah dalam mengatur roda politik dan ekonomi begitu dominan.

Dialoq berakhir dengan tanya jawab antara peserta dengan pemateri dan bersepakat mahasiswa harus tetap kritis dalam persoalan-persoalan dan kebijakan Pemko Medan yang merugikan kepentingan rakyat dan aktif berpartisipasi memberikan masukan-masukan agar lebih baik lagi. **