dr Mustafa Kamil Adam Sp.PD Sosialisasi Perda No.1 Tahun 2019: Banyaknya Pengangguran Picu Maraknya Penyalahguna Narkoba

Minggu, 3 Juli 2022 | 22:08 WIB

Medan,MPOL: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, dr Mustafa Kamil Adam Sp.PD mengatakan, jika banyak angka pengangguran di masyarakat, maka bisa memicu peningkatan jumlah penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan Narkoba.

“Pemakai atau penyalahguna Narkoba biasanya kerap terjadi di kalangan generasi muda yang tidak bekerja atau penggangguran,” ujar dr Mustafa Kamil Adam Sp.PD saat melaksanakan acara Sosialisai Peraturan (Sosper) Daerah Sumatera Utara No.1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Minggu (3/7/2022) di Jalan Sei Kera No.199 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur.

Dikatakan dokter spesialis penyakit dalam ini, pasca pelaksanaan Rakernas Partai NasDem di Jakarta belum lama ini, masalah banyaknya pengangguran menjadi prioritas perhatian Partai NasDem untuk memberikan peluang kerja kepada generasi muda berusia produktif, agar bisa berkarya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan menyalahgunakan Narkoba.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan, Afif Abdillah,SE, bahwa melalui Fraksi Partai NasDem Kota Medan, akan berupaya memperkecil jumlah pengangguran khususnya di Kota Medan dengan mendorong Pemko Medan untuk memberdayakan dan membantu program UMKM bagi kalangan generasi muda.

Usulkan Tunggakan BPJS Diputihkan.
Disaisi lain, Afif Abdillah juga mengemukakan berbagai program kerja Partai NasDem yang telah dilaksanakan, maupun yang akan akan dilakukan Partai NasDem yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Diantara program tersebut adalah usulan agar tunggakan iuran BPJS masyarakat kurang mampu akibat dampak covid-19 di putihkan atau dihapus oleh pemerintah, agar masyarakat tersebut menerima manfaat pelayanan kesehatan melalui BPJS.

Dikatakan Afif, ada sekitar 331 ribu warga Kota Medan yang menunggak iuran BPJS, dan mereka tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar iuran yang tertunggak antara kisaran Rp 2 Juta hingga Rp 14 Juta. Maka melalui Fraksi Partai NasDem Kota Medan telah di usulkan kepada pemerintah pusat melalui Fraksi NasDem DPR RI dan Komisi 11 dan 9 agar pemerintah memutihkan tunggakan BPJS masyarakat tersebut, katanya.

Sementara untuk penambahan BPJS PBI untuk Kota Medan telah di usulkan penambahan sebanyak 100 ribu orang, bahkan nantinya diharapkan warga Kota Medan keseluruhan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup menunjukkan KTP bisa berobat secara gratis, kata Afif sambil menawarkan ke warga Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Partai NasDem yang tahun sebelumnya sudah disalurkan sebanyak 1200 orang penerima.

Acara Sosper berjalan tertib dan lancar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 yakni memakai masker, mencuci tangan (handsanitizer) dan menjaga jarak aman.

Acara Sosialisasi juga menghadirkan narasumber Adli Tama Hidayat Sembiring,S.AB,M.Sc serta dihadiri Lurah Sidodadi, Hendra Kurniawan,ST, Kepling XI, M Yusuf Handoko Nasution, Ketua Yayasan RA Al-Ittihadiyah, Hj Yusnidar Harahap, Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan, Afif Abdillah,SE, Ketua DPC NasDem Medan Timur, Mursalim Tobing, Tokoh Masyarakat Sidodadi, H.Syaiful Arrahmanm, Pembina Yayasan Keluarga Masyarakat Restorasi Sahabat dr.Mustafa diantaranya, Syahrul, Delfy Siregar, Elvina Mailani, Siska dan sejumlah undangan lainnya.

Pemateri Adli Tama Hidayat Sembiring juga menjelaskan bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat /obat apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat.

Sebelumnya Lurah Sidodadi Hendra Kurniawan,ST mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, dr Mustafa Kamil Adam Sp.PD yang telah melaksanakan acara Sosialisai Peraturan (Sosper) Daerah Sumatera Utara No.1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, di wilayah kerjanya.**