Cegah Kebocoran PAD, Komisi IV Tinjau Grand Jati Junction

Rabu, 5 Agustus 2020 | 18:53 WIB

Medan, MPOL : Komisi IV DPRD Medan mendesak Pemko Medan melalui intansi terkait telusuri kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari dugaan penyimpangan pendirian bangunan di Grand Jati Junction Jakan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Perintis, Kec Medan Timur.

Sebab, sejumlah bangunan ruko dan apertemen disinyalir melanggar ketentuan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang merugikan Pemko Medan.

“Pemko Medan kita minta tinjau ulang SIMB yang telah diterbitkan apakah sesuai dengan kondisi bangunan yang berdiri di lapangan. Kita harus selamatkan sumber PAD untuk Pemko Medan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, saat melakukan peninjauan, Selasa (4/8/2020).

Didampingi petugas Satpol PP Kota Medan, Irvan, Dinas PKPPR Kota Medan Bidang Pengawasan, Ihsan Batubara, pihak Kecamatan Medan Timur, pihak Kelurahan, dan Kepling, Paul MA Simanjuntak mensinyalir pembangunan diduga melanggar ketentuan.

Dugaan pelanggaran itu, sebut Paul, seperti persediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang sangat minim, jumlah lantai apartemen yang diduga melebihi izin, jumlah unit izin ruko yang tidak sesuai izin, bahkan beberapa bangunan yang melanggar peruntukan serta Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Selain itu, tambah Paul, masalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) patut dipertanyakan karena dampak pembangunan apartemen dan bangunan yang ada di komplek itu berdampak banjir terhadap sekitar pemukiman warga.

Sementara itu, anggota Komisi IV, A. Tumanggor, menuding lemahnya pengawasan instansi terkait. Bahkan pada kesempatan itu pihak Dinas PKPPR tidak dapat menjelaskan sejauhmana realisasi izin yang diterbitkan dengan fakta di lapangan.

“Kita mensinyalir dengan penyimpangan yang ada, dimungkinkan Pemko Medan mengalami kebocoran PAD ratusan juta rupiah,” ujar Tumanggor yang diamini Paul Mei Simanjuntak.

“Bagi pengembang, mungkin uang sebesar itu tidak seberapa. Tapi jika itu masuk ke kas Pemko Medan dengan situsi Covid-19 saat ini sangat terbantu,” sebut Paul mengulangi.

Untuk itu, kata Paul, pihaknya akan memanggil pihak terkait dan pihak pengembang agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memastikan kebenarannya. “Segera akan kita jadwalkan RDP,” ujar Paul asal politisi PDI P itu. **