Wajar Presiden Marah Karena Kinerja Menterinya Tak Memuaskan

Jumat, 3 Juli 2020 | 20:00 WIB
Jakarta, MPOL : Wajar Presiden Joko Widodo marah karena kinerja menterinya tidak memuaskan, demikian Wakil Ketua FPAN Saleh Daulay mengatakan dalam dialektika demokrasi “Jokowi Marah, Reshuffle Kabinet?” bersama Ketua Fraksi MPR RI H. Jazuli Juwaini, Kamis (2/7/20) di DPR RI Jakarta.

Menurutnya wajar Presiden marah karena kinerja para menterinya tidak memuaskan dalam menangani Covid-19 ini, malah penyebaran kini masih tinggi. “Jadi, kinerja menteri-menterinya itu tidak sesuai harapan.”

Misalnya disebut anggaran Kemenkes RI Rp. 75 triliun, tapi kata Menkes Terawan Agus Rp. 69 triliun, dan yang disetujui Rp25,7 triliun. jumlah itu masih dievisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya sehingga yang cair baru Rp. 355 miliar.”

Namun, reshuffle itu hak prerogatif presiden. PAN tidak berurusan dengan reshuffle, karena sedang fokus konsolidasi partai setelah Kongres PAN di Kendari, akan menggelar Muswil dan Musda PAN di seluruh Indonesia untuk menghadapi pilkada serentak 9 Desember 2020. “Jadi, reshuffle kewenangan presiden,” tutur Saleh Daulay.

Sedangkan anggota Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun mengakui jika semua negara apalagi Indonesia belum mempunyai pengalaman menangani pandemi Covid-19.

Karena itu, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan agar para menterinya kerja luar biasa atau extra ordenary, dan apakah para menteri itu sudah menjalan visi misi Presiden dalam penganan covid19, maka beliau yang bisa menilai.

Menghadapi krisis itu selalu menghadapi dua hal penting; yaitu pertumbuhan ekonomi turun, dan produk domestic bruto (PDB) akibat kegiatan ekonomi terhenti. “UMKM, warung-warung yang bisanya didatangi masyarakat untuk membeli barangnya, saat Covid-19 ini tidak lagi karena warga tak boleh ke luar rumah, lockdown, PSBB, physical distancing, dan new normal. Sehingga pendapatan negara (pajak) pun berkurang.”

Utang negara terus bertambah hingga 7 persen untuk membantu masyarakat melalui bantuan sosial, kesehatan, transfer daerah, program keluarga harapan (PKH) dan semuanya berjalan untuk pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, para menteri harus memahami bahasa tubuh dan bahasa kalbu Presiden RI.

Relevansinya dengan reshuffle kabinet? “Itu sepenuhnya merupakan hak Presiden. Bahwa tim ekonomi itu dituntut kerja keras untuk menghadapi pandemi dan pasca pandemi Covid-19 ini. Dan ketika Presiden sudah menerbitkan Perppu pandemi, maka kewenangan itu sepenuhnya ada di Menkeu Sri Mulyani. Bukan lembaga atau kementerian lain. Pak Jokowi memang tak langsung mereshuffle, tapi cukup marah dan itulah kearifan Presiden,” tutur Misbakhun.

Sedangkan Jazuli Juwaini mengatakan hak Jokowi marah-marah. “Saya senang dengan marahnya Pak Jokowi. Karena sesungguhnya isi marahnya Pak Jokowi itu sudah kami suarakan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi kami merasa terwakili oleh Pak Jokowi.”

“Kemudian itu menjadikan entry-point bakal ada reshufle, yaitu haknya Pak Jokowi. Kita PKS tahu diri karena kita oposisi, maka begitu ada reshuffel, saya secara pribadi dan institusi fraksi PKS “tidak elok” ikut-ikutan tentang mengintervensi reshuffle ini, itu hak prerogatifnya Pak Jokowi,” tutur Jazuli Juwaini. **