PMPHI SU:  Tidak Tepat Jika Yang Membantu Joko Chandra Dipidana

Selasa, 4 Agustus 2020 | 20:45 WIB

 

Medan, MPOL: Koordinator Wilayah ( Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia Sumatera Utara (PMPHI SU) , Drs Gandi Parapat pihaknya tidak salut kepada Menkopolhukam terkait masalah Joko Candra, yang menyatakan semua pejabat yang membantunya dipidana.

” Tapi kalau diperiksa boleh, karena hukum itu tidak bisa diatur oleh pemerintah. Kami bisa menilai pemerintah selama ini tidak mencari Joko Candra. Buktinya setelah pemerintah mencari melalui perintah Presiden, tidak hitungan bulan langsung ditangkap bersama aparat pemerintah yang mengeluarkan E KTP nya”, sebut Gandi di Medan, Selasa(4/8).

Tapi sebut Korwil PMPHI SU tersebut, KPK sangat perlu bekerja memeriksa apakah terjadi gratifikasi, atau suap dalam hal administrasi yang dibutuhkan Joko Candra.

Ditambahkan, ketika pemerintah berniat menangkap Joko Candra, tidak hitungan bulan langsung dapat walaupun di luar negeri. Itulah membuktikan Joko Candra buronan. Sehingga kurang lebih 11 tahun sepertinya Joko Chandra tidak buronan .

Hal itulah sebut Gandi, mungkin para aparat memberi bantuan kepada Joko Candra, hanya masalahnya, apakah karena Joko Candra memberi uang sehingga dia mendapat kemudahan seperti tidak ada masalah.

“Jadi kalau pemerintah memintah aparatnya yang membantu kemudahan administrasi Joko Candra dihukum pidana , menurut kami tidak tepat, kecuali mereka terlibat gratifikasi baru dihukum pidana yang sesuai dengan Hukum yang berlaku”.

“Kami harapkan kepada pemerintah terutama Menkopolhukam agar tidak terlalu fokus ke Joko Candra, biarlah fokus bagaimana menangani Covid- 19. Para pejabat yg membantu Joko Candara tak perlu dihukum kecuali terbukti ada suap atau gratifikasi”, sebut Gandi

Gandi Parapat juga menyakini kasus Joko Candra yang sebelumnya di hukum 2 tahun tidak masalah besar.Karena setelah menjalani hukuman Joko Chadra melarikan diri sampai sepuluh tahun. Dan setelah pemerintah merasa itu kasus Joko Chandra besar, baru diburu dan tidak sampai satu bulan ketangkap.**