KPK Poldasu, KPU, Bawaslu dan FORMASSU Sepakat Dorong Pilkada Berintegritas

Kamis, 3 Desember 2020 | 19:46 WIB

Medan, MPOL: Pelaksanaan PILKADA di Sumatera Utara pada tanggal 09 Des 2020 harus berintegritas, bebas dari praktek kecurangan, korupsi dan money politik

Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] Kepolisian RI, BAWASLU Sumut dan KPU Sumut  bersama Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara [FORMASSU] sepakat untuk bersama mendorong dan mengawasi Pilkada Sumut,  melibatkan semua stakeholder potensial agar mampu menghasilkan para pemimpin  berintegritas, peserta Kontestan yang berintegritas, Penyelenggara berintegritas [KPU dan Bawaslu] dan  Pemilih berintegritas.

Ketua Formassu,Ariffani,SH dalam siaran Persnya diterima MPOl, Kamis(3/12) mengatakan hal itu  tertuang dalam Webinar Pilkada Berintegritas, Masyarakat Berdaya Masyarakat Mengawasi, yang dilaksanakan oleh FORMASSU didukung Narasumber dari KPK, Poldasu, KPU Sumut, Bawaslu Sumut  pada 1 Desember 2020 lalu

Kegiatan itu merupakan rangkaian dari kegiatan Gebyar Semarak Peringatan HAKORDIA [Hari Anti Korupsi Sedunia] yang jatuh pada tanggal 09 Desember 2020.

Hadir sebagai Narasumber  dalam Webinar tersebut, Wakil Ketua KPK  Lili Pintauli Siregar, SH.,Mhum; Wakapolda Sumut  Brigjed Dr. Dadang Hartanto, SH.,SIk.,MSi ; Ketua KPU Sumut  Herdensi Adnin; Ketua Bawaslu Syafrida R Rasahan dan Ketua Umum FORMASSU,  Ariffani, SH serta  Moderator Rafdinal. SSos.,MAP.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli mengatakan Korupsi Politik masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Politik berbiaya mahal kerap menimbulkan praktek politik transaksional.

Diantaranya  munculnya politik uang dan mahar politik dalam pencalonan kepala daerah. Pada akhirnya mendorong para calon kepala daerah melakukan korupsi ketika terpilih dan menjabat untuk menutupi  biaya politik yang telah mereka keluarkan dalam proses kontestan Pilkada, oleh karena itu konsep Pemilu berintegritas merupakan konsep Pemilih yang melibatkan semua stakeholder, pemilih, penyelenggaran dan kontestan Pemilu

“Pemilih bertintegritas mutlak dibutuhkan, pemilih diharapkan mampu memilih pasangan calon kepala daerah secara rasional tanpa dipengaruhi tawaran  materi atau kenikmakan sesaat. Juga bisa melihat mana calon kepala daerah yang bisa dipercaya atau tidak, dan yang terpenting juga yang punya visi memberdayakan masyarakat dan anti korupsi serta tidak mementingkan kelompoknya.

Seorang pemilih yang cerdas harus mau pro aktif melihat track record calon, kompetensi dan kapabilitas calon. Lili Pintauli meminta pada Pemilih, untuk paling tidak memiliki 3 (tiga) panduan, yakni : Pilih yang Jujur, yang jujur dipilih; Pilih yang tidak korupsi, Korupsi jangan dipilih dan Siapapun boleh Naik, Korupsi harus turun.

Wakapolda Sumut Brigjed Dr. Dadang Hartanto, SH.,SIk.,MSi menyampaikan bahwa Webinar yang sudah diinisiasi oleh FORMASSU ini sangat penting dan baik.

“Kita harus sepakat bahwa NKRI merupakan bagian yang tidak bisa ditawar tawar lagi,  siapa saja yang mencoba untuk mengusik akan berhadapan dengan TNI POLRI. Dalam proses pelaksanaan NKRI ini, dilaksanakan secara demokrasi dan salah satu proses demokratisasi ini adalah Pilkada. Pada saat pelaksanaan Pilkada masyarakat akan terbagi bagi dalam dukung mendukung paslon, akan tetapi setelah Pilkada usai dilaksanakan maka perpecahan dukungan ini jangan sampai berlarut larut.

Ketua KPU Sumut  Herdensi Adnin menyampaikan  4 Prinsip Integritas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yakni JUJUR didasari niat semata mata untuk terselanggaranya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan (aturan) yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; MANDIRI yakni bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atau perbuatan, tindakan keputusan dan/atau putusan yang diambil; ADIL yakni menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan Akuntabel yakni penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertangung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemilu kali ini merupakan Pilkada yang penuh dengan tantangan karena harus berhadapan dengan Pandemi Covid 19, sehingga  pelaksanaannya perlu dilakukan dengan cara yang harus mematuhi Protokol Covid 19.

Ketua Bawaslu Syafrida R Rasahan mengatakan  untuk melakukan pengawasan sehingga bisa tercipta Pilkada Berintegritas bukanlah hal yang mudah. Bawaslu memiliki keterbatasan di dalam melakukan pengawasan Pilkada.

Untuk itu kami membutuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat di dalam melakukan pengawasan Pilkada. Banyaknya praktek praktek pasangan calon terutama incamben, yang melakukan praktek money politik walaupun hal ini sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015.

Kami mendapatkan laporan tentang politisasi Bantuan Sosial, di Nias Selatan, Labuhan Batu, Samosir, dan Tapsel. Yang kena adalah aktor dilapangan sedangkan pelaku utama/intelektualnya tidak pernah terjerat hukuman.

Ketua Umum FORMASU Ariffani, SH didampingi Sekjend Rafdinal, SSos, MAP  menegaskan  Pelaksanaan Pilkada Berintegritas ini tidak bisa ditawar tawar lagi.

Untuk itu FORMASSU akan mengambil peran serta secara aktif untuk mendorong pelaksaan Pilkada berintegritas ini, dengan mengkampanyekan dan melakukan monitoring melalui dampingan dampingan UKM FORMASSU yang berjumlah 17.000 UMKM yang tersebar di 9 Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kami memposisikan sebagai Lembaga Pemantau dan akan secara aktif melakukan monitoring sebelum pelaksaan Pilkada di tanggal 09 Desember 2020 maupun pada saat Pencoblosan di hari H. “Semoga Pilkada dapat berlangsung dengan Berintegritas, yang jujur dipilih, dipilih yang jujur,” ujar Advokat itu.