Gerah dengan Kebijakan Partai

Ketua PAC PDIP  Medan Deli Mundur

Minggu, 18 Oktober 2020 | 22:20 WIB

Medan, MPOL : Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Medan Deli yang juga Wakil Katua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Bidang Kemaritiman, Supranoto, SH mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran dirinya ini dilakukan melalui surat pernyataan tertanggal 14 Oktober 2020 kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan.

Surat pengunduran diri bermaterai 6000 dan ditandatangani itu, juga ditembuskan ke DPD PDI Perjuangan Sumut, DPP PDI Perjuangan di Jakarta dan seluruh PAC sekota Medan, termasuk Ranting dan Anak Ranting se Kecamatan Medan Deli. Alasannya, arah kebijakan partai tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Kepada wartawan di Medan, Sabtu (17/10) Supranoto menjelaskan, tidak adanya pembelaan terhadap rakyat kecil merupakan salah satu alasannya mengundurkan diri. Seperti biaya rumah sakit melalui BPJS yang dibebani kepada rakyat yang iurannya dinaikkan secara drastis, hingga 100 persen.

Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang sangat luar biasa untuk menekan rakyat, dimana semenjak mewabahnya virus covid 19, masyarakat sangat ketakutan untuk berobat ke rumah sakit. Akhirnya, BPJS yang sudah dibayar mahal menjadi tidak berguna.

Demikian juga terhadap pembahasan Undang-Undang Omnibus LAW, tidak ada satupun perwakilan dari partai penguasa dimaksud yang membantah. Sebaliknya malah membiarkan, bahkan mendukung tanpa pernah mendengarkan jeritan rakyat. Padahal mereka yang duduk di lembaga legislatif itu dipilih oleh rakyat agar bisa membela kepentingan rakyat. Lebih ironis lagi UU tersebut dipaksakan pada saat pandemi sekarang ini.

“Selama 33 tahun saya menjadi kader PDIP, dari mulai tingkat bawah hingga menjadi Ketua PAC dan Ketua Bidang Kemaritiman di DPC. Namun sekarang sedih saya melihat penderitaan rakyat,” ujarnya.

Undang-Undang Omnibus LAW, lanjutnya, jelas sangat merugikan masyarakat buruh. Akibatnya, para mahasiswa, pelajar ikut-ikutan menjadi korban karena membela buruh. Sebab mereka mendapat biaya pendidikan dari orang tuanya yang bekerja sebagai buruh.

“Ini sangat memprihatinkan. Jadi mana itu yang katanya PDIP partainya wong cilik?” Tanya Supranoto.

Omnibus LAW Cipta Kerja terkesan begitu dipaksakan, sementara pemerintah melarang orang berkumpul. Ini artinya, sangat bertolak dengan keadaan. Sebab, secara tidak langsung Supranoto menilai pemerintahlah yang telah mengundang keramaian melalui aksi-aksi penolakan UU Omnibus LAW.

Sementara dari beberapa instansi selalu mengatakan agar melakukan judicial refiew. Padahal ini jelas sia-sia bila dilakukan, sebab pemerintah pasti tetap akan memaksakan kehendaknya dan buruh dikalahkan.

Sebagai contoh, lanjut Supranoto yang juga tokoh pekerja Sumut ini, BPJS kesehatan yang naik 100 persen, dan ketika dilakukan judicial refiew di MA, hanya satu bulan saja permohonan gugatan yang dikabulkan. Sisanya, tetap dipaksakan iuram BPJS harus naik hingga mencapai hampir 100 persen.

“Ini tidak adil kawan. Dimana hati nurani mu wahai para petinggi negara,” paparnya.

Sementara bantuan pra kerja, bantuam subsidi terhadap karyawan melalui BPJS, BLT, ini dilakukan pemerintah disinyalir semata-mata hanya sebagai umpan pancing supaya masyarakat diam. Padahal dibalik itu semua, para petinggi pemerintah telah dzolim terhadap rakyat karena telah mengurangi hak-hak rakyat, terutama masyarakat pekerja buruh yang sifatnya permanen.

Atas dasar itu semua, Supranoto merasa partai yang dibela-belanya selama ini, tidak lagi sejalan dengan hati nuraninya. Untuk itu, dia melayangkan surat pengunduran diri dan mengaku akan fokus dalam perjuangannya sebagai tokoh pekerja/buruh. Dimana sekarang ini Supranoto menjabat sebagai Sekretaris DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Medan dan Sekretaris DPD FSP LEM Sumut. Jadi dia lebih merasa penting memperjuangkan nasib anggotanya di serikat pekerja ketimbang partainya. (bp)