Gandi: Jika Putusan Pengadilan Tak Berlaku, Bubarkan Saja PTTUN

Minggu, 22 November 2020 | 12:58 WIB

 

Medan,MPOL: Koordinator Wilayah ( Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat mengatakan, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengakui atau mengabaikan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), maka sebaiknya PTTUN dibubarkan saja.

“Dengan diabaikannya putusan PTTUN yang membatalkan Soekirman-Ryan sebagai peserta di Pilkada Sergai 9 Desember 2020, sebaiknya PTTUN dibubarkan saja, karena bisa mengecewakan seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan kebenaran.Artinya putusan PTTUN tak berarti , kata Gandi Parapat dalam pesan WhatsApp yang diterima medanposonline, Minggu (22/11/2020) siang.

Padahal sebut Gandi, masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang sangat membutuhkan kepastian hukum telah mengikuti aturan dan mempercayai hukum, dan agar tidak ragu ragu mereka mengajukan atau meminta PTTUN agar membuat putusan yang benar apakah layak ikut Soekirman-Ryan sebagai peserta atau bertanding di Pilkada Sergai.

“Putusan PTTUN yang menggugurkan Soekirman-Ryan di Pilkada Sergai , bukanlah kehendak Wiwik-Adlin Tambunan, namun adalah kehendak Undang Undang atau Hukum. Putusan PTTUN itulah salah satu dasar pertimbangan masyarakat luas terutama Sergai untuk menentukan memilih Wiwik-Adlin Tambunan nomor urut 1 itu menjadi pemenang. Jadi kalau ada kalimat miring menyebut nomor 1 berusaha menggugurkan Soekirman-Ryan, itu tidak benar”, kata Gandi Parapat.

” Harus diingat, pengadilan itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, dan justru itu siapapun harus menghormati dan mentaati putusan pengadilan. Kalau KPU, Soekirman-Ryan tidak mengakui atau mentaati putusan PTTUN dengan alasan tertentu, itu soal lain”, tambah Korwil PMPHI Sumut itu.

PMPHI katanya, sudah menghormati masyarakat Sergai yang mencari kepastian hukum melalui peraturan yang berlaku oleh PTTUN, sehingga keluarlah putusan PTTUN dengan membatalkan/menggugurkan Soekirman-Ryan, tapi pihak KPU tidak mengakui dengan alasan putusan harus ada 30 hari sebelum Pilkada.

“Alasan itu tidak begitu penting, yang penting apakah putusan pengadilan tidak diakui atau tidak laku? . Kalau tidak diakui bubarkan PTUN itu, habis uang negara dari rakyat untuk itu. Jadi PTTUN yang menggugurkan Soekirman-Ryan, menurut kami tidak ada urusan Wiwik-Adlin Tambunan, namun adalah urusan masyarakat untuk menentukan pilihan”, jelasnya.

Disebutkan, tanpa putusan PTTUN sendiri, PMPHI Sumut menyakini Pilkada Sergai akan dimenangkan pasangan Wiwik-Adlin Tambunan, dengan alasan masyarakat sudah bosan dengan gaya dan penampilan kepemimpinan selama ini .***