DPRD Pakpak Bharat Mengkritisi Kinerja Bupati, Wabup dan OPD Pada Sidang Paripurna LKPJ TA 2021

Kamis, 26 Mei 2022 | 22:31 WIB

Pakpak Bharat, MPOL : Wakil Rakyat dari Pelopor PKB, Bayar Manik pada paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran (TA) 2021, menilai pemerintahan FBT_Mo gagal dalam melaksanakan visi misinya.

Diketahui sebelumnya visi-misi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) meyakinkan setelah kepemimpinannya, Dompet Rakyat Terisi, Rakyat Tidak Bodoh dan Rakyat Tidak Sakit.
Tapi di masa kepemimpinan Bupati & Wabup ternyata secara kasat mata terlihat dan dialami masyarakat, sekarang menjadi kontradiksi dengan visi misi itu. Sama halnya yang terjadi seperti apa yang tertuang di laporan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pakpak Bharat TA 2021. Rata-rata setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat ditemukan sejumlah permasalahan pelik yang dialami masyarakat.
Salah satu contoh, Dinas Pendidikan dalam rekomendasi tahun sebelumnya dan berjalan DPRD menyarankan supaya Kadis Pendidikan melakukan perpindahan Kepala Sekolah (Kasek) dan guru guru sesuai domisili tanpa mengabaikan azas kepatutan dan kebutuhan. Tapi sekarang ini adalah pergeseran guru guru berdasarkan kepentingan politik dan bahkan hukuman.
Sebagai salah satu bukti adanya guru guru dipindahkan ke sekolah yang sangat jauh dari domisilinya. Sehingga para guru pengajar tidak  maksimal proses belajar-mengajarnya kepada anak-anak sekolah. Para murid menjadi korban. Juga sejumlah Kasek senior malah dinonjobkan jadi guru biasa. Sementara mereka sudah mendapatkan sertifikasi Kasek. Efeknya mereka merasa dihukum dan tidak bekerja dengan hati tulus.
Demikian pula di Dinas Pertanian, Pemerintah memberi bantuan bibit padi. Dari hasil temuan, masyarakat mengeluh karena gagal panen 95%. Prihal penyaluran bantuan pengering jagung kepada masyarakat dibeberapa titik desa se-Kabupaten Pakpak Bharat, hampir kesemuanya tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Pasalnya tidak satupun berfungsi dengan baik dan kalaupun difungsikan akan mendapatkan kerugian besar bagi masyarakat. Sehingga semua alat pengering itu jadi onggokan besi tua disetiap tempat yang diberikan bantuan.
Sepertinya masyarakat merasa terbebani dengan adanya bantuan itu.  Dalam hal biaya perawatan dan pembuatan lokasi tempat alat pengering itu. Kondisi sekarang dibeberapa desa, apa yang dialami masyarakat, malah rakyat menjadi miskin dikarenakan gagal panen. Sehingga berakibat fatal mengalami kehabisan uang untuk biaya pertanian tanpa memperoleh hasil.
Pelopor dari Partai Kebangkitan Bangsa itu sangat meragukan anak-anak yang disekolahkan masyarakat jadi pulang, tak mampu melanjutkan sekolahnya karena kehabisan uang untuk bertani dan tidak punya penghasilan. Dan dikhawatirkan anak anak Pakpak Bharat jadi putus sekolah dan mendekati pengangguran. Akibat efek di atas anak-anak kita dan orang tua jadi sakit dan stress memikirkan kehidupan kedepan, akibat gagal panen.
Apa yang kita banggakan dalam medio 1 tahun ini di kepemimpinan Bupati Franc Bernhard  Tumanggor & Wabup Mutsyuhito Solin dalam LKPJ ini nol besar. Belum lagi kita berbicara masalah pupuk subsidi pemerintah untuk disalurkan kepada para petani Pakpak Bharat mengalami kesulitan cukup besar, bahkan langka untuk didapatkan masyarakat tak tau apa yang dilakukan, ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Pakpak Bharat dan OPD terkait kurang berpihak dengan rayat dan lebih berpihak ke korporasi. Kita lihat dengan aktifnya mereka diprogram Foodestate yang di gadang-gadang Pemkab sekarang ini.
Kita lihat pemerintah bekerja tidak koordinasi satu OPD dengan yang lain dan Sekda. Dimana kita lihat isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat seputar keberadaan PT. SEL (Sumatera Energi Lestari) di Desa Pardomuan Kecamatan STTU-Julu “Ketepatan saya di Komisi 2 mengadakan RDP dengan Bidang Lingkungan Cq OPD Perkim seputar kejelasan dan keabsahan izin dan Amdal tidak jelas yang dioperasikan PT SEL Pakpak Bharat sekarang ini,” ucapnya.
Dari hasil RDP Minggu lalu di Gedung DPRD ditemukan PT SEL belum mengantongi 1 izin pun, namun sudah melakukan kegiatan di Kuta Ujung dan hasil temuan, mereka membuang tanah secara langsung ke sungai sehingga Lae Ordi tercemar. Beberapa ikan di sungai mati dan mengalami kedangkalan. Bahkan masyarakat Pakpak Bharat sangat sulit mendapatkan air jernih dari Lae Ordi, mengakibatkan habitat ikan ikan kita punah dan mati. Belum lagi masyarakat mengeluh mendapatkan air bersih di bantaran sungai. Marwah Kabupaten Pakpak Bharat tergadai disana, cetusnya.
Kemudian terkait perosalan yang lagi bergejolak dan viral ditengah-tengah masyarakat Pakpak Bharat sekarang, OPD kita tidak sinkron dan tergolong menjerumuskan. Bupati dan Forkopimda diundang secara resmi untuk ikut meresmikan peletakan batu pertama pembangunan PLTMH di Desa Pardomuan terletak di Dusun Kuta Ujung Kecamatan STTU-Julu.
Bayar Manik menegaskan, secara pribadi sangat malu dan merasa miris atas kejadian itu. Akibat perlakuan eksekutif /pemerintah kami dari wakil rakyat dihujat masyarakat dan mendatangi gedung DPRD Pakpak Bharat secara bertubi-tubi. Sehingga sangat viral di media sosial. Atas kejadian yang dialami masyarakat Pakpak Bharat itu, harus sesegera mungkin dilakukan pimpinan dan anggota DPRD membuat Pansus PT SEL Gate, supaya masyarakat tau dan terang benderang siapa dalang dan biang kerok atas persoalan PT.SEL tersebut, pungkas legislator dari PKB itu. **