Baliho Paslon Marak : Peraturan PKPU “Tak Berlaku” Di Binjai?

Minggu, 11 Oktober 2020 | 18:51 WIB
Binjai,MPOL: Maraknya gambar baliho pasangan nomor 2 calon walikota Binjai Lisa Andriani Lubis dan Sapta Bangun bernomor 2 yang dipasang ditiang bilboard disepanjang jalan protokol kota Binjai,menjadi perhatian masyarakat karena peraturan PKPU yang diterbitkan KPU terkesan  tidak berlaku di Binjai.
          Semenjak terbitnya PKPU yang mengatur tentang pemasangan baliho, bilboard berukuran raksasa yang boleh dipasang paslon kepala daerah setelah alat peraga kampanye (APK) tersebut dicetak dan berlogo KPU. Namun kenyataannya KPU dan Bawaslu kota Binjai sepertinya tidak berdaya menerapkan peraturan yang diberikan kepada 2 institusi ini.
      Pasalnya ketua KPU  dan ketua Bawaslu saling lempar jawaban siapa yang berwenang melakukan penindakan untuk membuka gambar baliho ke 3 paslon (pasangan calon) .
       Ketua KPU Binjai Zulfan ketika dikonfirmasi wartawan Minggu (11/10/2020) mengatakan kalau pihaknya telah menyurati para paslon kepala daerah dengan mengultimatum agar paslon itu membuka gambar balihonya bernomor 1,2  dan 3 ditiang bilboard yang dipasang di jalan protokol kota Binjai.
         Namun setelah 2 hari surat yang dilayangkan ternyata tidak digubris tim paslon nomor 2 dan bahkan wewenang PKPU ini bergeser kepada Bawaslu.
          Namun ketika hal ini dikonfirmasi wartawan kepada Ketua Bawaslu Ari Nurianto Minggu pagi, ketua Bawaslu ini menjawab kalau tugas Bawaslu bukan menertiplan bilboard, yang menertipkan adalah Sat Pol PP.
       “Aturan PKPU itu mengatur KPU, Paslon dan Bawaslu. Bawaslu minta bantuan apa sama polisi untuk membuka gambar baliho ditiang bilboard?”, ujar Ketua Bawaslu ini dengan nada bertanya melalui pesannya di WA dari HP.
        Namun menurut Ketua KPU Binjai, kalau gambar baleho yang terpasang ditiang bilboard tidak juga dibuka oleh Sat Pol PP, bisa saja pejabat di Dinas Sat Pol PP terkena peraturan ASN, sebab bisa saja berpihak kepada salah satu paslon.
       Sedangkan Irdiansyah Putra Ketua Soksi Binjai yang juga tim Sukses pasangan Berjamaah mengatakan, kalau KPU dan Bawaslu merasa kewalahan dalam penertipan baliho itu, agar mengandeng polisi dan jaksa yang merupakan tim Gamkudu (gabungan penegakan hukum terpadu) di Pilkada.
       “Jangan ada kesan kalau pilih kasih dan membiarkan saja gambar bilboard pasangan nomor 2 menjamur dipasang.
Kalau ini terus dibiarkan dan tidak ada ketegasan KPU dan Bawaslu dengan besinerji dalam menertibkan pemasangan baliho itu, sama siapa lagi mengadu. Atau kita minta KPU Pusat  dan Bawaslu Pusat turun ke Binjai untuk menjembatani permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di Binjai”,ujar Ketua Soksi Binjai itu. **