Kader Militan PDIP Prihatin Ada Unsur "Like or Dislike'" Usulan Calon Pimpinan DPRD Medan

Medan, MPOL -Sejumlah fungsionaris DPC, PAC dan kader militan PDIP Kota Medan menyatakan keprihatinannya atas adanya dugaan pengangkangan terhadap peraturan serta petunjuk pelaksanaan pengusulan pimpinan DPRD Kota Medan yang telah ditetapkan DPP PDIP.

Baca Juga:

Keprihatinan itu didasarkan atas adanya dua kali usulan DPC ke DPP. Pertama surat DPC tertanggal 4 September 2024 dengan usulan 3 nama yakni Roby Barus, Paul Mei Anton Simanjuntak serta Margaret MS.

Namun kemudian muncul surat DPC berikutnya dengan usulan 5 nama yakni Roby Barus, Paul Mei Anton Simanjuntak, Margaret MS, Wong Chung Sen dan Johanes Hutagalung.

"Diduga kuat ada intervensi yang menabrak konstitusi sehingga muncul surat kedua. Intervensi ini bila dibiarkan terus bisa memunculkan riak dan kondisi yang tidak kondusif bagi soliditas partai untuk memenangkan Pak Edy dan Prof Ridha di Kota Medan," tegas Sekretaris PAC Medan Amplas Emil Pane sebagai kader militan PDIP kepada wartawan, Selasa (1/10).

Emil Pane didampingi Sekretaris PAC Medan Tuntungan Henri Roges P . Ginting. S.P.d menyatakan keprihatinan yang disampaikan sebagai bentuk kecintaan kader terhadap partai.

Keresahan kader disebut Emil mulai mencuat setelah ada surat yang disebut-sebut berasal dari kesekretariatan DPP PDIP kepada Ketua DPD PDIP Sumut untuk mengirimkan 5 nama usulan untuk mengisi pimpinan DPRD Medan. Padahal DPC telah mengirimkan 3 nama sesuai petunjuk DPP.

"Surat dari sekretariat DPP ini kita pertanyakan apakah asli dan kalau pun betul asli apakah sesuai prosedur. Apakah sudah atas sepengetahuan Sekjen DPP. Kita mencurigai adanya faktor 'like or dislike' yang dilakukan oknum DPD. sehingga mengutak-atik aturan yang sudah baku untuk memuluskan calonnya," tegas Emil Pane.

Emil mengingatkan kembali elit di DPC, DPD maupun DPP untuk melihat kembali mekanisme penentuan pimpinan DPRD Medan dari PDIP pada periode 2014-2019 dan 2019-2924. Saat itu penetapan tidak menimbulkan riak apa pun karena memenuhi aturan partai.

"Waktu 2014-2019, Hendry Jhon Hutagalung sebagai ketua DPC menjadi Ketua DPRD Medan. Begitu juga di 2029-2024, Hasyim sebagai ketua DPC ditetapkan sebagai Ketua DPRD dan Roby Barus sebagai Sekretaris DPC menjadi Ketua Fraksi.
Di 2024-2029 Hasyim sebagai ketua DPC terpilih menjadi anggota DPRDSU, tentu untuk pimpinan DPRD kota Medan selanjutnya sesuai mekanisme Partai yg berlaku.

Hal senada juga ditegaskan Henri Roges P. Ginting. S.P.d yang mensinyalir oknum DPD dengan sengaja menabrak aturan dan memunculkan suasana kontraproduktif di masa Pilkada .

"Petunjuk organisasi dan pelaksanaan yang ditetapkan DPP itu sudah baku perihal acuan usulan pimpinan DPRD di seluruh Indonesia. Petunjuk itu mengacu kepada ketentuan jabatan struktural dan lainnya yang tujuannya adalah untuk menetapkan pimpinan dewan berdasar kredibilitas dan pengabdian serta loyalitas," ungkap Roges.

Jika kemudian atas usulan dari hasil rekayasa oknum DPD dengan memanfaatkan kedekatannya dengan DPP PDIP , ditegaskan Parlindungan Sinaga maka dikuatirkan muncul penetapan pimpinan DPRD Medan yang tidak sejalan dengan aturan dan petunjuk DPP.

"Inilah yang harus dicegah secara dini dan kami sebagai kader militan punya tanggung jawab moral untuk kepentingan partai dan menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta Sekjen DPP Pak Hasto untuk menertibkan oknum DPD dimaksud, sekaligus menetapkan pimpinan DPRD sesuai mekanisme yang berlaku," ucapnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri belasan perwakilan fungsionaris dan kader militan tersebut diputuskan untuk dilakukan rembuk kader militan dalam upaya mengkonsolidasikan kader agar tidak muncul riak di permukaan. Para kader sepakat untuk melawan intervensi oknum DPD dengan cara elegan untuk mendudukkan kader terbaiknya sesuai ketentuan DPP sebagai Pimpinan DPRD di Kota Medan.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News