17 Anggota DPRD Simalungun Ajukan Hak Interpelasi

Kamis, 20 Januari 2022 | 16:43 WIB

 

Simalungun,MPOL: Sebanyak 17 anggota DPRD Simalungun mengajukan Hak Interpelasi kepada Bupati Simalungun, terkait kebijakan Bupati yang dinilai mengangkangi peraturan dan UU yang berlaku.

Hak Interpelasi tersebut telah diserahkan kepada Pimpinan DPRD Simalungun untuk disampaikan kepada Bupati Simalungun, Kamis (20/1/2022) di Pematangsiantar.

Kepada wartawan, juru bicara anggota DPRD Simalungun yang mengajukan Hak Interpelasi, Bona Uli Rajagukguk menyebutkan, sesuai UU Nomor 23 Tahum 2014, pasal 159 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD berhak untuk mengajukan hak interpelasi, guna meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintahan daerah yang penting dan strategis serta berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dikatakan, dalam peyelengaraanpemerintahan daerah oleh Bupati Simalungun, Radiapoh H. Sinaga, saat ini 17 anggota DPRD Simalungun memutuskan sangat perlu mempertanyakan beberapa hal. Diantaranya, Surat Keputusan (SK) Bupati Simalungun
No 188.45/8125/1.1.3/2021 tentang pengangkatan tenaga ahli.

Disebutkan, SK Bupati tersebut melanggar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2019, khususnya pasal 102 poin (4) yang menyatakan Staff Ahli Gubernur dan Bupati / Walikota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.

“Bahwa jika melihat SK Bupati Simalungun, 17 anggota DPRD menilai saudara Bupati menjadikan posisi jabatan staff ahli hanya sebagai membalas jasa terhadap
tim sukses Bupati. Bahkan demi balas jasa terserbut, Bupati mampu dan kokoh untuk melanggär perundang undangan yang berlaku”, ujar Bona Uli Rajagukguk.

Hal ini katanya, menunjukkan bahwa Bupati dinilai bukan pemimpin yang arif dan bijaksana, namun pemimpin yang sifatnya pemuas bagi tim sukses yang berjasa kepadanya. Selain itu DPRD menilai bupati bukan pemimpin yang profesional namun lebih tepat sebagai pemimpin yang arogan.

Kebijakan SK Bupati Simalungun tersebut telah dibahas dalam Paripurna DPRD yang pada akhirnya memutuskan bahwa Bupati
harus mencabut SK tersebut. Namun pada kenyataan hal itu tidak di jalankan sampai saat ini.

Penolakan DPRD sebagai legislatif juga dapat dilihat dengan tidak disetujuinya / ditampung oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Simalungun gaji dan kebutuhan lainnya
yang diperuntukkan untuk staff ahli.

Dengan tidak dicabutnya SK tersebut sampai sekarang DPRD menilai Bupati tidak menghormati Lembaga Legislatif sebagai mitra kerja dalam pemerintahan, bahkan cenderung
terlihat sepele terhadap Legislatif.

“DPRD juga perlu mengingatkan Bupati jika DPRD adalah sebagai perwakilan rakyat yang dipimpin Bupati saat ini. Harusnya sebagai mitra kerja,Bupati dapat
menerima usulan dan masukkan dari DPRD, bukan malah menyepelekannya dan menganggap usulan tersebut sebagai tong kosong yang tak perlu
dihiraukan”, katanya.

Bahkan DPRD Simalungun menilai keberadaan staff ahli yang selalu hadir di paripurna DPRD dan duduk sejajar dengan OPD seakan-akan menunjukkan sebuah sikap perlawanan dan bahkan perang terhadap DPRD.

Ditambahkan, tentang pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun,
syarat untuk menjadi Sekretaris Daerah sesuai ketentuan perundang- undangan no. 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintahan no. 46
tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana salah satu persyaratan menjadi Sekretaris Daerah telah
lulus seleksi terbuka menimal 3 (tiga) orang untuk diserahkan kepada Bupati untuk memilih 1 (satu) diantaranya.

Namun pada kenyataannya, sebut Bona Uli, hasil seleksi yang dilakukan hanya menghasilkan 1 orang yang dinyatakan lulus seleksi. Menurut aturan yang berlaku jika hasil seleksi hanya menyatakan
1 (satu) orang yang lulus, perundang undangan menyatakan, seleksi tersebut dinyatakan gugur dan dibuka pendaftaran ulang .

“Namun pada
kenyataannya Bupati tetap melakukan pelantikan terhadap hasil seleksi yang salah dan ingin menunjukkan bahwa Bupati merasa
kebal dan tidak peduli, bahkan terkesan menyepelekan peraturan perundang undangan yang berlaku”, ujarnya.

“Bahkan yang lebih parahnya lagi, pelantikan Sekretaris Daerah tanpa melalui koreksi dari pemerintah atasan yaitu, Gubernur Sumatera Utara dan Komisi ASN”, tambahnya.

Bahwa akibat dari tindakan Bupati tersebut lanjut Bona Uli, menunjukkan bahwa tidak adanya pemahan Bupati terhadap s Pembina ASN terhadap Undang undang yang berlaku.

“Untuk itu kami menghimbau saudara bupati untuk lebih memahami dan mendalami perintah perundang-undangan yang berlaku di NKRI ini.Demikian juga pemberhentian 18 orang Pejabat Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun,
kebijakaan Bupati untuk memberhentikan 18 pejabat tersebut adalah tindakan semena – mena, bahkan cenderung amburadul. Hal ini terlihat jelas bahwa pelantikan tersebut dilakukan tanpa mendapat rekomendasi dari Komisi ASN bahkan cenderung terlihat bertolak belakang dari rekomendasi yang dikeluarkan Komisi ASN yang menyatakan melakukan uji kompetensi”, pungkasnya.

“Kami menilai juga bahwa tidakan tersebut cenderung memaksakan kehendak untuk ambisi yang tidak tentu arah dan bahkan dinilai nepotisme. Hal tersebut jelas – jelas mencederai Undang
undang no. 5 tahun 2014 tetang ASN dan Peraturan Pemerintahan no. 11 tahun 2017 tentang menejemen Pegawai Neger Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi bebas dari interpensi politik, bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tidakkan Bupati tersebut mungkin hanya bertujuan untuk menempatkan orang – orangnya atau pendukungnya sebagai pejabat pimpinan tinggi dalam pemerintahannya dan menyingkirkan ASN yang tidak berpihak kepada kebijakan Bupati”, sambungnya.

Bona Uli juga menyebutkan, pelantikan terhadap 22 (dua puluh dua) Pejabat Tinggi dan 58 (lima puluh delapan) Pejabat Fungsional yang terdiri dari Camat dan Sekretaris
OPD belum mendapat rekomendasi dari Komisi ASN sesuai dengan Undang undang yang berlaku.

DPRD menilai Bupati terlampau terburu-buru dalam pelantikam tersebut dan bahkan terkesan mengabaikan sikap profesional. Hal ini tentu membuat kecurigaan bagi DPRD bahwa pejabat yang dilantik tersebut mengandung unsur nepotisme.

“Bahwa DPRD Kabupaten Simalungun sangat memandang serius permasalahan ini, terilihat dari pandangan umm yang disampaikan saat rapat paripura DPRD Simalungun dan respon para anggota DPRD, baik melalui media sosial dan
elektronik menyahuti beberapa permasalahan di atas”, katanya.

Karenanya, anggota DPRD
Simalungun, selaku penyambung lidah dan aspirasi masyarakat, dan demi menjaga terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta menjaga agar Bupati Simalungun terhindar dari tindakan pelanggaran Undang-Undang di bumi Habonaran Do Bona ini, menjadi kewajiban batin mengajukan Hak Interpelasi, hak meminta keterangan kepada Bupati Simalungunn

Bona Uli Rajagukguk mengharapkan Pimpinan DPRD Simalungun merespon Hak Interplasi yang diajukan 17 anggota DPRD.

Sementara Histoni Sijabat menyebutkan, tujuan hak Interplasi ini sesuai dengan visi-misi Bupati yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Simalungun dan jangan hanya ngomong.***