Antisipasi Terjadinya Bentrokan Lahan, Camat Sibolangit Mediasi Dua Kades

Rabu, 15 September 2021 | 20:20 WIB
Sibolangit, MPOL : Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, termasuk terjadinya bentrok fisik terkait sengketa lahan, Camat  Sibolangit Febri E Gurusinga, SSTP MSP memanggil Kepala Desa Rumah Sumbul dan Kepala Desa Batulayang, Kecamatan Sibolangit, Kab. Deli Serdang, Selasa (14/9). Pemanggilan tersebut untuk melakukan mediasi diantara kedua belah pihak terkait saling klaim lahan yang dikelola kelompok tani ‘Sekata’ yang berada di daerah perbatasan dari dua desa itu.
         Panggilan secara lisan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Desa Rumah Sumbul Darmi Tarigan dan Kepala Desa Batulayang Rasman Tarigan. Namun sayangnya,  kedua kades itu datangnya tidak bersamaan.
           Camat Sibolangit Febri Gurusinga mengatakan, Kepala Desa Batulayang dan Kepala Desa Rumah Sumbul telah dipanggil secara lisan untuk dimediasi. “Mereka sudah datang, namun tidak bersamaan datangnya berhubung karena Kepala Desa Batulayang ada pekerjaan lainnya,” ujar Febri kepada wartawan, Rabu (15/9).
        Dijelaskannya, hasil dari panggilan kedua kepala desa itu, belum ada kesepakatan tentang lahan tersebut, karena belum bisa duduk berdua. Bahkan, kedua kepala desa sama-sama bersitegang karena saling mempertahankan lahan yang mereka klaim.
          Diantara kedua kepala desa, baru Darmi Tarigan yang memberikan data lahan. Namun itu pun surat yang diberikan kepadanya surat-surat yang berhubungan dengan PDAM Tirtanadi Sibolangit. “Isi surat itu menyatakan bahwa daerah tersebut kawasan resapan air yang dikuasai oleh pihak Tirtanadi,” sebutnya.
          Karena belum ada kesepakatan diantara kedua desa, akhirnya Febri mengimbau kedua kepala desa agar menahan diri dan jangan membuat anarkis serta masing-masing mengantisipasi warganya agar tidak sampai bentrok.
          Terkait hal tersebut, Camat  meminta kepada kedua kepala desa agar segera melengkapi fakta-fakta/ surat terkait objek dimaksud untuk dipelajari.
            Data yang diterima, lahan seluas 80,1 hektar sudah dibersihkan oleh kelompok tani “Sekata” Desa Rumah Sumbul, untuk lahan pertanian dan Pemerintah Desa Rumah Sumbul merencanakan untuk membangun balai desanya diatas lahan itu.
          Namun, masyarakat Desa Batulayang menolak rencana dari kelompok tani itu dengan mengklaim bahwa lahan itu berada di wilayah Pemerintahan Desa Batulayang. Puluhan warga desa Batulayang juga mendatangi lokasi, menolak agar lahan itu diusahai kelompok tani dengan memasang tulisan “Dilarang Masuk KUHP 551”.
           Kepala Desa Rumah Sumbul, Darmi Tarigan ketika dikonfirmasi mengatakan, sekira 20 tahun yang lalau, lahan seluas 80,1 hektar itu digunakan PDAM Tirtanadi. Penuturan dari Simantekki Kuta (Ketua Adat), lahan itu merupakan tanah ulayat yang sebelumnya pernah dikelola PDAM Tirtanadi untuk membuat sumur resapan.
        Selama dikelola pihak PDAM, Pemeritahan Desa Rumah Sumbul tetap mendapat bantuan annual fee (biaya tahunan) sebagai pemilik wilayah. Selanjutnya, kelompok tani “Sekata” mengelolah lahan itu sejak sebulan yang lalu, untuk keperluan lahan pertanian, sedang pihaknya akan membangun balai pertemuan desa di lahan tersebut.
           Sementara itu, Kepala Desa Batulayang, Rasman Tarigan ketika dikonfirmasi, Minggu (12/9) melalui selularnya, mengakui bahwa lahan sekira 60 hektar itu berada di wilayah Desa Batulayang merupakan lahan hutan lindung dibawah pengawasan Dinas Kehutanan.
           Warga Desa Batulayang keberatan jika lahan itu dikelola warga Desa Rumah Sumbul dengan mengatasnamanakan kelompok tani. “Masyarakat kita keberatan kalau lahan itu dikelola kelompok tani dari desa lain. Kita pun ada kelompok tani yang bisa mengelola lahan tersebut,” tegasnya. **