Medanposonline.com – Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu, SH, MHum, mengatakan USU segera menyiapkan sistem terkait kebijakan “Kampus Merdeka” yang digulirkan Mendikbud Nadiem Makarim, di Jakarta, pada 25 Januari 2020.
“Bukan itu saja, kita juga sosialisasikan ke unsur pimpinan dan mahasiswa serta kerjasama dengan mitra mengenai “Kampus Merdeka” ini. Baru nanti kita rumuskan dan harus disiapkan sistemnya,” ujar Runtung dalam bincang santai bersama wartawan unit USU.
Bincang santai dengan jurnalis yang bertugas di kampus USU yang turut dihadiri Kepala Kantor Humas, Promosi dan Protokoler USU, Elvi Sumanti ST, M.Hum, itu dilaksanakan di Rumah Dinas Rektor USU, Jumat (31/1) sore.
Runtung menambahkan, empat kebijakan ‘Kampus Merdeka’ oleh Mendikbud salah satunya tentang hak belajar tiga semester di luar program studi atau disebut dengan magang.
Dijelaskannya, saat ini USU tengah mempersiapkan formatnya termasuk kerjasama dengan pihak lain seperti KIM dan perusahaan lainnya agar memudahkan mahasiswa melaksanakannya.
“Misalnya mahasiswa Fakultas Hukum, dia magang di kantor pengacara, mahasiswa itu akan lebih matang lagi ketika kelak dia lulus atau wisuda. Bisa saja dia siap pakai dan akan kerja di kantor pengacara tersebut,” ungkap Runtung.
Tujuannya, lanjut dia, supaya mahasiswa lulus tidak buta dan mengetahui berbagai peraturan, cara mengatur perkara. “Karena apa yang disampaikab dosen, mungkin saja tidak berlaku lagi di pengadila,” jelas Runtung.
Khusus bidang kesehatan seperti Fakultas Kedokteran, tidak berlaku belajar tiga semester di luar program studi. Menurut rektor program studi kesehatan berkaitan langsung dengan nyawa manusia.
“Mahasiswa kesehatan sudah ada program tersendiri magang di rumah sakit,” ujarnya.
Runtung menambahkan, belajar tiga semester di luar program studi sebaiknya diikuti mahasiswa yang duduk di semester 6 dan 7. Sebab, pada semester itu mahasiswa lebih matang dalam pengetahuan.
Kebijakan ‘Kampus Merdeka’ selanjutnya adalah kemudahan untuk membuka program studi (prodi) baru. Untuk merealisasikan kebijakan itu, USU segera membuka prodi kelapa sawit.
Menurut Runtung, segala persiapan membuka prodi baru itu telah dijalankan, salah satunya penjajakan kerjasama dengan GAPKIi dan PPKS.
“Kelapa sawit ini primadona masyarakat Sumut dan bisa mensejahterakan. Makanya kita sudah kerjasama dengan GAPKI untuk bagaimana mengembangkan varites, ” katanya.
Demikian dengan dengan PPKS Medan, lanjut Runtung, kerjasama dilaksanakan dengan melakukan peninjauan ke kampus Kuala Bekala untuk penanaman sawit.
Dimana PPKS menyediakan kecambah, USU menanam dan mengurus menggunakan tenaga- tenaga pertanian. Hasilnya disesuaikan dan hasilnya dibagi menurut persentase yang nanti akan disepakati.
Pada perjanjian kerjasama ini akan sangat relevan untuk mendukung program studi yang segera akan dibuka ini didukung lagi oleh Fakultas Pertanian yang selama ini melakukan penelitian ataupun penulisan artikel di bidang kelapa sawit.
“Tentu kalau kita buka program studi ini kan sangat relevan, artinya kalau lulus dari sini bisa kerja dan banyak perusahaan yang akan menerima. Ini juga pertimbangan membuka prodi ini,” katanya.
Mengenai tenaga pengajarnya, Runtung mengatakan tidak tertutup kemungkinan tenaga profesional yang berkecimpung di dunia persawitan. Apalagi ada dua mitra kerja strategis yang akan mampu menyusun kurikulum dan menyediakan tenaga dosen.
Runtung yakin ilmu yang dimiliki oleh para manajer- manajer perusahaan kelapa sawit bisa digunakan sebagai dosen di Prodi Kelapa Sawit nantinya.
“Soal status kesarjanaan, nomor sekian. Yang penting dia ahli di bidang kelapa sawit,” sebut Runtung seraya mengatakan PPKS Medan banyak peneliti-peneliti yang pakar tentang sawit. (Ki)