Medan, MPOL-Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Dr H Hardi Mulyono K Surbakti MAP akan mendesak PB Al Jam’iyatul Washliyah untuk segera menyampaikan ke DPR-RI dan pemerintah RI agar turut melakukan langkah politis guna membela umat Islam Uighur yang tertindas oleh pemerintah China.
Hal tersebut disampaikan Hardi Mulyono disela-sela Seminar Internasional bertajuk Strengthening Humanity Values In a Plural World : Role of Islamic and Al Washliyah Studies in Addresing in Uyghur Oppresion and Combating Islamophobia yang dilaksanakan di aula Udin Samsuddin-Jalaluddin Lubis Kampus Syech Muhammad Yunus UMN Al Washliyah Jalan Gedung Arca Medan, Rabu (12/4).
Hadir sebagai pembicara Anggota Senat UMN Al Washliyah Prof Dr Syaiful Akhyar Lubis MA, Executive Director Center For Uyghur Studies Mr Abdul Hakim Idris, Advocacy Manager Mr Harazetali Wushur, Presiden OIC Indonesia Mrs Astrdi Nadya Rizqita, Prof Dr Phaosan Jehwae (Thailand).
Hadir dalam kegiatan itu, Ketua PB Al Washliyah KH Dr Masyhuril Khamis SH, MM, Ketua Senat UMN Prof Dr A Laut Hasibuan M.Pd, Ketua BPH UMN Dr H Milhan MA, WR I Dr H Firmansyah MA, WR II Dr H Ridwanto MSi WR III Dr Anwar Sadat Sag MAg dan dekanat, dosen dan moderatorSururah TullahAdedoin Uthman, Director Santri Diplomacy Academi OIC Youth Indonesia.
Hardi Mulyono juga menyampaikan, pluralism merupakan suatu system nilai atau pandangan yang mengakui keberagaman didalam suatu bangsa. Keberagaman itu, haruslah senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan riil oleh seluru lapisan masyarakat. Esensi pluralism ini juga suatu pengakuan terhadap keberagaman suatu bangsa, serta memiliki implikasi social politik dan ekonomi.
Dalam kaitan ini, sebagai bangsa yang merdeka, serta mendukung hak-hak azasi manusia yang mendambakan kemerdekan, maka sepantasnya UMN menjadi salah satu pendukung kebebasan masyarakat Uyghur, yang saat ini mendapat penekanan yang luar biasa oleh pemerintahnya.
Senada dikatakan Ketua Umum PB Al Washliyah Dr Mashyuril Khamis. Menurutnya, tindakan keras terhadap masyarakat Uyghur, khususnya pada bulan Ramadhan, dimana umat Islam disana dilarang melaksanakan puasa dan kegiatan ibadah lainnya, merupakan tindakan yang tidak layak dilakukan bangsa yang beradab.
Karena itu, Al Washliyah siap mendukung penegakan hak hak azazi manusia di Uyghur maupun kawasan dimana minoritas umat Islam seperti di Pattany Thailand, Palestina, Rohingya di Myanmar dan lainnya.
Kalau di Uyghur, yang merupakan penduduk asli Turkistan Timur, ini agak sedikit berbeda, ini lebih condong kepada aksi genoside. Jadi, saya minta kepada organ bagian pendidikan di UMN, baik madrasah, perguruan tinggi dan panti asuhan, terima masyarakat Uyghur yang mau kuliah atau panti asuhan,” tegasnya.
Dari beberapa narasumber, baik dari Thailand, Malaysia,maupun aktifis untuk Uygur dalam negeri, terkuak bahwa situasi masyarakat Uyghur saat ini semakin memprihatinkan, masyaakat dilarang berpuasa, solat, bahkan bukubuku agama dilarang. Bagi orang yang ketahuan melakukan pelanggaran akan dikirim ke kamp-kamp konsentrasi yang pada gilirannya akan hilang bahkan dibunuh secara terang terangan. (bp)