UMN Al-Washliyah Perluas Kerja Sama Pendidikan

Minggu, 24 Juli 2022 | 20:01 WIB

Medan, MPOL- UNIVERSITAS Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah memperluas jalinan kerja sama pendidikan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).
Penandatanganan nota kesepahaman dengan MK RI ini dilakukan Dr H KRT Hardi Mulyono K Surbakti MA (rektor) dan M Guntur Hamzah (Sekretaris Jenderal MK RI).
Demikian disampaikan Wakil Rektor II UMN Al-Washliyah Dr H Ridwanto di Medan, Kamis (21/7). Kerja sama dengan dua lembaga ini dalam rangka meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan nota kesepahaman menandakan bahwa UMN Al Washliyah sebagai friends of the court dari MK. Sebab bagi Sekjen MK RI kerja sama tidak hanya sebagai mitra strategis, tapi juga sebagai mitra intelektual Mahkamah Konstitusi. Kerja sama dengan perguruan tinggi dapat meneguhkan jati diri sebagai pengawal Konstitusi.
Dalam penandatanganan kerja sama dengan MK RI juga disampaikan kuliah umum kepada civitas akademika UMN Al-Washliyah dan beberapa perguruan tinggi lainnya di Sumut oleh Hakim Konstitusi MK RI yang juga Guru Besar Universitas Diponegoro Prof Arief Hidayat.

Kuliah umum ini, lanjut wakil rektor, memberikan banyak pemahaman bagi mahasiswa dalam bernegara pada sebuah negara dengan ragam suku, adat, budaya dan agama. Tema kuliah umum tersebut adalah Hak Konstitusi Warga Negara untuk Memperoleh Pendidikan.

Dalam kuliah umum, Arief Hidayat mengutarakan bahwa masyarakat Indonesia yang heterogen diatur di bawah satu dasar hukum yang sama, yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.

Konstitusi menjadi pedoman hukum yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak konstitusional untuk bidang pendidikan telah jelas diatur dalam Pasal 31 UUD 1945.
Ia menambahkan bahwa rektor UMN Al-Washliyah berterima kasih atas kesempatan dapat menjalin dengan MK RI tersebut yang diharapkan menambah kemajuan pendidikan dengan bertambahnya wawasan dan pengalaman. (bp)