Terkait UINSU di Tebing Tinggi, Pemko Ucapkan Terima Kasih Kepada Elemen Masyarakat

Minggu, 31 Januari 2021 | 17:56 WIB
Tebing Tinggi, MPOL :  Proses rencana pembangunan Fakuktas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) antara, Pemko Tebingtinggi dan Kemenag sudah sampai pada tahap proses menunggu rekomendasi persetujuan DPRD Kota Tebingtinggi. Dukungan, semangat dan masukan mengalir sembari menunggu tahap  akhir persetujuan tersebut.
“Terkait hal tindak lanjut UIN-SU di Tebingtinggi, Pemko sampaikan terima kasih kepada segala dukungan baik dari Tokoh Masyarakat, Pendidikan, Politik, Pers, begitu juga atas segala masukan-masukan yang disampaikan,” kata Jubir Pemko Tebingtinggi yang juga Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian kepada awak media, Minggu (31/1/2021) melalui siaran Pers nya.
Dedi Siagian mengatakan mengenai tahapan hibah bahwa, proses hibah barang milik daerah atau aset, terkait hal ini selain melihat kemanfaatannya, proses ini juga sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku.
Diantaranya adalah Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Derah dengan perubahannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Barang Milik Derah.  “Proses dan tahapan harus mengadopsi regulasi yang ada meskipun bukan kepada komersil tapi sesama instasi Pemerintah, regulasi harus kita taati” katanya.
Jubir Pemko Tebingtinggi menegaskan bahwa Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tertulis bahwa, Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini Walikota memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan pengelolaan barang milik daerahnya, karena pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
Terkait hibah ini tentunya diawali dengan adanya usulan pemohon dan termohon, persiapan, pembentukan tim, perencanaan, pencatatan hingga perhitungan dan penilaian aset hibahnya. Setelah itu baru diketahui apakah aset tersebut memerlukan persetujuan DPRD atau tidak.
Karena lanjut Dedi Siagian, berdasarkan Permendagri tersebut nilai lebih dari 5 milyar harus persetujuan Kepala Daerah dan DPRD dan  jika dibawah 5 milyar maka persetujuan Kepala Daerah saja dalam hal ini Walikota.
Kebijakan ini untuk mendukung Pemerintah terlebih Pemko Tebingtinggi untuk mewujudkan Visi Misi Kota Tebingtinggi meningkatkan kualitas pendidikan, membangun kota jasa terlebih sektor pendidikan serta impactnya disektor perekonomian. “Sekali lagi Pemko Tebingtinggi ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung demi pembangunan di Kota kita,” tutup Dedi. **